Kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM) yang melanda sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Sumatera Utara selama beberapa hari terakhir ternyata tidak disebabkan oleh kekurangan stok. Gubernur Bobby Nasution menegaskan hal tersebut usai memimpin rapat koordinasi di Kantor Gubernur, Selasa (14/7). Menurut laporan PT Pertamina Patra Niaga Regional Sumatera Bagian Utara (Sumbagut), stok di terminal BBM Jalan Komodor Laut Yos Sudarso Km 19,5 Labuhan Deli Medan justru dalam kondisi aman dan pasokan dari rafineri tetap berjalan.
Masalah nyata berada pada rantai distribusi dari depo ke SPBU. Bobby mengungkapkan bahwa Pertamina melaporkan terjadinya pemberhentian massal pengemudi truk tangki, sehingga armada pengangkut tidak bisa beroperasi normal. "Yang langka itu pengemudi yang ngantar BBM," ucapnya dengan nada tegas. Akibatnya, penyaluran ke titik-titik penjualan di berbagai wilayah terhenti dan memicu antrean panjang serta kecemasan masyarakat.
Latar belakang pemberhentian massal awak armada tersebut hingga kini belum dijelaskan rinci oleh pihak Pertamina. Namun, sumber internal mengindikasikan adanya ketidaksepakatan terkait skema kerja dan insentif yang mendorong sejumlah besar supir mengundurkan diri secara bersamaan. Kondisi ini mengekspos kerapuhan logistik BBM yang sangat bergantung pada tenaga kerja manusia tanpa cadangan darurat yang memadai.
Dampak terasa langsung bagi warga. Di Medan dan kabupaten sekitarnya, antrean kendaraan di SPBU mulai terlihat sejak pagi hari. Beberapa stasiun bahkan tutup sementara karena tabung kosong. Pedagang kecil, pengusaha transportasi, dan petani yang memerlukan solar untuk pompa irigasi menjadi kelompok paling rentan. Kendati demikian, Bobby menegaskan bahwa persoalan internal Pertamina tidak boleh menimbulkan beban bagi masyarakat Sumut.
Untuk memutus rantai krisis, Pemprov Sumut mengaktifkan jalur koordinasi lintas instansi. Gubernur telah meminta personel TNI dan Polri disiapkan sejak malam hari itu, siap turun sebagai pengemudi pengganti maupun pengamanan armada. "Tinggal menunggu kebutuhan yang disampaikan Pertamina, berapa jumlah personel yang diperlukan," kata Bobby. Langkah ini mirip penanganan krisis BBM di sejumlah daerah pada tahun-tahun sebelumnya, di mana kekuatan keamanan dijadikan penyeimbang darurat.
Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi, dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumut, Dedi Jaminsyah Putra Harahap, menegaskan komitmen Pertamina menormalkan distribusi secepat mungkin. "Pak Gubernur meminta dalam dua hari ini harus sudah normal, dan Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut berkomitmen mengupayakannya sesegera mungkin," ujar Dedi. Target dua hari ini dianggap agresif mengingat skala distribusi yang melibatkan ratusan SPBU tersebar di provinsi luask ini.
Di sisi operasional, Pertamina telah menggelontorkan 15 unit mobil tangki tambahan dan merekrut 30 awak baru untuk memperkuat armada. Area Manager Communication, Relations and CSR Regional Sumbagut, Fahrougi Andriani Sumampouw, mengaku pihaknya terus memperkuat operasional agar penyaluran dari Fuel Terminal Medan ke SPBU berjalan optimal. Namun, pelatihan dan sertifikasi awak baru membutuhkan waktu, sehingga ketergantungan pada personel TNI/Polri di fase awal menjadi tidak terhindarkan.
Kasus ini mengulang pola krisis BBM berulang di Indonesia yang akarnya sering kali bukan ketersediaan komoditas, melainkan kegagalan manajemen rantai pasok dan tenaga kerja. Ketergantungan pada armada tercepat dan supir kontrak tanpa jaminan kesejahteraan menciptakan risiko sistemik. Ketika terjadi gusaran massal, tidak ada cadangan yang bisa diaktifkan secara instan.
Masalah serupa pernah terjadi di Jawa, Sulawesi, dan Papua pada periode berbeda. Setiap kali, solusi ad-hoc berupa penyerahan distribusi ke TNI/Polri menjadi pilihan utama. Namun, solusi struktural — seperti standarisasi kesejahteraan supir, diversifikasi moda transport (rel/kapal), dan sistem monitoring real-time stok SPBU — belum menjadi prioritas nasional yang konsisten.
Bagi Sumatera Utara yang menjadi pintu masuk logistik Sumatera, gangguan distribusi BBM berdampak melampaui batas provinsi. Arus barang dan orang ke Aceh, Riau, dan Jambi bergantung pada pasokan energi yang stabil. Ketidakpastian dua hari ke depan tidak hanya soal antrean di pom bensin, tapi juga soal kepercayaan investor dan kelancaran roda perekonomian regional.
Langkah selanjutnya akan diuji pada eksekusi lapangan. Apakah 15 tangki tambahan dan 30 awak baru cukup menutupi defisit ratusan rute distribusi harian? Apakah personel TNI/Polri yang dilatih militer bisa beradaptasi dengan operasional komersial BBM? Dan yang paling krusial: bagaimana Pertamina memastikan krisis serupa tidak terulang bulan depan? Jawaban atas pertanyaan-pertanyaan itu akan menentukan apakah tenggat dua hari Bobby Nasution hanya jargon politik, atau awal perbaikan sistemik yang nyata.