Anggota Komisi VIII DPR Derta Rohidin menuntut Kementerian Sosial untuk tidak hanya mengejar target jumlah sekolah, tapi memahami akar masalah mengapa program Sekolah Rakyat jenjang sekolah dasar (SD) tidak diminati masyarakat. Dalam keterangan tertulis di laman Fraksi Golkar, Jumat (17/7/2026), politikus Partai Golkar ini menegaskan bahwa sepinya peminat tidak boleh disederhanakan sebagai kegagalan sosialisasi. Menurutnya, pemerintah wajib melihat lapisan psikologis, sosial, dan budaya yang menentukan keputusan orang tua.
Argumen Derta berlandaskan realita perkembangan anak usia SD yang masih memiliki ikatan emosional kuat dengan orang tua. Konsep sekolah berasrama, meskipun difasilitasi terbaik, dinilai tidak mampu menggantikan peran keluarga sebagai lingkungan utama pembentukan karakter, rasa aman, kepercayaan diri, hingga perkembangan moral dan spiritual. "Banyak orang tua yang merasa belum siap berpisah dengan anaknya pada usia yang masih sangat dini. Kekhawatiran itu wajar dan harus dihormati," ujarnya.
Latar belakang desakan ini muncul setelah Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengungkapkan data kenyataan saat meninjau pembukaan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) di Sekolah Rakyat Sragen, Senin (14/7/2026). Saifullah mengakui target nasional 9.000 siswa SD baru tercapai 5.000 siswa. Angka itu mencerminkan kesenjangan antara desain kebijakan top-down dengan kesiapan masyarakat di tingkat akar rumput.
Derta menilai penerapan sistem berasrama tidak boleh diseragamkan untuk semua kelompok tanpa mempertimbangkan karakteristik kebutuhan peserta didik. Ia mendorong Kemensos mengevaluasi ulang desain Sekolah Rakyat, mulai dari aspek psikologis anak, kesiapan keluarga, efektivitas pengasuhan, hingga penerimaan masyarakat. Di daerah yang memungkinkan, konsep sekolah reguler atau semi-boarding ditawarkan sebagai alternatif yang lebih sejalan dengan kebutuhan lokal.
Selain merevisi desain, Derta menyarankan agar sasaran program diprioritaskan untuk anak-anak dengan kondisi khusus: yatim piatu, terlantar, berasal dari keluarga miskin ekstrem, atau korban bencana. Bagi kelompok inilah konsep asrama benar-benar menjadi solusi akses pendidikan. "Indikator keberhasilan bukan cuma jumlah sekolah yang berdiri, tapi bagaimana anak bisa bahagia belajar dan seberapa tenang orang tua mempercayakan anaknya," tegasnya.
Kendati demikian, program Sekolah Rakyat tetap relevan sebagai upaya pemenuhan hak pendidikan bagi anak-anak rentan. Masalahnya terletak pada pendekatan "one size fits all" yang mengabaikan heterogenitas budaya Indonesia. Di banyak wilayah, keluarga inti masih menjadi sistem pendukung utama yang tidak bisa digantikan institusi apa pun. Memaksa anak kecil tinggal di asrama berisiko memicu trauma pemisahan yang justru menghambat tumbuh kembang.
Di sisi lain, keberhasilan model semi-boarding di beberapa negara tetangga seperti Vietnam dan Filipina menunjukkan fleksibilitas bisa jadi kunci. Siswa belajar di sekolah siang hari dan pulang ke keluarga sore hari, mempertahankan ikatan emosional sambil tetap mendapat fasilitas pendidikan memadai. Model ini layak dieksplorasi lebih lanjut oleh Kemensos bersama pemerintah daerah.
Tantangan lain adalah kualitas pengasuhan di asrama. Meski fisik bangunan memadai, ketersediaan tenaga pengasuh (caregiver) yang kompeten dan berempati tetap menjadi pertanyaan besar. Rasio pengasuh per anak, pelatihan parenting, serta sistem pelaporan perkembangan anak ke orang tua harus jadi standar mutlak sebelum perluas cakupan sekolah berasrama.
Masyarakat juga butuh transparansi soal kurikulum dan aktivitas harian di Sekolah Rakyat. Apakah anak hanya dibekali akademik, atau ada ruang untuk bermain, seni, dan pembentukan karakter berbasis nilai lokal? Tanpa gambaran jelas, orang tua cenderung memilih sekolah negeri terdekat yang sudah terbukti dan memungkinkan pengawasan langsung.
Ke depan, langkah Kemensos akan menjadi uji nyata komitmen pemerintah dalam merancang kebijakan berbasis bukti dan empati. Evaluasi yang Derta minta bukan sekadar administrasi, tapi momentum untuk mendengarkan suara orang tua dan anak sebagai subjek utama. Jika responsif, program ini bisa jadi model pelayanan sosial yang adaptif; jika kaku, risiko anggaran terbang dan anak-anak justru kehilangan hak atas kehangatan keluarga.