Kebijakan bebas visa kunjungan (BVK) bagi warga Kazakhstan secara resmi berlaku mulai 9 Juli 2026. Langkah ini diambil melalui Peraturan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Nomor 10 Tahun 2026 yang juga menambahkan Turki, Brasil, Peru, Makau, dan Belarus ke dalam daftar negara penerima fasilitas serupa. Penetapan ini mengikuti evaluasi mendalam yang mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2024 tentang Bebas Visa Kunjungan.
Duta Besar RI untuk Kazakhstan, Fadjroel Rachman, menilai kebijakan ini sebagai puncak prestasi kerja sama bilateral kedua negara. "Saya meyakini bebas visa ini akan mendorong pariwisata, perdagangan, dan investasi antar kedua negara terkaya dan terbesar di Asia Tengah dan Asia Tenggara," ujarnya dalam keterangan tertulis KBRI Astana, Selasa (14/7). Ia memperkirakan nilai perdagangan bilateral dapat menyentuh 2 miliar dolar AS dalam tiga hingga lima tahun mendatang.
Latar belakang kebijakan ini tidak terlepas dari prinsip resiprositas. Kazakhstan telah lebih dulu memberikan akses bebas visa bagi pemegang paspor Indonesia. Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto menegaskan keputusan ini bukan langkah sepihak, melainkan hasil pertimbangan ketat yang mencakup asas timbal balik, keamanan negara, dampak pariwisata, potensi ekonomi, serta aspek strategis lain yang ditetapkan Presiden. "Indonesia tidak pernah memberikan fasilitas bebas visa secara cuma-cuma," tegasnya.
Di sisi lain, perluasan daftar negara BVK ini sejalan dengan upaya memperkuat daya tarik Indonesia sebagai destinasi global. Saat ini warga Indonesia sudah menikmati akses bebas visa ke 88 negara. Penambahan enam negara dan wilayah baru — termasuk Kazakhstan — diproyeksikan meningkatkan kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) serta memperkuat posisi Indonesia di peta ekonomi internasional.
Kazakhstan sendiri merupakan ekonomi terbesar di Asia Tengah dengan cadangan sumber daya alam melimpah, khususnya minyak, gas, dan mineral kritis. Hubungan diplomatik kedua negara telah berjalan sejak 1992, namun potensi kerja sama ekonomi baru mulai digali secara serius dalam beberapa tahun terakhir. Beberapa perjanjian di bidang politik, bisnis, budaya, dan pendidikan saat ini sedang dalam tahap finalisasi.
Bagi industri pariwisata domestik, kebijakan ini membuka peluang segmen pasar baru. Wisatawan dari Asia Tengah cenderung mencari pengalaman budaya, kuliner halal, serta wisata alam tropis — kekuatan alami Indonesia. Sementara itu, bagi pelaku usaha, kemudahan mobilitas diharapkan mempercepat negosiasi kontrak, kunjungan lokasi, serta eksplorasi rantai pasokan.
Namun, tantangan tetap ada. Keterbatasan koneksi penerbangan langsung antara Jakarta dan Astana (sebelumnya Nur-Sultan) masih menjadi hambatan praktis. Saat ini perjalanan memerlukan transit di hub seperti Dubai, Doha, atau Istanbul, memakan waktu 15 hingga 20 jam. Tanpa rute langsung, potensi peningkatan kunjungan mungkin tidak segera terealisasi secara masif.
Pemerintah Kazakhstan sendiri telah menunjukkan komitmen serius dengan membuka konsulat umum di Bali pada 2023, menandakan minat strategis terhadap wilayah Indonesia timur. Di sisi Indonesia, KBRI Astana terus mendorong diplomasi ekonomi, termasuk melalui pameran perdagangan dan misi bisnis berkala. Kombinasi kebijakan visa dan infrastruktur diplomatik inilah yang diharapkan mengubah potensial menjadi realisasi.
Menengok ke depan, langkah selanjutnya yang krusial adalah finalisasi perjanjian kerangka kerja sama ekonomi komprehensif. Dubes Fadjroel mengungkapkan sejumlah instrumen hukum bilateral sedang disempurnakan. Jika terwujud, kerangka tersebut akan memberikan kepastian hukum bagi investor dan pelaku usaha dari kedua sisi, melampaui sekadar kemudahan visa.
Secara makro, kebijakan BVK ini juga mencerminkan geseran orientasi kebijakan imigrasi Indonesia yang lebih selektif dan berbasis data. Pemerintah tidak lagi hanya mengejar jumlah kunjungan, melainkan menargetkan kualitas pengunjung — wisatawan berdaya beli tinggi, investor, serta pelajar potensial. Pendekatan ini sejalan dengan visa "Golden Visa" dan kebijakan izin tinggal kedua yang baru saja diluncurkan.
Bagi masyarakat luas, dampaknya mungkin terasa tidak langsung. Namun, dalam jangka menengah, arus investasi dan perdagangan yang lebih lancar berpotensi menciptakan lapangan kerja, memperkaya keragaman budaya di destinasi wisata, serta memperkuat citra Indonesia sebagai negara terbuka namun berprinsip. Kazakhstan, dengan posisi geografisnya yang strategis menghubungkan Asia dan Eropa, bisa menjadi gerbang Indonesia ke pasar Eurasia yang selama ini kurang tersentuh.