Perundingan antara Israel dan Lebanon kembali digelar di Italia pada pekan ini sebagai kelanjutan dari kesepakatan yang dimediasi Amerika Serikat bulan lalu. Kesepakatan itu menuntut pelucutan senjata Hezbollah sekaligus penarikan bertahap pasukan Israel dari selatan Lebanon, namun jalan menuju perdamaian masih tertutup rapat.
Pertemuan di Roma tersebut merupakan upaya lanjutan untuk mempercepat implementasi kerangka perjanjian yang sudah ditandatangani. Lebanon menegaskan bahwa syarat mutlak bagi pihaknya adalah kepastian penarikan militer Israel, sementara Tel Aviv bersikeras kelompok Hezbollah harus lebih dulu meletakkan senjata. Posisi yang saling menuntut ini membuat proses diplomasi berjalan lambat.
Ketegangan kedua negara bukanlah persoalan baru. Sejak Maret tahun ini, operasi militer Israel telah menewaskan lebih dari 4.000 warga Lebanon dan mengakibatkan lebih dari satu juta orang mengungsi dari tempat tinggalnya. Pasukan Israel juga menguasai area seluas 600 kilometer persegi di bagian selatan Lebanon, sebuah okupasi yang memperumit posisi tawar Beirut dalam tiap putaran bicara.
Kesepakatan yang dibawa ke meja Roma lahir dari mediasi Washington sebulan lalu. Amerika menawarkan format penyelesaian bertahap agar kedua belah pihak tidak saling menunggu langkah pertama. Namun, kerapuhan kepercayaan membuat skema itu belum menghasilkan perubahan di lapangan.
Hezbollah secara terbuka menolak kesepakatan tersebut. Penolakan ini menjadi rintangan struktural karena kelompok bersenjata itu memiliki pengaruh politik dan militer besar di Lebanon. Tanpa partisipasi atau setidaknya pengakuan dari Hezbollah, perjanjian tingkat negara sulit berjalan efektif.
Pertanyaan krusial muncul terkait kapasitas Angkatan Darat Lebanon. Jika Hezbollah dilucuti, apakah tentara nasional sanggup mengambil alih kendali keamanan di wilayah selatan? Banyak analis meragukan hal itu mengingat keterbatasan logistik dan persenjataan militer Lebanon dibandingkan kekuatan Israel.
Bagi Indonesia, konflik ini relevan sebagai pengingat atas pentingnya kedaulatan wilayah dan penguatan pertahanan nasional. Sebagai negara dengan sejarah panjang menjaga stabilitas kawasan, Indonesia kerap mengirim pasukan perdamaian ke berbagai konflik global. Situasi Lebanon menunjukkan bahwa tanpa institusi keamanan yang mandiri, negara rentan menjadi ajang benturan kekuatan asing.
Dampak ekonomi regional juga patut dicermati. Blokade dan pergeseran pasukan di Timur Tengah berimbas pada rantai pasok energi dan pangan dunia, termasuk harga komoditas yang diimpor Indonesia. Krisis pengungsian besar-besaran di Lebanon berpotensi menambah tekanan humanitarian internasional yang turut didanai negara berkembang.
Ali Rizk, analis urusan keamanan yang fokus pada kebijakan luar negeri Amerika, menilai bahwa ketiadaan konsensus internal di Lebanon membuat mediasi luar sulit berbuah nyata. Di sisi lain, Yossi Mekelberg dari Chatham House menyatakan bahwa Israel tidak akan mundur sebelum jaminan keamanan di perbatasan terpenuhi. Adolfo Franco, strategis Partai Republik AS, menambahkan bahwa peran Washington sangat menentukan, namun trust antara pihak berperang sudah lama retak.
Putaran perundingan keenam yang difasilitasi AS sebelumnya berakhir tanpa terobosan signifikan. Pola itu kemungkinan berulang di Roma jika tidak ada konsesi politik dari kedua belah pihak. Masyarakat sipil Lebanon terus menanggung beban terbesar dari stagnasi diplomasi ini.
Ke depan, tantangan utama adalah membangun mekanisme verifikasi bersama yang diawasi pihak netral. Lebanon perlu reformasi militer agar dipercaya mengontrol wilayahnya sendiri. Sementara itu, tekanan internasional harus diarahkan agar Israel mematuhi jadwal penarikan tanpa syarat tunggal yang menghambat proses.
Jika pembicaraan Roma gagal, eskalasi militer berisiko kembali meningkat. Stabilisasi Timur Tengah akan semakin jauh, dan proyeksi perdamaian jangka panjang bakal tertunda bertahun-tahun.