Peta politik Israel kembali menemui jalan buntu setelah Partai Joint List secara resmi menolak bergabung dalam koalisi pemerintahan yang diinisiasi oleh Gadi Eisenkot. Penolakan ini bukan berarti mereka menarik dukungan sepenuhnya, melainkan sebuah manuver taktis untuk memastikan Benjamin Netanyahu kehilangan kursi perdana menteri. Ketua Joint List, Ahmad Tibi, menegaskan bahwa partainya tidak ingin menjadi beban dalam proses pembentukan pemerintahan yang sudah sulit akibat resistensi partai sayap kanan terhadap kelompok Arab.
Langkah ini menunjukkan betapa rumitnya dinamika internal Israel pasca-pemilu. Dengan memilih mendukung dari luar, Joint List berharap dapat memuluskan jalan bagi blok Eisenkot tanpa harus terlibat langsung dalam kebijakan koalisi yang kerap bersinggungan dengan kepentingan konstituen mereka. Meski begitu, ketegangan domestik ini hanyalah satu sisi dari krisis yang lebih luas di kawasan Timur Tengah.
Di saat yang sama, ancaman perang terbuka antara Amerika Serikat dan Iran kembali mengemuka pasca-pernyataan keras dari Presiden Donald Trump. Teheran merespons dengan nada yang tidak kalah tajam, memperingatkan bahwa konflik bersenjata di masa depan tidak akan sesederhana konflik-konflik sebelumnya. Mohammad Akraminia, juru bicara militer Iran, menyatakan bahwa perang mendatang bisa berlangsung jauh lebih lama dan berada di luar kendali AS untuk menentukan durasi maupun syarat akhirnya.
Kekhawatiran akan pecahnya perang ini memicu kekhawatiran global, terutama terkait keamanan jalur perdagangan energi dunia. Konflik yang melibatkan kekuatan besar seperti AS dan Iran selalu membawa risiko eskalasi yang mampu melumpuhkan rantai pasok global dalam hitungan hari. Selat Hormuz, sebagai urat nadi minyak dunia, menjadi titik paling krusial yang kini berada dalam bayang-bayang ketidakpastian militer.
Dalam konteks ekonomi global, Menteri Luar Negeri Indonesia Arrmanatha Nasir memberikan peringatan keras saat menghadiri pertemuan G20 di Atlanta. Ia menekankan bahwa pertumbuhan ekonomi dunia mustahil dicapai di tengah ancaman perdamaian dan stabilitas kawasan. Gangguan keamanan di Selat Hormuz, Laut Hitam, hingga Laut Merah bukan sekadar isu regional, melainkan ancaman nyata bagi ketahanan pangan dan energi nasional Indonesia.
Bagi Indonesia, ketergantungan pada rantai pasok energi global membuat fluktuasi harga minyak mentah akibat ketegangan di Timur Tengah menjadi ancaman inflasi yang nyata. Setiap eskalasi militer di kawasan tersebut secara otomatis akan menekan nilai tukar Rupiah dan meningkatkan beban subsidi energi pemerintah. Oleh karena itu, diplomasi proaktif yang digalakkan Indonesia di panggung internasional merupakan langkah mitigasi untuk meredam dampak domino konflik tersebut.
Ketegangan ini juga menyoroti kerentanan sistem ekonomi global yang sangat bergantung pada stabilitas politik di Timur Tengah. Ketika kekuatan besar seperti AS dan Iran saling unjuk kekuatan, negara-negara berkembang seperti Indonesia yang paling merasakan dampaknya melalui jalur transmisi harga komoditas dan biaya logistik. Stabilitas global bukan lagi pilihan, melainkan keharusan untuk menjaga keberlangsungan ekonomi domestik.
Kutipan Ahmad Tibi mengenai sulitnya membentuk koalisi di Israel mencerminkan fragmentasi politik yang juga sering terjadi di banyak negara. Namun, di Israel, fragmentasi ini berakibat langsung pada kebijakan luar negeri yang agresif. Sementara itu, peringatan Iran menunjukkan bahwa mereka telah menyiapkan strategi pertahanan jangka panjang yang siap menguji ketahanan militer dan ekonomi Barat.
Proyeksi ke depan menunjukkan bahwa situasi di Timur Tengah akan tetap volatil. Tanpa adanya dialog yang substantif antara Teheran dan Washington, risiko salah kalkulasi militer akan terus menghantui pasar global. Dunia kini menunggu apakah jalur diplomasi yang didorong oleh negara-negara seperti Indonesia di forum G20 mampu meredam ambisi militer yang terus meningkat di kawasan tersebut.
Langkah selanjutnya bagi komunitas internasional adalah memastikan bahwa jalur-jalur perdagangan vital tetap terbuka. Jika eskalasi terus berlanjut, dampaknya tidak hanya terbatas pada sektor energi, tetapi juga akan menyeret sektor logistik global ke dalam krisis yang lebih dalam. Indonesia, sebagai negara yang menjunjung prinsip politik bebas aktif, tentu akan terus menekan pentingnya solusi damai untuk mencegah dampak ekonomi yang lebih parah bagi masyarakat global.