Kesulitan Amerika Serikat merekrut generasi muda untuk memasuki militer telah memaksa Pentagon mempertimbangkan insentif finansial drastis. Menurut analisis mantan perwira militer Kanada AJ Jaff yang dipublikasikan di Jerusalem Post, Angkatan Darat AS saat ini hanya memiliki sekitar 452.000 personel aktif — jauh di bawah estimasi 750.000 hingga 1,5 juta tentara yang dibutuhkan untuk operasi darat melawan Iran.
Kesenjangan angka tersebut membuka diskusi tentang kebijakan rekrutmen nonkonvensional. Jaff mengusulkan program penghapusan utang komprehensif yang meliputi pinjaman mahasiswa, saldo kartu kredit, kredit kendaraan, dan pinjaman pribadi. Insentif ini diberikan setelah masa tugas 24 hingga 36 bulan, disertai perluasan cakupan GI Bill untuk pendidikan pasca-tugas.
Latar belakang kekurangan rekrutmen ini tidak terlepas dari perubahan sikap generasi Z dan milenial terhadap perang. Survei internal Pentagon menunjukkan hanya 9% hingga 10% remaja AS yang berminat bergabung ke militer — angka terendah sejak era pasca-Wajib Militer 1973. Ketidakpercayaan terhadap narasi patriotik, trauma perang Afghanistan dan Irak, serta polarisasi politik domestik menjadi faktor penolakan utama.
Di sisi ekonomi, beban utang generasi muda menciptakan celah yang dieksploitasi. Data Federal Reserve menunjukkan rata-rata warga AS berusia 18–34 tahun menanggung utang non-hipotek sebesar 40.000 hingga 100.000 dolar AS. Angka ini mencakup pinjaman pendidikan yang melonjak 170% sejak 2006, melebihi 1,7 triliun dolar AS secara nasional. Untuk banyak pemuda, utang ini menunda pembelian rumah, menikah, dan berkeluarga.
Pendekatan ini mengingatkan pada precedente historis. Perang Dunia II melahirkan GI Bill original yang membangun kelas menengah pasca-perang. Era Vietnam menggunakan penundaan wajib militer untuk mahasiswa. Pasca-9/11, bonus rekrutmen hingga 40.000 dolar dan jalur kewarganegaraan cepat menjadi daya tarik. Kini, penghapusan utang diproyeksikan sebagai "mekanisme konversi paling efisien" bagi Pentagon.
Kritikus menilai skema ini sebagai bentuk koersi ekonomi yang memanfaatkan kerentanan finansial warga miskin dan menengah. "Ini bukan rekrutmen sukarela murni, tapi rekrutmen karena keputusasaan," ujar analis kebijakan militer William Hartung dari Quincy Institute. Ia memperingatkan bahwa militarisasi solusi utang mahasiswa menormalkan gagasan bahwa pelayanan militer adalah jalan keluar tunggal dari krisis ekonomi struktural.
Di Indonesia, fenomena ini menarik perhatian mengingat sistem rekrutmen TNI yang masih berbasis sukarela dengan seleksi ketat. Meskipun Indonesia tidak menghadapi krisis utang mahasiswa sebanding AS — beban pinjaman KIP-Kuliah dan KUR relatif lebih terkelola — tekanan ekonomi pada generasi muda serupa. Survei LSI Denny JA 2023 menunjukkan 68% pemuda Indonesia menganggap kesulitan ekonomi sebagai hambatan utama masa depan, bukan semangat kebangsaan.
Perbedaan mendasar terletak pada opsi alternatif. Pemuda AS menghadapi sistem pendidikan tinggi yang memaksa pinjaman besar, sedangkan Indonesia memiliki PTN bebas biaya kuliah via SNBP/SNBT serta program beasiswa LPDP dan Bidikmisi. Namun, kenaikan biaya hidup dan kesulitan lapangan kerja menciptakan tekanan serupa yang bisa dieksploitasi jika tidak dikelola.
Jaff sendiri mengakui ketidaknyamanan moral atas usulannya. "Negara menciptakan tentara yang dibutuhkannya melalui insentif yang efektif bagi populasi yang mereka miliki," tulisnya. Frasa ini mengungkap realpolitik di balik retorika patriotisme: kebutuhan personel militer menentukan kebijakan sosial, bukan sebaliknya.
Proyeksi ke depan, program ini memerlukan persetujuan Kongres dan alokasi anggaran masif. Estimasi biaya penghapusan utang rata-rata 70.000 dolar per orang untuk 500.000 rekrut baru mencapai 35 miliar dolar — belum termasuk biaya pelatihan, peralatan, dan logistik invasi. Dengan defisit anggaran AS melebihi 1,8 triliun dolar tahun 2024, pertanyaan keberlanjutan fiscal tetap terbuka.
Jika program ini terealisasi, preseden berbahaya tercipta: krisis utang pribadi diinstrumentalkan untuk kebutuhan militer. Hal ini bisa memperkuat siklus di mana perang membutuhkan tentara, tentara dibeli dengan uang pinjaman, dan beban pinjaman diteruskan ke generasi depan via utang negara. Bagi Indonesia, pelajarannya jelas: ketahanan pertahanan tidak bisa bergantung pada keputusasaan ekonomi warganya.