Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo berkomitmen menyiapkan ruang pertemuan khusus bagi masyarakat lanjut usia (lansia) di seluruh wilayah ibukota. Kebijakan ini diungkapkannya saat menghadiri Peringatan Hari Lanjut Usia Nasional (HLUN) ke-30 di Jakarta Bird Land, Gelanggang Samudra Ancol, Jakarta Utara, Selasa. Pramono menegaskan bahwa interaksi sosial bagi lansia bukan sekadar hiburan, melainkan determinan kritis untuk panjang umur dan rasa percaya diri.
Inisiatif ini lahir setelah upaya serupa di masa lalu gagal terealisasi. Pramono mengakui, Pemprov DKI pernah menyiapkan lokasi pertemuan lansia, namun lahan tersebut dialihfungsikan untuk sekolah rakyat. Kekosongan fasilitas khusus ini selama ini memaksa kelompok lansia berkumpul di tempat-tidak layak seperti trotoar, taman umum tanpa fasilitas pendukung, atau ruang ibadah yang terbatas. Kini, pemprov berjanji mencari lokasi alternatif yang permanen dan layak huni.
Data Kependudukan DKI Jakarta menunjukkan populasi lansia mencapai 1,16 juta jiwa, atau 10,6 persen dari total penduduk. Angka ini menempatkan Jakarta pada kategori "ageing society" menurut standar PBB, di mana proporsi lansia melebihi 7 persen. Demografer memproyeksikan angka ini akan melonjak tajam seiring peningkatan harapan hidup dan penurunan angka kelahiran. Tanpa perencanaan ruang yang inklusif, Jakarta berisiko menghadapi krisis isolasi sosial di kalangan warga senior.
Pramono menyoroti bahwa pembangunan kota berkelanjutan tidak berhenti pada infrastruktur fisik seperti jalan, jembatan, atau transportasi massa. "Pembangunan tidak cukup hanya menyediakan infrastruktur, tetapi juga harus memastikan warga senior memperoleh perlindungan, akses layanan, dan ruang untuk berinteraksi," tegasnya. Pendekatan ini sejalan dengan konsep "Age-Friendly City" yang dikembangkan WHO, di mana ruang publik yang aksesibel dan program partisipatif menjadi indikator utama kelayakan kota bagi semua usia.
Isolasi sosial pada lansia terbukti berkorelasi dengan peningkatan risiko demensia, depresi, dan mortalitas dini. Studi Universitas Indonesia (2023) menunjukkan lansia yang rutin berinteraksi di komunitas memiliki skor kualitas hidup 27 poin lebih tinggi dibanding yang sepi aktivitas sosial. Ruang pertemuan terstruktur memungkinkan pengadaan program terpadu: senam lansia, pemeriksaan kesehatan berkala, pelatihan keterampilan digital, hingga kegiatan produktif ekonomi kreatif.
Kolaborasi multi-sektor menjadi prasyarat keberhasilan. Pramono mengajak Forum Komunikasi Lanjut Usia (FKLU), komunitas basis, dunia usaha, tenaga kesehatan, dan keluarga berperan aktif. Pemerintah menyediakan regulasi dan anggaran; FKLU menjembatani aspirasi; swasta menyumbang CSR atau program magang lansia; serta akademisi menyediakan bukti berbasis data untuk desain intervensi. Model penta-helix inilah yang diperlukan agar program tidak bersifat proyek semata.
Kartu Lansia Jakarta (KLJ) yang telah beroperasi menjadi fondasi administrasi. Melalui KLJ, pemprov memetakan sebaran geografis, profil kesehatan, dan kebutuhan spesifik per kelompok lansia. Data ini memungkinkan penempatan lokai pertemuan berbasis kepadatan — bukan sekadar kebijakan seragam. Misalnya, kawasan dengan konsentrasi lansia tinggi seperti Setiabudi, Kebayoran Baru, atau Cengkareng diprioritaskan fasilitas permanen, sementara area lain dilayani unit mobile.
Perspektif ekonomi pun tidak diabaikan. Lansia produktif berpotensi menambah PDRB melalui sektor percontohan, kuliner warisan, dan jasa perawatan sebaya. Kementerian PPN/Bappenas memperkirakan "silver economy" Indonesia capai Rp 1.200 triliun pada 2030. Jakarta, sebagai pusat ekonomi, berpeluang besar menggarap potensi ini lewat ruang kolaborasi lansia dengan UMKM muda — menciptakan transfer pengetahuan antar generasi.
Tantangan teknis tetap ada. Ketersediaan lahan di Jakarta yang padat memerlukan kreativitas: pemanfaatan ruang di bawah jembatan tol, atap gedung publik, atau integrasi dengan Ruang Terbuka Hijir (RTH) yang terabaikan. Anggaran APBD 2025 telah dialokasikan untuk studi kelayakan dan desain awal. Pramono menargetkan groundbreaking minimal tiga titik pilot pada semester kedua 2025, dengan target operasional 2026.
Di tingkat nasional, langkah DKI Jakarta dijadikan rujukan. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) serta Kementerian Sosial mengapresiasi inisiatif ini sebagai implementasi nyata UU No. 13/1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia. Pemprov lain seperti Jawa Barat dan DIY telah mengeksplorasi model serupa, namun Jakarta menjadi yang pertama mengikatnya dalam komitmen gubernur secara publik dengan target waktu konkret.
Kata kunci "harapan" yang ditekankan Pramono bukan retorika kosong. Lansia yang merasa dibutuhkan, memiliki jadwal kegiatan, dan ruang untuk berkontribusi, secara psikologis membangun resilience terhadap kerapuhan usia. Investasi ruang pertemuan ini, pada hakikatnya, adalah investasi modal sosial jangka panjang — memastikan Jakarta tidak hanya tumbuh cepat, tapi juga tumbuh adil untuk seluruh generasi.