87 artikel dengan tag hukum
Jenderal Maruli Simanjuntak merespons putusan MK yang mengalihkan peradilan pidana umum bagi prajurit TNI ke peradilan umum, dengan mengklaim sistem militer sudah memberikan hukuman tegas.
Mantan anggota Polri, Pirman, divonis 15 tahun penjara oleh PN Makassar setelah terbukti membunuh juniornya, Bripda Dirja Pratama, akibat perselisihan senioritas di Asrama Polda Sulsel.
Pengadilan Malaysia menolak permohonan penangguhan hukuman 15 tahun penjara mantan PM Najib Razak terkait kasus korupsi 1MDB, meski sebelumnya mendapat pengampunan bersyarat.
Warga Kalimantan Barat resmi menggugat Presiden dan jajaran pemerintah atas kelalaian dalam menangani krisis kabut asap yang memicu darurat kesehatan publik di wilayah tersebut.
Polda Metro Jaya memeriksa lima saksi terkait kasus pengeroyokan anggota Satpol PP saat penertiban parkir liar di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Kamis (8/10).
KPK meringkus 14 orang dalam OTT di lingkungan BNPB, termasuk Sestama Rustian, terkait dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa dengan barang bukti uang tunai Rp1,4 miliar dan emas.
Markas judi online yang beroperasi di rumah dinas TNI di Cijantung terbongkar, memicu desakan DPR agar TNI melakukan evaluasi internal menyeluruh terhadap pengawasan aset negara.
Partai Demokrat dan kelompok Common Cause menggugat Presiden AS Donald Trump karena dianggap menyalahgunakan 20 juta dolar AS dana pajak untuk iklan politik jelang pemilihan paruh waktu.
Seorang warga berinisial LK melaporkan tindakan penganiayaan yang dialaminya saat memprotes kebisingan petasan di acara Maulid Nabi di Pondok Pinang, Jakarta Selatan, Senin (5/10).
Terdakwa Mery Yuniarni menyesali perannya memperkenalkan Fithri Hadi kepada Dirut PT DSI, Taufiq Aljufri, yang kini berujung pada status tersangka dalam kasus penipuan investasi Rp2,4 triliun.
Warga dan organisasi adat menggugat pemerintah atas kelalaian dalam menangani kebakaran hutan dan kabut asap di Kalimantan yang telah melumpuhkan aktivitas masyarakat luas.
MK menyatakan tidak menemukan bukti ijazah SMA Gibran, memicu kecaman PDIP yang menilai hal ini sebagai kebohongan publik dalam dokumen negara.