Kepala Perpustakaan Nasional (Perpusnas) E Aminudin Aziz menyampaikan kekhawatiran seriusnya kepada Komisi X DPR pada Kamis (16/7) terkait nasib program literasi andalan lembaga tersebut. Dalam rapat pembahasan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) APBN 2025, Aminudin menegaskan bahwa efisiensi anggaran 2026 telah melumpuhkan kemampuan Perpusnas untuk melanjutkan program bagi-bagi buku yang selama dua tahun berjalan lancar.
Pagu indikatif Perpusnas untuk 2026 awalnya ditetapkan sebesar Rp721,6 miliar. Namun Kementerian Keuangan kemudian memberitahukan pemblokiran sebesar Rp132 miliar, menyisakan anggaran efektif hanya Rp589,5 miliar. Angka yang diblokir justru merupakan dana yang pada tahun-tahun sebelumnya dialokasikan penuh untuk program distribusi buku ke desa, taman baca, puskesmas, hingga taman literasi di seluruh Indonesia.
Program tersebut dirancang dengan skema satu lokus atau titik distribusi menerima 1.000 buku. Sejak diluncurkan dua tahun lalu, inisiatif ini mendapat sambutan hangat dari masyarakat. Aminudin mengakui respons publik sangat positif, buku-buku tersebut dimanfaatkan optimal, dan permintaan lanjutan justru mengalir dari berbagai daerah yang belum tersentuh.
Kendati demikian, realita fiskal memaksa Perpusnas menghentikan roda program yang dinilai sukses ini. "Tahun 2026 ini tidak bisa kami kerjakan karena tidak ada uangnya," ucap Aminudin dengan tegas di hadapan anggota komisi. Ia menambahkan bahwa gangguan ini tidak hanya mengancam distribusi buku, melainkan merambat ke program renovasi gedung serta pengadaan fasilitas teknologi informasi dan komunikasi yang krusial untuk modernisasi layanan perpustakaan.
Latar belakang pemangkasan ini tidak terlepas dari kebijakan efisiensi anggaran nasional yang digulirkan pemerintah guna menstabilkan defisit APBN. Namun penerapan kebijakan blanket tanpa mempertimbangkan karakteristik program strategis menciptakan dampak samping yang merusak ekosistem literasi di tingkat akar rumput. Perpusnas sebagai institusi induk perpustakaan nasional justru kehilangan amunisi untuk memajukan indeks pembaca masyarakat.
Data UNESCO menunjukkan indeks minat baca Indonesia masih berada di posisi rendah dibandingkan negara ASEAN tetangga. Program buku ke desa merupakan salah satu intervensi langung yang terbukti efektif menjembatani kesenjangan akses bahan bacaan berkualitas di wilayah 3T (terdepan, terluar, tertinggal). Menghentikannya berarti memutus saluran oksigen literasi bagi jutaan warga yang tidak memiliki akses ke perpustakaan kota atau toko buku.
Dampak multiplikernya melampaui sekadar kekurangan buku fisik. Taman baca masyarakat (TBM) yang sering kali dikelola sukarelawan kehilangan injeksi koleksi segar untuk mempertahankan minat kunjungan. Puskesmas yang memanfaatkan buku untuk edukasi kesehatan ibu dan anak kehilangan media pendukung. Taman literasi di ruang publik kota kehilangan daya tarik bagi anak muda.
Sementara itu, program renovasi dan fasilitas TIK yang juga terancam mandek justru diperlukan Perpusnas untuk bertransformasi menjadi perpustakaan digital nasional. Tanpa pembaruan infrastruktur server, sistem manajemen koleksi terintegrasi, dan akses internet cepat, visi "Perpusnas di genggaman tangan" melalui aplikasi mobile akan tetap jadi slogan kosong. Efisiensi jangka pendek berpotensi menciptakan ketinggalan teknologi jangka panjang.
Anggota Komisi X DPR yang hadir dalam rapat mengakui kekhawatiran Perpusnas dan menjanjikan akan mengadvokasikan pemulihan anggaran dalam tahap pembahasan APBN 2026 di paripurna. Namun pengalaman tahun-tahun sebelumnya menunjukkan negosiasi anggaran literasi sering kali kalah prioritas dibandingkan proyek infrastruktur fisik yang terlihat lebih konkret bagi pemangku kepentingan politik.
Aminudin menutup keterangannya dengan menekankan bahwa literasi bukan barang mewah melainkan investasi modal manusia. "Ini menjadikan rencana kita untuk menggerakkan literasi lebih masif ini tidak bisa kita kerjakan," katanya. Kalimat itu menggambarkan paradox negara yang mengaku berambisi menjadi Golden Indonesia 2045 namun memangkas dana untuk membangun fondasi intelektual generasi emas tersebut.
Ke depan, Perpusnas berharap adanya revisi anggaran atau realokasi dari komponen lain yang masih memiliki fleksibilitas. Alternatif lain adalah menggalang kolaborasi dengan sektor swasta melalui CSR, mitra internasional, atau crowdfunding literasi. Namun semua itu memerlukan kerangka kebijakan yang mendukung, bukan hanya semangat institusi yang berjuang sendirian di tengah keringnya dana negara.