Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Selatan resmi mengungkap penyebab robohnya bangunan Sekolah Dasar Negeri (SDN) Kebayoran Lama 09 Pagi. Menurut Wali Kota Syafrin Liputo, gedung yang dibangun pada 1974 itu tidak pernah mengalami pembaruan struktur utama, meskipun beberapa kali direnovasi. Perbaikan-perbaikan sebelumnya hanya bersifat kosmetik dan tidak menyentul fondasi maupun kolom utama bangunan.
Kerusakan struktur sebenarnya sudah terdeteksi sejak 2024. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kemudian memutuskan memindahkan seluruh aktivitas belajar mengajar ke lokasi lain demi keselamatan siswa. Sejak akhir tahun lalu, para siswa SDN 09 Kebayoran Lama menumpang belajar di bangunan SDN 11 Kebayoran Lama yang berada di kawasan yang sama.
Syafrin menegaskan bahwa keputusan pemindahan siswa diambil berdasarkan prinsip keselamatan. "Jika tetap ada pembelajaran di sekolah ini, kita tidak tahu anak-anak tiba-tiba masuk ke ruangan yang tadinya sudah rusak dan membahayakan keselamatan," ujarnya. Pemkot berkomitmen memastikan anak didik tetap mendapat kesempatan belajar yang setara meskipun fasilitas fisik tidak tersedia.
Latar belakang kasus ini mengungkap isu struktural yang lebih luas: infrastruktur pendidikan tua di Jakarta. Banyak bangunan sekolah di ibukota yang dibangun pada era 1970-an hingga 1980-an dan sudah melewati umur teknisnya. Dinas Pendidikan DKI Jakarta saat ini tengah mendata dan melakukan perbaikan bertahap di berbagai wilayah, namun volume bangunan yang tua membuat prioritas penanganan menjadi tantangan tersendiri.
Proses penanganan pasca-roboh memakan waktu sekitar dua tahun. Syafrin menjelaskan bahwa tahapan perancangan teknis dan perencanaan matang membutuhkan waktu tidak singkat. Saat ini seluruh tahap perencanaan telah rampung, dan pembangunan fisik akan segera direalisasikan mengikuti instruksi Gubernur DKI Jakarta untuk dipercepat.
Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Provinsi DKI Jakarta, Marulina Dewi, menegaskan bahwa selama persiapan pembangunan berlangsung, siswa dijamin belajar dengan baik dan aman. Ia juga mengapresiasi perhatian masyarakat dan menegaskan bahwa kepedulian warga menjadi bagian penting bagi pemprov untuk mengevaluasi dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.
Kasus SDN Kebayoran Lama 09 bukan insiden terisolasi. Data internal Dinas Pendidikan menunjukkan puluhan unit sekolah lain di Jakarta dengan kondisi bangunan serupa — berusia di atas 40 tahun dan belum pernah mengalami retrofit struktur. Beberapa di antaranya sudah menunjukkan retakan pada kolom dan balok, namun belum ditindaklanjuti karena keterbatasan anggaran dan prioritas pembangunan baru.
Ahli struktur bangunan dari Universitas Indonesia, yang tidak ingin disebut namanya, menilai bahwa renovasi kosmetik tanpa penguatan struktur justru berbahaya. "Cat baru dan keramik baru menutupi kerusakan struktur. Ketika beban gempa atau sekadar getaran lalu lintas terjadi, bangunan tanpa ductility cukup akan gagal secara mendadak," ujarnya. Ia menyarankan audit struktur berkala setiap lima tahun untuk bangunan sekolah berusia di atas 30 tahun.
Anggaran renovasi SDN Kebayoran Lama 09 sendiri dirancang sejak 2025, namun realisasi fisik baru akan dimulai tahun ini. Keterlambatan dua tahun antara deteksi kerusakan (2024) dan mulai bangun ulang (2026) menunjukkan bottleneck birokrasi: pengadaan tanah, izin lingkungan, dan lelang penyedia jasa konstruksi. Pemprov berjanji memperlancat alur tersebut untuk proyek sekolah lain.
Orang tua siswa SDN 09 mengaku khawatir namun paham. "Anak saya sudah menumpang belajar hampir setahun. Fasilitas di SDN 11 memang cukup, tapi jarak tempuh jadi lebih jauh," ujar salah satu orang tua yang ditemui di depan sekolah. Beberapa orang tua lain mempertanyakan kenapa perbaikan tidak dilakukan lebih dini saat retakan pertama kali terlihat.
Ke depan, Pemprov DKI Jakarta menargetkan selesai pembangunan kembali SDN Kebayoran Lama 09 dalam kurun waktu 12-18 bulan. Sementara itu, program inventarisasi bangunan sekolah berusia tua akan dipercepat. Gubernur telah menginstruksikan agar tidak ada lagi siswa yang belajar di bangunan yang tidak layak huni — target yang ambisius mengingat skala infrastruktur pendidikan di Jakarta yang mencakup lebih dari 3.000 unit sekolah negeri.