DPR RI secara resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Satu Data Indonesia (SDI) menjadi undang-undang dalam Rapat Paripurna ke-9 yang berlangsung di Jakarta, Selasa (6/10). Pengesahan ini menandai babak baru dalam tata kelola informasi pemerintah yang selama ini sering terfragmentasi antar instansi. Rapat yang dipimpin langsung oleh Ketua DPR RI Puan Maharani tersebut dihadiri oleh 326 anggota dewan, menunjukkan dukungan kuat lintas fraksi terhadap inisiatif strategis ini.
Sebelum disahkan, RUU ini telah melalui pembahasan intensif di tingkat Panitia Kerja Badan Legislasi DPR. Seluruh fraksi menyatakan persetujuan tanpa keberatan, sebuah sinyal positif akan urgensi integrasi data di tingkat nasional. Total sebanyak 1.338 daftar inventarisir masalah (DIM) pada batang tubuh dan 829 DIM pada bagian penjelasan telah diselesaikan, menghasilkan regulasi komprehensif yang terdiri dari 20 bab dan 141 pasal.
Latar belakang lahirnya undang-undang ini berpijak pada kebutuhan mendesak akan satu rujukan data yang akurat bagi pengambilan kebijakan pembangunan. Selama bertahun-tahun, tumpang tindih data antar kementerian dan lembaga seringkali menghambat efektivitas program pemerintah. Dengan adanya UU SDI, negara kini memiliki fondasi hukum untuk mengelola data dasar nasional (DDN) secara terpusat.
Ketua Panja RUU SDI, Sturman Panjaitan, menegaskan bahwa UU ini bukan sekadar urusan administrasi, melainkan instrumen vital dalam desain pembangunan nasional. Ke depan, seluruh perencanaan pembangunan harus merujuk pada DDN yang dikelola penuh oleh negara. Hal ini diharapkan mampu meminimalisir kesalahan alokasi anggaran akibat ketidakakuratan data di lapangan.
Selain aspek integrasi, regulasi ini juga memberikan perhatian khusus pada tata kelola keamanan data. Mengingat sensitivitas data nasional, UU SDI mengatur standar keamanan ketat yang melibatkan lembaga di bidang keamanan siber dan persandian. Infrastruktur kriptografi dan manajemen sertifikat digital menjadi bagian integral dalam arsitektur SDI untuk menjamin integritas data dari potensi kebocoran.
Bagi sektor industri, pengesahan UU ini memberikan kepastian hukum yang lebih baik dalam pemanfaatan data. Perusahaan rintisan dan korporasi yang selama ini kesulitan mengakses data sektoral yang seragam kini memiliki harapan baru. Standarisasi data akan memudahkan pelaku bisnis dalam melakukan riset pasar dan perencanaan ekspansi yang berbasis pada data otoritatif pemerintah.
Namun, tantangan implementasi tetap membayangi. Indonesia memiliki tantangan geografis dan kesenjangan literasi digital antar daerah yang cukup lebar. Penyesuaian sistem dan infrastruktur SDI yang ditargetkan rampung dalam waktu satu tahun sesuai amanat undang-undang menuntut kesiapan teknis dan SDM yang mumpuni di setiap instansi, baik pusat maupun daerah.
Secara makro, kehadiran UU SDI merupakan langkah maju transformasi digital Indonesia. Jika sebelumnya setiap kementerian berjalan dengan standar data sendiri, maka sistem SDI akan memaksa setiap instansi untuk melakukan sinkronisasi secara periodik. Ini adalah prasyarat mutlak untuk menuju tata kelola pemerintahan berbasis elektronik (e-government) yang benar-benar efektif.
Sturman menambahkan bahwa penyesuaian infrastruktur akan mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 yang sebelumnya sudah menjadi acuan dasar. Namun, dengan statusnya yang kini menjadi undang-undang, posisi tawar dan kekuatan eksekusi kebijakan ini jauh lebih kuat secara hukum, sehingga setiap pembangkangan atau ketidaksiapan instansi dapat dikenakan sanksi atau tindakan korektif.
Ke depan, masyarakat diharapkan menjadi penerima manfaat utama dari kebijakan ini. Integrasi data kependudukan, kesehatan, hingga bantuan sosial yang lebih akurat akan menekan angka salah sasaran dalam penyaluran bantuan pemerintah. Efisiensi ini pada akhirnya akan berdampak pada penghematan anggaran negara yang signifikan.
Proyeksi selanjutnya adalah pembentukan badan atau penyelenggara khusus yang akan mengawal siklus data nasional. Pemerintah kini memiliki waktu satu tahun untuk memastikan seluruh sistem terintegrasi. Publik akan terus memantau apakah aturan ini benar-benar mampu memangkas birokrasi atau justru menambah lapisan administratif baru dalam sistem pemerintahan kita.
Sebagai penutup, pengesahan UU SDI adalah langkah besar namun baru permulaan. Keberhasilan nyata dari undang-undang ini akan sangat bergantung pada kemauan politik (political will) setiap lembaga untuk melepaskan ego sektoral demi kepentingan data nasional yang satu dan akurat.