Ali al-Zaidi, Perdana Menteri Irak berusia 40 tahun, mendapat sambutan hangat dari Presiden Amerika Serikat Donald Trump di Gedung Putih pada Selasa pekan ini. Trump memuji sosok pengusaha tanpa latar belakang politik tersebut sebagai sosok muda yang ingin diajak bekerja sama. Di balik keramahan itu, Menteri Pertahanan AS Pete Hegseth melontarkan peringatan tegas: Irak harus melucuti kelompok bersenjata yang berafiliasi dengan Iran.
Pertemuan tersebut memperlihatkan posisi sulit Baghdad. Irak terjepit di antara dua kekuatan yang tak boleh diasingkan: Washington dan Teheran. Di satu sisi, Irak membutuhkan investasi dan teknologi Amerika untuk memodernisasi sektor minyak dan gas. Di sisi lain, pengaruh Iran telah mengakar melalui jaringan politik, keagamaan, dan keamanan di dalam negeri.
Kunjungan al-Zaidi ke AS memang dirancang untuk memperdalam hubungan ekonomi. Kedua pemimpin berjanji akan meningkatkan produksi minyak Irak dan meneken sejumlah kesepakatan energi. Sumber yang mengetahui pembicaraan tersebut mengungkapkan, delegasi Irak juga menjajaki pinjaman dari Dana Moneter Internasional (IMF) dengan nilai mencapai 8 miliar dolar AS.
Dukungan Trump terhadap al-Zaidi bukan tanpa alasan. Awal tahun ini, presiden AS secara terbuka menolak pencalonan mantan Perdana Menteri Nouri al-Maliki yang dianggap memiliki ikatan kuat dengan Iran. Al-Maliki, figur kontroversial, akhirnya mundur dari bursa pencalonan pada April lalu. Penunjukan al-Zaidi menandai upaya AS menyusun ulang peta kekuasaan di Baghdad.
Masalah keamanan turut mendesak jadwal diplomatik. Trump dan al-Zaidi sepakat pasukan AS yang tersisa di Irak, berjumlah kurang dari 2.000 personel, akan ditarik sepenuhnya pada 30 September. Pada tanggal yang sama, sang perdana menteri berjanji seluruh faksi bersenjata di wilayahnya akan melucuti senjata. Janji itu langsung diuji oleh realitas lapangan.
Bagi Indonesia, gejolak di Timur Tengah ini bukan sekadar berita internasional biasa. Stabilitas produksi minyak Irak sangat menentukan harga energi global. Sebagai negara pengimpor minyak, lonjakan harga crude oil akan menekan neraca perdagangan Indonesia dan memperbesar beban subsidi BBM di dalam negeri. Hal ini pada gilirannya berdampak pada biaya operasional sektor teknologi dan startup yang bergantung pada infrastruktur cloud serta pusat data rakus energi.
Indonesia sendiri kerap menghadapi dilema diplomatik serupa, meski dalam skala dan konteks berbeda. Pemerintah di Jakarta selama ini merawat keseimbangan antara menjalin kerja sama ekonomi dengan Barat dan mempertahankan hubungan strategis dengan negara-negara berkembang serta kekuatan seperti Tiongkok. Pengalaman Irak mengingatkan bahwa terlalu bergantung pada satu kekuatan besar dapat mengorbankan kedaulatan keamanan nasional.
Di tingkat pengguna, ketidakpastian geopolitik ini berpotensi memperlambat adopsi teknologi hijau di Indonesia. Investasi untuk transisi energi butuh kepastian harga komoditas. Jika dana rekonstruksi dan modernisasi di Irak terganggu akibat konflik, pasokan energi global tersendat, dan arus modal asing ke pasar emerging seperti Indonesia bisa berbalik arah mencari aman.
Inna Rudolf, peneliti senior di King's College London, menilai Baghdad sedang merayu Washington namun takkan membiarkan wilayahnya dijadikan batu loncatan untuk menyerang Iran. "Pemerintah Irak yang berganti-ganti selalu hati-hati menjaga hubungan fungsional dengan Iran, yang berakar pada ikatan sejarah, keagamaan, dan komersial yang panjang," ujar Rudolf. Sekitar 60 persen penduduk Irak memeluk Islam Syiah, memberi Teheran ruang pengaruh masif.
Ancaman dari dalam negeri Irak sendiri telah mengemuka. Abu Mujahid al-Assaf, pejabat kelompok Kataib Hezbollah yang merupakan bagian dari Pasukan Mobilisasi Populer (PMF), menegaskan kesiapan mereka bergabung dalam perang melawan AS jika konflik dengan Iran meletus. "Jika perang dilancarkan terhadap Iran, partisipasi pasukan resistensi akan langsung dan pasti terjadi. Keputusan ini berakar pada ideologi kami," katanya melalui kantor berita Fars.
Eskalasi militer ke depan akan memicu risiko ganda bagi Irak. Serangan dari faksi yang menolak pelucutan senjata bisa memancing balasan yang melanggar kedaulatan dan membahayakan warga sipil. Rudolf memperingatkan bahwa perpecahan politik di parlemen Irak akan menguat, koalisi pemerintah berpotensi pecah, dan reformasi ekonomi terhenti.
Menjelang tenggat 30 September, tekanan akan terus mendesak al-Zaidi. Irak harus membuktikan bisa mengamankan penarikan pasukan AS sekaligus menepati janji melucuti milisi pro-Iran tanpa memicu perang saudara. Kegagalan menavigasi jalan sempit ini bukan cuma bencana bagi Baghdad, tetapi juga guncangan baru bagi ekonomi dunia yang belum pulih sepenuhnya.