Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menemui 33 perwakilan kelompok tani di Kabupaten Lampung Timur, Rabu, guna mendengar langsung tuntutan penyesuaian harga eceran singkong dan sejumlah persoalan tata niaga ubi kayu. Dialog yang melibatkan lebih dari 600 petani itu digelar di Desa Muara Jaya sebagai bagian dari upaya pemerintah memetakan tantangan komoditas pangan strategis di luar beras.
Gibran menyatakan kedatangannya ke Lampung bukan sekadar kunjungan rutin. Ia sengaja mengecek singkong karena komoditas tersebut masih dikelilingi dinamika dan hambatan yang belum tuntas di tingkat hulu maupun hilir. Pernyataan tersebut sekaligus menegaskan bahwa perhatian negara tidak lagi hanya tertuju pada swasembada beras, melainkan merambah pangan lain yang punya peran penting bagi ekonomi desa.
Agenda tersebut berakar pada arahan Presiden Prabowo Subianto untuk mengakselerasi swasembada pangan melalui pembenahan aspek fundamental sektor pertanian. Penguatan komoditas beras dinilai belum cukup jika diikuti oleh ketertinggalan pada ubi kayu, jagung, atau tanaman pangan lain. Singkong, dengan luas lahan yang besar di Sumatra dan Jawa, menjadi ujian nyata atas komitmen tersebut.
Lampung merupakan salah satu sentra produksi singkong nasional. Namun, petani di wilayah ini kerap terjebak pada fluktuasi harga yang tidak menentu serta biaya logistik tinggi. Kerusakan jalan kebun dan minimnya alat mesin pertanian membuat distribusi hasil panen terhambat, sementara tengkulak masih memegang kendali atas penetapan harga di tingkat petani.
Dalam pertemuan tersebut, para petani menyampaikan usulan penyesuaian Harga Eceran Tertinggi (HET) singkong yang dinilai sudah tidak relevan dengan biaya produksi saat ini. Mereka juga meminta ketersediaan alsintan, perbaikan jalan perkebunan, serta penguatan permodalan koperasi simpan pinjam. Akses terhadap pupuk dengan harga terjangkau menjadi poin krusial karena berhubungan langsung dengan margin keuntungan mereka.
Bagi industri dalam negeri, kebijakan yang lahir dari dialog ini akan berdampak pada rantai pasok tepung tapioka dan produk turunan ubi kayu. Singkong bukan sekadar pangan pokok alternatif, tetapi bahan baku industri pangan, farmasi, hingga energi terbarukan. Ketidakpastian harga di hulu berisiko memicu gejolak di hilir, termasuk kenaikan harga berbagai produk konsumsi masyarakat.
Persoalan impor turut menjadi sorotan. Pemerintah melihat perlunya pembatasan impor ubi kayu dan turunannya agar harga lokal tidak tertekan oleh komoditas asing yang lebih murah. Langkah regulasi ini dirancang untuk melindungi petani sekaligus menjaga stabilitas pasokan dalam negeri di tengah tekanan ekonomi global.
Gibran menegaskan bahwa seluruh aspirasi petani akan dibahas dengan kementerian dan lembaga terkait. Penyelesaian soal HET, standardisasi alat ukur, dan penetapan kadar aci dinilai sebagai kunci tata niaga yang adil. Ketiga hal itu diyakini mampu memberi kepastian harga sehingga kesejahteraan petani meningkat secara bertahap.
"Hari ini saya ke Lampung khusus ngecek singkong, karena di komoditi ini masih banyak berbagai dinamika dan tantangan," ucap Gibran di hadapan petani. Ia menambahkan bahwa pembatasan impor menjadi instrumen menjaga stabilitas harga agar tidak merugikan produsen lokal.
"Masalah HET, nanti segera didiskusikan dengan pimpinan kami. Lalu standarisasi alat ukur, kadar aci. Nanti sudah ada tiga itu, saya yakin harga akan stabil, tidak fluktuatif lagi, dan untuk masalah kesejahteraan akan meningkat," kata Wapres.
Ke depan, koordinasi antarkementerian akan menentukan kecepatan eksekusi janji tersebut. Kementerian Pertanian, Perdagangan, dan Perindustrian perlu menyatukan data produksi serta kebutuhan industri agar kebijakan tidak tumpang tindih. Tanpa sinkronisasi, penyesuaian HET hanya akan menjadi angka di atas kertas.
Tren penguatan komoditas lokal diprediksi makin kuat seiring dorongan ketahanan pangan nasional. Jika regulasi pembatasan impor dan standardisasi tata niaga berjalan, petani singkong Lampung dapat menjadi contoh bagi daerah lain. Keberhasilan di Lampung Timur berpotensi mereplikasi model serapan aspirasi langsung ke sentra pangan lain di Indonesia.
Perspektif Indonesia: Langkah Wapres menyambangi petani secara langsung mencerminkan pergeseran pendekatan pemerintah dari kebijakan atas ke bawah menjadi dialog lapangan. Masyarakat luas, khususnya konsumen produk berbasis tapioka, akan merasakan dampaknya melalui stabilitas harga pangan olahan. Keberhasilan tata niaga singkong juga dapat menekan inflasi pangan di tingkat regional Sumatra.