Tehran memastikan kendali Selat Hormuz tetap di tangan elite militer dan keamanan, lima bulan setelah perang dengan Amerika Serikat meletus dan menewaskan setidaknya 30 warga sipil di 11 provinsi dalam seminggu terakhir. Klaim Washington bahwa Iran tidak memiliki pemimpin yang jelas dibantah langsung oleh otoritas Republik Islam melalui sikap seragam terhadap rute pelayaran strategis tersebut.
Presiden AS Donald Trump menyatakan pada akhir April bahwa tidak ada yang tahu siapa pemegang kendali di Iran, termasuk para pejabatnya sendiri. Pernyataan itu dilontarkan setelah gencatan senjata sementara hanya memperlambat operasi militer, bukan menghentikannya. Washington terus membangun narasi tentang kepemimpinan Tehran yang kacau pasca-terbunuhnya Pemimpin Tertinggi Ali Khamenei dan pejabat senior lainnya dalam konflik yang berlangsung sejak awal tahun.
Iran menolak gambaran tersebut secara tegas. Alih-alih menunjukkan kebingungan, otoritas negara justru merapatkan barisan dalam kebijakan luar negeri, khususnya terkait Selat Hormuz. Mereka bersikeras mempertahankan kontrol atas jalur utara yang melewati perairan teritorial Iran, meski Washington sempat menuding kelompok garis keras di Tehran yang memicu bentrokan di selat tersebut.
Beberapa kapal tanker dan kargo diserang di perairan strategis itu pada bulan ini setelah Iran melarang kapal menggunakan rute selatan dekat Oman. Wakil Menteri Luar Negeri Bidang Hukum dan Hubungan Internasional Kazem Gharibabadi mengatakan melalui televisi negara pada Selasa malam bahwa Tehran menawarkan rute ketiga dalam pembicaraan di Oman. Tawaran itu dimaksudkan agar semua pihak bisa kembali menjalankan komitmen yang disepakati, namun belum menyelesaikan krisis.
Kelompok komandan militer dan keamanan yang menguasai keputusan sejak perang dimulai kompak soal Hormuz. Ahmad Vahidi sebagai panglima Korps Garda Revolusi Islam (IRGC), Ali Abdollahi yang memimpin komando perang gabungan, dan Ali Azmaei sang komandan baru Angkatan Laut IRGC muncul di publik untuk menghadiri pemakaman Khamenei. Mereka menegaskan tekad mengukuhkan keuntungan militer di selat tersebut.
Mohammad Bagher Zolghadr menjabat sekretaris Dewan Keamanan Nasional Tertinggi sekaligus koordinator lembaga negara. Mantan petinggi IRGC itu menggantikan Ali Larijani yang tewas terbunuh pada Maret. Ia hanya merilis beberapa pernyataan singkat yang menyatakan negosiasi boleh dilakukan asal dari posisi kekuatan militer dan tanpa menyerah. Zolghadr menilai kapasitas IRGC di Hormuz sebagai aset strategis serta menyebut sekutu Tehran di Lebanon bagian dari keamanan nasional.
Presiden Masoud Pezeshkian memimpin kementerian dan urusan ekonomi, namun pengaruhnya di bawah elite keamanan. Ia berulang kali membantah kabar pengunduran dirinya meski kerap jadi kambing hitam kegagalan program. Dalam siaran televisi Selasa malam, Pezeshkian menolak dikotak-kotakkan dari militer. "Negara televisi tidak berhak memisahkan pemerintah dan tentara, itu narasi Israel," ujarnya menyoroti stasiun penyiaran IRIB.
Menteri Luar Negeri Abbas Araghchi menyalahkan Washington atas pelanggaran nota kesepahaman soal Hormuz, Lebanon, dan keringanan minyak. Mohammad Bagher Ghalibaf, Ketua Parlemen berlatar IRGC, ditunjuk sebagai kepala perunding namun kerap diserang faksi garis keras. Fraksi Paydari pimpinan Saeed Jalili mendesak balas dendam atas kematian Khamenei serta penguasaan mutlak Hormuz.
Bagi Indonesia, pergerakan kapal di Selat Hormuz berdampak langsung pada harga energi. Sebagai negara pengimpor minyak dan gas, kenaikan risiko pengiriman dari Timur Tengah menekan neraca perdagangan domestik. Pelaku usaha logistik Tanah Air biasanya menaikkan premi asuransi saat rute tersebut memanas.
Pemerintah Indonesia melalui Kementerian ESDM perlu memantau pasokan alternatif dari Rusia dan Afrika. Masyarakat luas merasakan imbasnya lewat harga BBM nonsubsidi yang fluktuatif jika ketegangan tak mereda. Stabilisasi rute utara Iran menjadi krusial bagi keamanan energi negara berkembang.
Konflik ini diproyeksikan berlanjut karena Washington menolak berunding dari posisi setara. Tehran dipastikan mempertahankan Hormuz sebagai kartu tawar utama menjelang pemilu AS mendatang. Faksi militer akan terus mendominasi keputusan selama serangan masih terjadi di wilayahnya.