Pemerintah Provinsi Aceh resmi menutup babak masa transisi darurat pemulihan bencana ekologis yang berakhir pada 28 Juli 2026. Langkah strategis ini membuka jalan bagi Aceh untuk memasuki fase rehabilitasi dan rekonstruksi (rehab-rekon) yang dijadwalkan berlaku mulai 1 Agustus 2026.
Keputusan tersebut ditetapkan oleh Gubernur Aceh Muzakir Manaf atau yang akrab disapa Mualem seteleh menggelar Rapat Koordinasi Pengakhiran Masa Transisi Darurat Menuju Pemulihan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Hidrometeorologi di Banda Aceh pada Selasa, 28 Juli 2026.
Bencana ekologis yang menghantam Aceh sejak November 2025 menyisakan dampak masif. Status tanggap darurat ditetapkan sejak 27 November 2025 dan beberapa kali diperpanjang hingga akhirnya memasuki masa transisi pemulihan. Dampaknya meluas ke 18 kabupaten/kota, 203 kecamatan, dan 3.046 gampong. Lebih dari 2,5 juta jiwa terdampak, sementara 562 orang kehilangan nyawa.
Masa transisi darurat yang baru saja ditutup menjadi periode kritis bagi pemerintah untuk merampungkan penanganan awal. Pemerintah telah berhasil membangun hunian sementara (huntara) dengan capaian hingga 99 persen. Akan tetapi, pembangunan hunian tetap (huntap) tahap II baru terealisasi sekitar 4 persen. Selisih angka ini menunjukkan bahwa pemulihan infrastruktur permukaan masih menghadapi tantangan serius.
Pemulihan jalan, jembatan, pengendalian sungai, sekolah, fasilitas kesehatan, dan berbagai infrastruktur publik lainnya masih membutuhkan percepatan signifikan. Tantangan ini menjadi alasan utama mengapa rencana induk rehabilitasi dan rekonstruksi disusun dengan nilai investasi yang sangat besar.
Rencana induk yang telah disusun pemerintah mencakup anggaran Rp58,9 triliun untuk periode tiga tahun ke depan, yaitu 2026 hingga 2028. Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah menjelaskan bahwa berbagai masukan dan rekomendasi dari Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Aceh menjadi dasar penyusunan usulan tersebut.
Fadhlullah menyatakan optimistis proses pemulihan dapat berjalan maksimal. Ia juga menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Pusat, khususnya Kementerian Dalam Negeri, BNPB, LKPP, serta kementerian dan lembaga lainnya yang telah mendukung penanganan bencana sejak masa tanggap darurat.
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyetujui usulan Aceh memasuki fase rehab-rekon. Namun, ia memberikan catatan penting agar pemerintah tidak memaksakan seluruh kabupaten/kota mengikuti tahapan tersebut apabila kondisi di lapangan belum memungkinkan. Menurut Tito, kondisi daerah memang berbeda-beda, sehingga pendekatan yang fleksibel diperlukan.
Terkait anggaran rehabilitasi dan rekonstruksi senilai Rp58,9 triliun, Tito menekankan pentingnya transparansi penggunaan dana. Ia meminta seluruh penggunaan anggaran dipublikasikan secara terbuka agar masyarakat dapat mengawasi proses pemulihan. Pernyataan ini sejalan dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan partisipatif.
Meski memasuki fase rehab-rekon, Fadhlullah menegaskan pemerintah tetap akan menjalankan penanganan kedaruratan apabila masih terdapat daerah yang terdampak bencana. Dukungan kepada kabupaten/kota yang masih berpotensi terdampak bencana akan tetap dilaksanakan sesuai kebutuhan di lapangan.
Dari sisi skala dampak, Aceh menjadi salah satu wilayah dengan tingkat kerusakan infrastruktur pascabencana terparah di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Dengan jumlah penduduk terdampak mencapai 2,5 juta jiwa, pemulihan di Aceh menjadi salah satu program rehabilitasi bencana terbesar yang pernah dilaksanakan pemerintah Indonesia.
Proses rehab-rekon ini akan menjadi ujian bagi mekanisme penanganan bencana nasional. Keberhasilan Aceh dalam memulihkan diri akan menjadi model bagi daerah-daerah lain yang menghadapi ancaman bencana hidrometeorologi serupa di masa mendatang.
Transparansi anggaran, koordinasi antarlembaga, dan partisipasi masyarakat menjadi tiga pilar utama yang akan menentukan keberhasilan program pemulihan ini. Dengan alokasi anggaran yang mencapai Rp58,9 triliun, semua pihak memiliki harapan besar agar Aceh dapat bangkit dari dampak bencana yang telah merenggut ratusan nyawa dan menghancurkan ribuan fasilitas publik.