43 artikel dengan tag hukum
Menteri Ketenagakerjaan Yassierli memastikan pemerintah tetap transparan dan terbuka menampung aspirasi masyarakat dalam pembahasan RUU Pelindungan Ketenagakerjaan yang ditargetkan rampung Oktober ini.
Polda Metro Jaya menangkap pria berinisial MI (23) di Palmerah, Jakarta Barat, terkait dugaan kekerasan seksual terhadap anak yang sempat viral di media sosial.
KPK menangkap politikus Golkar Fahd A Rafiq bersama sejumlah pejabat Kementerian ATR/BPN dalam OTT terkait pengurusan HGB di Bogor dengan barang bukti senilai ratusan miliar rupiah.
Vonis bebas videografer Amsal Christy Sitepu mengungkap celah hukum perlindungan pekerja ekonomi kreatif di Indonesia, mendorong urgensi regulasi baru dari pemerintah.
Polrestabes Surabaya menetapkan Yusuf (52), sopir Alphard, sebagai tersangka kecelakaan beruntun di Jalan Menur Pumpungan yang melibatkan 15 kendaraan dan melukai lima orang.
Kuasa hukum Steven mendesak Polres Tangerang Selatan membongkar jaringan pemalsuan 340.000 dolar Singapura, menyusul penahanan kliennya oleh otoritas Singapura terkait peredaran uang palsu.
Komisi III DPR RI mendesak Polri memproses kasus penipuan investasi emas Rp58,5 miliar yang melibatkan perwira menengah Kombes F sesuai SOP internal kepolisian.
Otoritas Anti-Korupsi Arab Saudi (Nazaha) menangkap 108 pegawai pemerintah sepanjang Agustus akibat keterlibatan dalam kasus penyuapan dan penyalahgunaan jabatan di berbagai kementerian.
Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni yakin Kejaksaan akan semakin bersinar pada usia ke-81-nya setelah membersihkan oktem korup, sementara Jaksa Agung Burhanuddin ajak insan Adhyaksa jadikan peringatan ini titik balik.
Kita sibuk merayakan jumlah undang-undang yang disahkan dan tersangka yang ditetapkan, sementara di ujung lain generik mengakui pembersihan etnis, koruptor tinggal sita satu rumah, dan korban gempa tidur di kandang babi.
Polres Metro Jakarta Selatan menerima surat perdamaian dan pencabutan laporan dalam kasus dugaan penipuan Ruben Onsu, membuka jalan bagi penyelesaian melalui restorative justice.
Tim hukum Febrie Adriansyah menilai hakim praperadilan ragu dalam memutus gugatan status tersangka TPPU karena mengabaikan prinsip Miranda Rules yang krusial bagi hak tersangka.