Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono memberikan dorongan kuat kepada Pemerintah Kabupaten Teluk Wondama, Papua Barat, untuk segera merealisasikan pengajuan proposal pembangunan Sekolah Rakyat. Langkah ini dinilai krusial dalam upaya memperluas akses pendidikan bagi masyarakat miskin, khususnya yang berada di wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T).
Arahan tersebut disampaikan langsung oleh Agus Jabo saat menerima kunjungan audiensi dari pimpinan DPRD Kabupaten Teluk Wondama di Kantor Kementerian Sosial, Jakarta Pusat, pada Senin (6/7). Dalam pertemuan tersebut, hadir Wakil Ketua II DPRD Soleman JP Karubui serta Wakil Ketua III Amos Waropen beserta jajaran staf ahli untuk membahas urgensi percepatan program sosial di daerah mereka.
Selain membahas pembangunan Sekolah Rakyat, pertemuan ini juga menyoroti pentingnya optimalisasi pemanfaatan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Agus Jabo menegaskan bahwa data ini merupakan instrumen utama yang wajib digunakan oleh pemerintah pusat maupun daerah dalam menyusun program pengentasan kemiskinan agar lebih tepat sasaran dan akuntabel.
Wakil Ketua II DPRD Teluk Wondama, Soleman JP Karubui, menyatakan bahwa inisiatif audiensi ini muncul karena adanya tuntutan mendesak dari masyarakat di lapangan. Menurutnya, masih banyak warga, terutama di kawasan komunitas adat terpencil (KAT), yang sangat membutuhkan dukungan layanan dasar dan perumahan yang layak, sehingga pihak legislatif merasa perlu untuk proaktif mendorong eksekutif.
Menanggapi hal tersebut, Agus Jabo menjelaskan bahwa mekanisme pengajuan program, baik untuk Komunitas Adat Terpencil (KAT) maupun Sekolah Rakyat, harus dilakukan secara formal oleh pemerintah daerah melalui bupati dan perangkat teknis terkait. DPRD memiliki peran strategis dalam mengawal serta mendesak eksekutif agar pemetaan kebutuhan masyarakat dapat segera dituangkan dalam proposal yang komprehensif.
Sebagai penutup, Agus Jabo menekankan bahwa sinkronisasi data menjadi kunci keberhasilan intervensi sosial ke depan. Seluruh bentuk bantuan, mulai dari bantuan sosial, jaminan kesehatan PBI-JK, hingga pemberdayaan komunitas, harus berangkat dari DTSEN. Dengan integrasi data yang valid, diharapkan tidak ada lagi tumpang tindih program dan setiap bantuan pemerintah dapat dirasakan manfaatnya secara maksimal oleh masyarakat yang paling membutuhkan di Teluk Wondama.