Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk secara resmi telah menginstruksikan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Intan Jaya untuk segera mengambil langkah responsif dan serius terkait laporan penemuan sejumlah jenazah warga di wilayah tersebut, Papua Tengah. Instruksi ini disampaikan menyusul kekhawatiran publik atas situasi keamanan yang berkembang di kawasan tersebut.
Dalam keterangannya di Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, pada Kamis (2/7), Ribka menekankan pentingnya koordinasi intensif antara pemerintah daerah dengan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda). Sinergi ini diperlukan untuk memastikan proses pengusutan peristiwa berjalan transparan, sekaligus menjamin stabilitas keamanan dan keberlangsungan pelayanan sosial bagi masyarakat setempat.
Pernyataan ini muncul setelah adanya laporan tragis mengenai hilangnya warga Distrik Sugapa, Okto Tigau (19). Korban dilaporkan hilang sejak Senin (29/6) dan kemudian ditemukan meninggal dunia di kawasan belakang Pos Habema, Distrik Sugapa, pada Rabu (1/7). Penemuan ini memicu keresahan di kalangan warga yang menuntut tindakan nyata dari pihak berwenang.
Ribka menegaskan bahwa penanganan terhadap kasus ini tidak boleh setengah-setengah. Selain aspek keamanan dan investigasi kepolisian, pemerintah daerah diinstruksikan untuk memastikan bahwa hak-hak dasar masyarakat, termasuk akses pelayanan sosial, tetap terpenuhi meski dalam situasi yang menantang. Pemda diminta hadir untuk memberikan rasa aman dan dukungan langsung kepada keluarga korban.
Terkait penyebab kematian, pihak pemerintah pusat memilih untuk tidak berspekulasi atau menuduh pihak mana pun sebelum adanya hasil investigasi resmi. Ribka menyatakan bahwa seluruh proses pengungkapan fakta telah diserahkan sepenuhnya kepada aparat penegak hukum yang berwenang untuk melakukan penyelidikan mendalam sesuai prosedur hukum yang berlaku.
Sebagai penutup, Wamendagri mengimbau seluruh masyarakat di Kabupaten Intan Jaya untuk tetap tenang dan tidak terprovokasi oleh isu yang belum terverifikasi. Ia menegaskan bahwa pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan aparat keamanan berkomitmen penuh untuk menjamin situasi kondusif serta memberikan perlindungan bagi seluruh warga di Papua Tengah.