Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Lampung Timur, Lampung, pada Rabu, untuk secara langsung menyerap aspirasi dari 33 perwakilan kelompok tani yang menaungi lebih dari 600 petani. Kunjungan ini difokuskan pada komoditas singkong, yang diakui Wapres masih menyimpan berbagai dinamika dan tantangan dalam rantai pasoknya.
Wapres Gibran menegaskan komitmen pemerintah dalam mengakselerasi agenda swasembada pangan nasional, sebuah arahan strategis dari Presiden Prabowo Subianto. Pembenahan fundamental di sektor pertanian menjadi prioritas utama, dan perhatian khusus terhadap singkong menunjukkan kesadaran akan pentingnya diversifikasi pangan di luar beras yang selama ini menjadi fokus utama. "Hari ini saya ke Lampung khusus ngecek singkong, karena di komoditi ini masih banyak berbagai dinamika dan tantangan," ujar Wapres Gibran.
Menurut Gibran, keberhasilan peningkatan produksi dan stabilitas harga komoditas beras harus diimbangi dengan perhatian yang sama terhadap komoditas pangan strategis lainnya, termasuk ubi kayu atau singkong. Singkong memiliki potensi besar sebagai sumber karbohidrat alternatif dan bahan baku industri, sehingga pengembangannya sangat krusial bagi ketahanan pangan dan ekonomi pedesaan.
Dalam dialog yang berlangsung di Desa Muara Jaya, para petani menyampaikan berbagai persoalan mendesak yang mereka hadapi. Aspirasi utama mencakup usulan penyesuaian Harga Eceran Tertinggi (HET) singkong agar lebih mencerminkan biaya produksi dan memberikan keuntungan yang layak. Selain itu, terdapat pula permintaan mendesak terkait penyediaan alat dan mesin pertanian (alsintan) modern untuk meningkatkan efisiensi budidaya, perbaikan infrastruktur jalan perkebunan guna memperlancar distribusi hasil panen ke pasar, serta penguatan permodalan koperasi simpan pinjam.
Koperasi simpan pinjam yang kuat diharapkan dapat memfasilitasi akses petani terhadap pupuk bersubsidi dengan harga yang lebih terjangkau, sekaligus mengurangi ketergantungan pada tengkulak yang seringkali memonopoli pasokan dan harga. Permasalahan akses terhadap input pertanian yang berkualitas dan terjangkau menjadi salah satu kendala utama dalam meningkatkan produktivitas dan daya saing petani singkong.
Merespons masukan tersebut, Wapres Gibran menyatakan komitmen pemerintah untuk merumuskan kebijakan yang mampu menjaga stabilitas harga komoditas pangan sekaligus melindungi kepentingan petani domestik. Salah satu langkah konkret yang dibahas adalah penguatan regulasi terkait impor ubi kayu dan produk turunannya. Pembatasan impor yang lebih ketat dapat memberikan ruang bagi petani lokal untuk menyerap pasar domestik.
"Untuk menjaga stabilitas harga, ini saya kira ada terkait regulasi ya, pembatasan impor ubi kayu dan turunannya, ada pembatasan itu," jelas Wapres Gibran, mengindikasikan adanya kajian untuk meninjau ulang kebijakan impor yang ada saat ini.
Selain itu, Wapres memastikan bahwa seluruh aspirasi yang disampaikan akan segera ditindaklanjuti dengan pembahasan bersama kementerian dan lembaga terkait. Ia menekankan pentingnya tiga aspek krusial: penetapan HET yang adil, standardisasi alat ukur yang akurat, serta standarisasi kadar pati (aci) dalam singkong. Ketiga hal ini dianggap sebagai kunci untuk menciptakan tata niaga singkong yang lebih transparan, adil, dan memberikan kepastian harga bagi petani.
"Masalah HET, nanti segera didiskusikan dengan pimpinan kami. Lalu standardisasi alat ukur, kadar aci. Nanti sudah ada tiga itu, saya yakin harga akan stabil, tidak fluktuatif lagi, dan untuk masalah kesejahteraan akan meningkat," imbuh Gibran, optimis bahwa langkah-langkah ini akan berdampak signifikan pada peningkatan kesejahteraan petani.
Peninjauan langsung ke lapangan seperti ini penting untuk memahami akar permasalahan di tingkat petani. Data dari Kementerian Pertanian menunjukkan bahwa singkong merupakan salah satu komoditas pangan penting kedua setelah padi, dengan potensi pengembangan industri berbasis bioenergi, pangan olahan, dan pakan ternak. Namun, seringkali petani menghadapi kendala dalam hal akses pasar, fluktuasi harga, dan biaya produksi yang tinggi.
Untuk Indonesia, stabilisasi harga singkong memiliki implikasi luas. Singkong tidak hanya menjadi sumber pangan pokok bagi sebagian masyarakat, tetapi juga bahan baku vital bagi industri tapioka, tepung, serta pakan ternak. Petani yang sejahtera akan berkontribusi pada penguatan ekonomi pedesaan dan mengurangi angka kemiskinan. Kebijakan yang berpihak pada petani singkong juga akan mendukung program hilirisasi industri pertanian.
Langkah selanjutnya yang diharapkan adalah realisasi konkret dari pembahasan di tingkat kementerian. Regulasi impor yang lebih ketat, program bantuan alsintan yang tepat sasaran, perbaikan infrastruktur jalan desa, serta skema pembiayaan yang lebih mudah diakses koperasi petani akan menjadi tolok ukur keberhasilan intervensi pemerintah. Tren ke depan diharapkan mengarah pada sistem tata niaga yang lebih modern, efisien, dan berkeadilan, yang mampu mengangkat kesejahteraan petani singkong secara berkelanjutan.
Analisis lebih dalam menunjukkan bahwa persoalan singkong ini mencerminkan tantangan struktural di sektor pertanian Indonesia secara umum. Ketergantungan pada input impor, infrastruktur yang belum memadai, serta tata niaga yang belum sepenuhnya berpihak pada petani masih menjadi pekerjaan rumah besar. Namun, perhatian Wapres terhadap komoditas spesifik seperti singkong ini menjadi sinyal positif bahwa pemerintah mulai mendiversifikasi fokusnya dalam upaya mewujudkan ketahanan pangan yang komprehensif dan berkeadilan.