Komisi Pemberantasan Korupsi melimpahkan berkas perkara Bupati Pekalongan nonaktif Fadia Arafiq ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Semarang pada Kamis, 16 Juli. Pelimpahan tersebut menandai rampungnya penyidikan kasus dugaan korupsi pengadaan jasa outsourcing dan pengadaan lainnya untuk tahun anggaran 2023–2026.
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menyatakan jaksa penuntut umum telah menyerahkan surat dakwaan beserta barang bukti ke pengadilan. Fadia dijerat dengan Pasal 2 huruf i Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi terkait benturan kepentingan dalam pengadaan. Proses hukum kini memasuki tahap persidangan yang terbuka untuk umum.
Kasus ini bermula dari operasi tangkap tangan yang digelar KPK pada Selasa, 3 Maret, dini hari. Penangkapan itu membuka jejak dugaan penyelewengan anggaran di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pekalongan. Fadia kemudian ditetapkan sebagai tersangka dan menjalani masa penyidikan di Rumah Tahanan Cabang KPK.
Selama penyidikan, lembaga antirasuah menyita sejumlah aset yang diduga berkaitan dengan perkara. Aset tersebut meliputi tiga unit toko retail waralaba, satu salon, dan jam tangan mewah. Penyitaan ini memperlihatkan modus pengumpulan kekayaan yang memanfaatkan ruang pengadaan barang dan jasa pemerintah.
Pengadaan jasa outsourcing di tingkat pemda kerap menjadi titik rawan korupsi. Struktur anggarannya fleksibel dan pengawasannya longgar bila aparat internal tidak berfungsi. Kasus Fadia menambah daftar kepala daerah di Jawa Tengah yang terjerat KPK dalam beberapa tahun terakhir.
Bagi masyarakat Pekalongan, perkara ini menguji kepercayaan terhadap pemerintahan lokal. Dana publik yang seharusnya untuk layanan dasar tersedot oleh praktik benturan kepentingan. Kerugian tidak hanya finansial, tetapi juga menyentuh kualitas tata kelola pemerintahan.
Di level lebih luas, kasus ini menjadi cermin lemahnya sistem pencegahan di pemerintahan daerah. Meski regulasi pengadaan sudah berlapis, celah eksekusi masih terbuka lebar. Integrasi sistem e-katalog dan pelaporan real-time perlu dipercepat agar OTT bukan lagi satu-satunya jalan membongkar korupsi.
KPK memindahkan Fadia dari Rutan Cabang KPK ke Lapas Perempuan Kelas IIA Semarang. Pemindahan itu bertujuan mendukung kelancaran persidangan. JPU kini menunggu penetapan hari sidang dari majelis hakim untuk pembacaan dakwaan.
"KPK berharap seluruh rangkaian persidangan dapat berjalan secara independen, objektif, dan transparan, sehingga dapat mengungkap secara utuh fakta-fakum serta memberikan kepastian hukum bagi para pihak terkait," ucap Budi Prasetyo. Pernyataan tersebut menegaskan komitmen lembaga terhadap proses yang berkeadilan.
Fadia Arafiq merupakan salah satu bupati perempuan yang naik melalui dinamika politik lokal kontestatif. Status nonaktifnya sejak penetapan tersangka mengosongkan posisi pimpinan tertinggi di Pekalongan. Penunjukan pelaksana tugas menjadi keniscayaan agar roda administrasi tetap berjalan.
Persidangan di Semarang akan diawasi publik mengingat posisi terdakwa merupakan pejabat terpilih. JPU diyakati akan membeberkan alur transaksi dan aktor pendukung dalam jaringan pengadaan. Bukti sitaan aset akan menjadi bagian krusial dalam pembuktian.
Ke depan, vonis terhadap Fadia berpotensi memicu audit menyeluruh di Pemkab Pekalongan. Rekanan yang terlibat dalam pengadaan bermasalah dapat menyusul berstatus tersangka. Tren penegakan hukum korupsi daerah diprediksi tetap agresif menjelang tahun politik nasional.
Penguatan whistleblower system di instansi daerah menjadi kebutuhan mendesak pascakasus ini. Tanpa pelapor internal yang terlindungi, praktik korupsi pengadaan akan terus berulang. Masyarakat juga berhak mendapat akses informasi anggaran yang transparan sebagai bentuk pengawasan bottom-up.