Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2025 berjalan dengan prinsip efisien, efektif, dan akuntabel. Pernyataan itu disampaikannya dalam Rapat Kerja dengan Badan Anggaran DPR RI di Jakarta, Selasa, sambil menyampaikan apresiasi tinggi kepada seluruh pihak termasuk DPR atas kerja sama dan pengawasan yang konstruktif sepanjang tahun anggaran berjalan.
Pencapaian paling menonjol datang dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang member Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) 2025. Ini menandai kesepuluh kali berturut-turut Indonesia meraih predikat tertinggi itu sejak LKPP 2016. Capaian konsisten ini bukan sekadar administrasi, melainkan bukti nyata komitmen pengelolaan keuangan negara yang transparan dan bertanggung jawab.
Di balik angka-angka positif itu, latar belakang global tak bisa diabaikan. Tahun 2025 dicatat sebagai periode penuh tantangan: dinamika geopolitik yang memanas, fragmentasi perdagangan dunia yang menguat, hingga volatilitas pasar keuangan yang meningkat. Semua itu menciptakan ketidakpastian ekonomi global dan menekan prospek pertumbuhan di banyak negara, Indonesia termasuk.
Kendati demikian, perekonomian domestik menunjukkan ketahanan yang layak diapresiasi. Produk Domestik Bruto (PDB) tumbuh 5,11 persen sepanjang 2025. Angka ini ditopang konsumsi rumah tangga yang berkembang 4,98 persen dan investasi naik 5,09 persen — dua indikator fundamental yang menandakan aktivitas ekonomi dalam negeri terus bergerak positif meski angin contraktif bertiup kencang dari luar.
Stabilitas harga pun terjaga dengan baik. Inflasi pada akhir 2025 tercatat 2,92 persen year on year, berada di dalam sasaran Bank Indonesia. Pengendalian inflasi ini krusial: ia melindungi daya beli rakyat, memperkuat efektivitas kebijakan fiskal, dan memastikan perlindungan sosial sampai ke sasaran tepat tanpa tergerus oleh kenaikan harga.
Menkeu Purbaya menegaskan APBN berperan sebagai "shock absorber" di tengah gejolak global. Kebijakan fiskal ekspansif ditempuh untuk mendorong pertumbuhan sambil menjaga kredibilitas anggaran. Strategi ini terlihat dari paket stimulus ekonomi bertahap tiap kuartal dengan total mencapai Rp110,7 triliun. Dana itu dialokasikan untuk menjaga daya beli, mendorong konsumsi domestik, dan memperkuat sektor riil — mulai UMKM, industri padat karya, perumahan, program magang, diskon tiket liburan, hingga pemberdayaan generasi muda.
Stimulus yang masif ini bukan sekadar suntikan uang, tapi upaya struktural mempertahankan roda ekonomi berputar. Sektor UMKM dan padat karya, yang menyerap tenaga kerja terbesar, mendapat perhatian prioritas. Program magang dan pemberdayaan generasi muda pun menjawab tantangan demografis jangka panjang. Semua ini dirancang agar dampak fiskal tidak hanya merespons krisis, tapi membangun kapasitas ekonomi ke depan.
Soal pendapatan, tantangan tersendiri tetap ada. Purbaya sendiri pernah mengakui adanya "shortfall" pajak yang perlu diatasi melalui perbaikan sistem Coretax. Meskipun pengeluaran berjalan efektif, sisi penerimaan tetap jadi rumah kerja keras agar APBN tidak terlalu bergantung pada utang. Sinergi dengan Bank Indonesia lewat kebijakan moneter prudent juga jadi kunci menjaga stabilitas makro di tengah aliran modal global yang tidak menentu.
Pencapaian opini WTP kesepuluh kali berturut-turut juga mengirim sinyal kuat ke investor domestik dan asing: tata kelola keuangan negara Indonesia matang, terukur, dan bisa dipercaya. Di era di mana kepercayaan pasar jadi aset berharga, rekam jejak konsisten ini menurunkan premi risiko dan mempermudah akses pembiayaan pembangunan dengan biaya lebih rendah.
Ke depan, tantangan tidak akan reda. Fragmentasi perdagangan dan ketidakpastian geopolitik diperkirakan berlanjut. Namun fondasi yang dibangun 2025 — pertumbuhan di atas 5 persen, inflasi rendah, opini WTP berkelanjutan, dan instrument stimulus yang sudah teruji — jadi modal utama untuk menavigasi 2026 dan seterusnya. Kunci utamanya: menjaga disiplin fiskal, memperbaiki struktur pendapatan, dan memastikan setiap rupiah anggaran benar-benar berdampak nyata bagi rakyat.