Pengadilan Negeri Makassar menjatuhkan vonis 15 tahun penjara terhadap Pirman, seorang mantan anggota Polri yang terbukti melakukan tindak pidana pembunuhan terhadap juniornya, Bripda Dirja Pratama. Putusan ini dibacakan dalam sidang putusan yang digelar pada Rabu (14/10), mengakhiri rangkaian proses hukum atas peristiwa tragis yang terjadi di lingkungan Asrama Polda Sulawesi Selatan.
Majelis hakim menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 458 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Vonis tersebut sekaligus menegaskan tanggung jawab hukum atas tindakan kekerasan ekstrem yang dilakukan di dalam institusi kepolisian.
Peristiwa nahas yang merenggut nyawa Bripda Dirja Pratama tersebut terjadi pada Minggu, 22 Februari silam. Saat itu, Pirman yang masih berpangkat Bripda dengan masa dinas kurang dari dua tahun, melakukan penganiayaan berat terhadap korban di area asrama. Tindakan tersebut dipicu oleh rasa tersinggung yang mendalam karena Pirman merasa tidak dihormati oleh juniornya.
Kasus ini menyoroti kerentanan budaya senioritas yang masih membayangi lingkungan kerja di instansi penegak hukum. Ketidakmampuan mengelola ego dan superioritas di antara sesama anggota kepolisian berujung pada hilangnya nyawa seseorang yang seharusnya menjadi rekan kerja dalam menjaga keamanan masyarakat.
Sebelum berurusan dengan hukum pidana di pengadilan umum, Pirman telah lebih dulu menerima sanksi administratif berat. Melalui sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP), ia dijatuhi sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH). Langkah ini menunjukkan ketegasan internal kepolisian dalam menindak anggota yang mencoreng nama baik institusi.
Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Sulsel, Soetarmi, menyatakan bahwa vonis 15 tahun penjara ini sesuai dengan tuntutan yang diajukan oleh Tim Jaksa Penuntut Umum. Pihak kejaksaan menyambut baik keputusan hakim yang dianggap telah memenuhi rasa keadilan bagi keluarga korban.
Namun, dinamika hukum masih berlanjut. Baik pihak terdakwa maupun Tim JPU menyatakan sikap untuk mengajukan banding atas putusan tersebut. Upaya hukum ini menandakan bahwa proses peradilan di tingkat banding akan menjadi babak baru untuk menguji kembali fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan sebelumnya.
Bagi publik, kasus ini menjadi pengingat keras akan pentingnya reformasi kultural di internal lembaga keamanan. Perilaku kekerasan yang berkedok senioritas tidak lagi dapat ditoleransi, terutama di lingkungan yang seharusnya mengedepankan disiplin dan profesionalisme.
Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan menegaskan komitmennya untuk terus mengawal proses hukum ini hingga mencapai putusan berkekuatan hukum tetap. Pengawalan ketat ini penting guna memastikan bahwa setiap tahapan peradilan berjalan transparan dan akuntabel sesuai dengan prosedur yang berlaku.
Pengamat hukum menilai bahwa vonis maksimal ini merupakan sinyal bahwa penganiayaan berat di lingkungan kepolisian akan ditindak tanpa pandang bulu. Hal ini sekaligus menjadi pesan bagi seluruh anggota Polri untuk menjaga perilaku dan mematuhi etika profesi dalam berinteraksi dengan sesama rekan kerja.
Ke depannya, Polri diharapkan dapat memperkuat pengawasan internal, terutama di asrama-asrama kepolisian yang kerap menjadi titik lemah pengawasan terhadap perilaku personal. Program pendampingan psikologis bagi anggota muda juga menjadi krusial untuk mencegah perilaku menyimpang akibat tekanan tugas atau konflik senioritas.
Proses banding yang akan ditempuh kedua belah pihak dipastikan akan menyita perhatian publik. Masyarakat kini menanti apakah putusan dari Pengadilan Tinggi nantinya akan menguatkan vonis 15 tahun tersebut atau justru memberikan penilaian hukum yang berbeda, mengingat beratnya dampak dari hilangnya nyawa seorang anggota kepolisian akibat tindakan rekan sejawatnya.