Forum Umat Kristiani Indonesia (FUKRI) melalui Ketua Umum PGI Pdt. Jacklevyn Frits Manuputty mengajukan pertanyaan fundamental pada Konferensi Pers di Grha Oikoumene PGI, Jakarta Pusat, Kamis (16/7/2026): legacy apa yang ingin ditinggalkan Presiden Prabowo Subianto untuk Papua? Pertanyaan itu lahir dari keprihatinan mendalam atas konflik yang terus berlanjut di Bumi Cenderawasih selama puluhan tahun.
Jacklevyn menegaskan bahwa perwakilan sinode gereja telah berulang kali mengirim surat resmi, baik dari tingkat pusat maupun langsung dari gereja-gereja di Papua, untuk meminta audiensi dengan Kepala Negara. Namun hingga saat ini akses tersebut tetap tertutup. "Sampai saat ini belum dapat akses ya," ucapnya dengan nada yang mengandung kekecewaan namun tidak putus asa.
Ketidakmampuan bertemu Presiden justru kontras dengan intensitas undangan dari lembaga negara lain. Jacklevyn mengaku pihak gereja sering diundang menjadi pembicara di Lemhannas, Kemenko Polhukam, hingga Badan Intelijen Negara (BIN). Di forum-forum tersebut, mereka justru ditanya sikap dan pandangan gereja terkait dinamika Papua. Ironisnya, institusi yang paling berwenang menentukan kebijakan justru yang paling sulit dijangkau.
Latar belakang kekhawatiran ini tidak muncul tanpa sebab. Konflik di Papua telah mengkonsumsi puluhan tahun dengan korban jiwa yang tak terhitung, pengungsian massal, dan pelanggaran HAM yang berulang. Kebijakan keamanan yang berorientasi militer cenderung memperdalam kepercayaan antar pihak, sementara pendekatan pemerataan pembangunan sering dianggap tidak menyentuh akar masalah: aspirasi politik dan rasa tidak adil sejarah.
Gereja di Papua bukan sekadar lembaga keagamaan. Bagi ratusan ribu warga, gereja adalah institusi satu-satunya yang hadir secara konsisten di tengah keterbatasan akses negara. Dari pendidikan, kesehatan, hingga advokasi kemanusiaan, gereja mengisi kekosongan kehadiran negara. Itulah mengapa suara gereja tidak bisa diabaikan saat bicara soal masa depan Papua.
Rekam jejak PGI dalam menjembatani aspirasi Papua ke pusat kekuasaan telah terbukti di tiga era kepemimpinan. Masa Presiden B.J. Habibie, gereja mendampingi tokoh-tokoh Papua yang melahirkan gagasan Dialog Nasional. Era SBY, PGI memfasilitasi pertemuan pimpinan gereja Papua dengan Presiden di Cikeas. Era Jokowi, Presiden bahkan datang ke markas PGI untuk membahas isu kemanusiaan Papua secara langsung.
"Pak Jokowi datang ke sini. Kita ada record semua perjalanan bagaimana gereja-gereja bersuara dalam panggilan kebangsaan, tapi juga dalam panggilan iman dan kemanusiaan untuk Papua," ingat Jacklevyn. Rekam jejak itu bukan sekadar nostalgia, melainkan bukti kapasitas gereja sebagai mitra dialog yang kredibel dan netral.
Kendati demikian, dinamika era Prabowo menunjukkan pergeseran pendekatan. Fokus pembangunan infrastruktur masif — bandara, pelabuhan, jalan Trans-Papua — memang nyata terlihat. Namun kritik muncul soal ketidakseimbangan antara pembangunan fisik dan penyelesaian politik. Tanpa ruang dialog yang inklusif, pembangunan justru berisiko memperlebar kesenjangan dan memicu ketidakpuasan baru.
Analisis para pengamat menunjukkan bahwa keengganan membuka akses dialog langsung dengan gereja mencerminkan pola komunikasi administrasi Prabowo yang lebih tertutup dan sentris pada keamanan. Pola ini berpotensi mengulang kesalahan eraorde baru yang menganggap Papua sebagai persoalan keamanan semata, bukan persoalan politik yang memerlukan pendekatan kemanusiaan dan keadilan.
Di sisi lain, undangan berulang dari BIN dan Kemenko Polhukam justru menegaskan bahwa aparat negara mengakui posisi strategis gereja. Pertanyaan yang diajukan ke gereja di forum-forum tersebut — soal sikap, aspirasi, dan dinamika lapangan — adalah bukti bahwa informasi dari gereja dianggap vital. Sayangnya, informasi itu berjalan satu arah: dari gereja ke aparat, tanpa umpan balik kebijakan dari Presiden.
FUKRI menegaskan tidak akan berhenti mendesak dialog terbuka. "Kita tidak akan berhenti untuk berharap bisa masuk ke dalam ya, untuk berdialog secara terbuka," tegas Jacklevyn. Tekad ini didukung oleh jaringan ekumenis internasional yang juga memantau perkembangan Papua, sehingga isu ini tidak hanya terbatas di ruang domestik.
Ke depan, uji nyata legacy Prabowo untuk Papua tidak terletak pada panjang jalan tol atau jumlah bandara yang dibangun, melainkan apakah ia berani membuka ruang percakapan jujur dengan komponen masyarakat yang paling dekat dengan penderitaan rakyat Papua. Gereja menunggu di pintu Istana, tidak sebagai lawan, tapi sebagai mitra yang siap mendampingi pencarian jalan damai yang adil dan berkelanjutan.