Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengungkapkan kepuasan atas lahirnya Pakta Pertahanan Makkah yang mengikat Arab Saudi, Turki, dan Pakistan dalam kerangka pertahanan kolektif. Melalui platform Truth Social-nya, Trump menilai perjanjian ini membuktikan kemampuan negara-negara Timur Tengah untuk menjaga keamanan sendiri dengan cara yang lebih bermakna. Ia menandai momen ini sebagai langkah pertama yang besar, berani, dan penting bagi dinamika keamanan regional.
Pakta ini ditandatangani awal Agustus 2026 di kota suci Makkah, tepat saat ketegangan antara AS dan Iran memuncak. Ketiga negara tersebut — yang mewakili kekuatan militer, ekonomi, dan politik terbesar di dunia Islam — sepakat mengadopsi klausul pertahanan bersama yang mirip dengan Pasal 5 NATO: serangan terhadap satu negara dianggap serangan bagi ketiga negara sekaligus. Kementerian Luar Negeri Pakistan menegaskan komitmen ini bertujuan memperkuat pencegahan kolektif serta mendorong perdamaian dan stabilitas di kawasan.
Latar belakang kelahiran pakta ini tidak terlepas dari kekhawatiran bersama terhadap ekspansi pengaruh Iran di wilayah tersebut. Arab Saudi lama merasa terancam oleh jaringan proksi Teheran di Yaman, Irak, dan Lebanon. Turki, yang memiliki ambisi kepemimpinan regional sendiri, khawatir dengan ketidakstabilan di Syria dan Irak. Pakistan, sekaligus negara berpenghasilan nuklir satu-satunya di dunia Islam, ingin memastikan keseimbangan strategis di Asia Selatan dan Timur Tengah tidak condong sepihak.
Kendati demikian, analis geopolitik menilai aliansi ini lebih kompleks dibanding sekadar meniru NATO. Ketiga negara memiliki doktrin militer, struktur komando, dan kepentingan nasional yang berbedaan signifikan. Arab Saudi mengandalkan persenjataan Barat dan doctrina pertahanan udara, Turki mengembangkan industri pertahanan domestik yang mandiri, sedangkan Pakistan berlandaskan doktrin nuklir dan pasukan darat masif. Mengintegrasikan ketiga sistem ini memerlukan waktu dan kepercayaan politik yang dalam.
Bagi Indonesia, perkembangan ini membawa implikasi strategis yang tak bisa diabaikan. Sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar dunia, Indonesia memiliki kepentingan vital pada stabilitas Timur Tengah — mulai dari keamanan haji dan umrah, perlindungan tenaga kerja migran, hingga harga energi global. Kementerian Luar Negeri RI hingga kini mempertahankan netralitas aktif, namun pakta ini menciptakan blok kekuatan baru yang bisa memengaruhi dinamika Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) di mana Indonesia berperan aktif.
Di sisi ekonomi, investor Indonesia perlu memantau potensi fluktuasi harga minyak jika ketegangan AS-Iran berlanjut di tengah adanya pakta ini. Pakistan sudah mengumumkan akan berpartisipasi dalam upaya diplomasi menyelesaikan konflik AS-Iran, menandakan peran mediasi yang lebih aktif dari blok baru ini. Jika berhasil, hal ini bisa menurunkan risiko perang terbuka yang berdampak pada rantai pasokan global.
"Perjanjian ini mendeklarasikan komitmen bersama untuk lebih memperkuat keamanan kolektif dan untuk mendorong perdamaian, keamanan, dan stabilitas di kawasan ini dan sekitarnya," ujar Kementerian Luar Negeri Pakistan dalam pernyataan resmi. Frasa "kawasan ini dan sekitarnya" membuka ruang interpretasi luas, termasuk Laut Merah, Teluk Persia, hingga Samudra Hindia — area strategis bagi jalur perdagangan Indonesia.
Sementara itu, respons Iran terhadap pakta ini masih relatif diam secara resmi, namun media staat Teheran menuding aliansi ini sebagai proksi Barat untuk mengurung mereka. Rusia dan China, yang memiliki hubungan baik dengan Tehran, Riyadh, dan Ankara sekaligus, memilih sikap hati-hati. Beijing justru melihat peluang memperluas pengaruh melalui inisiatif Belt and Road di ketiga negara tersebut.
Ke depan, uji nyata bagi Pakta Pertahanan Makkah akan terletak pada mekanisme operasionalnya. Apakah akan dibentuk komando terpadu? Bagaimana protokol pengambilan keputusan saat terjadi serangan? Dan paling krusial: apakah Pakistan bersedia mengirim pasukan ke Timur Tengah jika Arab Saudi atau Turki diserang? Pertanyaan-pertanyaan ini akan menentukan apakah pakta ini sekadar deklarasi politik atau aliansi militer fungsional.
Bagi kebijakan luar negeri Indonesia, momentum ini menuntut diplomasi yang lebih proaktif. Jakarta perlu memperkuat engagement bilateral dengan ketiga negara sekaligus memastikan suara Global South terdengar di forum OKI. Stabilitas Timur Tengah bukan lagi urusan jauh — secara langsung memengaruhi keamanan energi, pangan, dan keamanan warga negara Indonesia di wilayah tersebut.