Ketua Umum Dewan Pengurus Nasional Ikatan Keluarga Alumni Pendidikan Tinggi Kepamongprajaan (DPN IKAPTK), Agus Fatoni, menegaskan seluruh alumni di Indonesia memiliki kewajiban untuk mendukung pelaksanaan program prioritas pemerintah. Pernyataan ini ia sampaikan saat tatap muka dan temu kangen bersama IKAPTK di Papua Barat Daya, Jumat (7/6).
Agus yang juga menjabat sebagai Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menekankan bahwa dukungan tersebut mencakup program Presiden, Wakil Presiden, maupun program prioritas di masing-masing daerah.
"Kita aparat pemerintah, tentu tugas kita harus mendukung program pemerintah, baik program prioritas Presiden, Wakil Presiden maupun program prioritas di daerah masing-masing," kata Fatoni di Sorong.
Menurut Fatoni, alumni kepamongprajaan adalah aparatur yang dipersiapkan secara khusus oleh negara untuk menjalankan roda pemerintahan. Karena itu, setiap alumni memiliki tanggung jawab untuk bekerja secara profesional, meningkatkan kapasitas, dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.
Ia mengingatkan bahwa pendidikan yang ditempuh para alumni dibiayai oleh negara, sehingga pengabdian kepada masyarakat, bangsa, dan negara menjadi kewajiban yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab.
"Kita harus bekerja dengan sebaik-baiknya untuk masyarakat, bangsa, dan negara. Apa yang kita lakukan harus dipertanggungjawabkan kepada rakyat, bangsa dan negara, serta kepada Tuhan Yang Maha Esa," ujarnya.
Selain itu, Fatoni juga menekankan pentingnya menjaga persaudaraan antar sesama alumni melalui kegiatan silaturahmi. Menurutnya, pertemuan tersebut tidak hanya menjadi ajang temu kangen, tetapi juga untuk meningkatkan kapasitas dan memperkuat sinergi dalam menjalankan tugas di berbagai daerah.
"Alumni kepamongraan harus tetap menjadi perekat Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)," tegasnya.
Ia menambahkan, para alumni telah dididik bersama dalam lingkungan asrama yang terdiri dari berbagai suku, agama, dan daerah. Hal tersebut menjadi modal kuat dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa.
"Ketika ada persoalan di tengah masyarakat, saya berharap alumni menjadi pihak yang pertama turun membantu menyelesaikan masalah karena kita berada di tengah masyarakat," ucapnya.
Terkait organisasi, Fatoni menargetkan pembentukan kepengurusan IKAPTK di seluruh provinsi serta kabupaten/kota, termasuk di Provinsi Papua Barat Daya yang hingga kini belum memiliki kepengurusan definitif.
Menurutnya, pembentukan pengurus di Papua Barat Daya penting untuk memperkuat konsolidasi organisasi sekaligus mendorong pelaksanaan berbagai kegiatan sosial dan kemasyarakatan yang memberikan manfaat bagi masyarakat.
Sementara itu, Penjabat Sekretaris Daerah Papua Barat Daya, Yakib Kareth, menyambut baik kehadiran Ketua Umum DPN IKAPTK di daerahnya. Ia menilai momentum ini menjadi kesempatan untuk mempererat silaturahmi sekaligus memotivasi para alumni agar terus meningkatkan pengabdian kepada masyarakat.
Yakib menjelaskan, Papua Barat Daya sebagai daerah otonom baru belum memiliki kepengurusan IKAPTK. Pihaknya telah menerima mandat dari DPN IKAPTK untuk mempersiapkan pembentukan organisasi di tingkat provinsi.
"Harapannya kepengurusan IKAPTK Papua Barat Daya segera terbentuk sehingga dapat menghimpun seluruh alumni dan mendukung program-program strategis pemerintah, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota," kata Yakib.
Langkah ini diharapkan dapat memperkuat peran alumni dalam pembangunan di daerah serta menjaga keutuhan NKRI, khususnya di wilayah timur Indonesia.