Pemerintah Inggris mengajukan pembatasan akses media sosial secara sukarela bagi remaja berusia 16 dan 17 tahun mulai tengah malam hingga pukul enam pagi. Kebijakan ini diumumkan pada Rabu pekan ini sebagai bagian dari upaya melindungi kelompok usia tersebut dari dampak negatif ruang digital, meski pengguna diperbolehkan mematikan pembatasan itu.
Rencana tersebut menetapkan penguncian platform seperti Instagram, TikTok, dan YouTube selama enam jam secara bawaan bagi remaja 16-17 tahun. Fitur yang memicu ketagihan, termasuk pemutaran video otomatis dan guliran tak terbatas, juga dimatikan secara otomatis untuk mendorong pola tidur dan konsentrasi yang lebih sehat.
Langkah ini muncul sebulan setelah Perdana Menteri Keir Starmer mengumumkan larangan total media sosial bagi anak di bawah 16 tahun yang akan berlaku pada 2027. Pemerintahan Partai Buruh memilih pendekatan lebih lunak untuk remaja akhir karena menilai kelompok usia tersebut membutuhkan transisi bertahap menuju kemandirian digital.
Kebijakan Inggris mencerminkan tren global yang makin ketat dalam membatasi akses media sosial anak muda. Australia pada Desember lalu memberlakukan larangan pertama di dunia untuk kelompok di bawah 16 tahun, namun studi menunjukkan banyak remaja mudah menembus batas tersebut sehingga pemerintah Negeri Kanguru berencana memperketat aturan.
Tekanan publik terhadap platform digital membesar seiring bukti ilmiah tentang bahaya algoritma adiktif. Sejumlah negara mulai melihat media sosial setara dengan produk berkategori berbahaya yang butuh intervensi negara, bukan sekadar tanggung jawab orang tua.
Bagi Indonesia, wacana ini relevan mengingat penetrasi internet remaja sangat tinggi. Survei Kominfo mencatat mayoritas pengguna aktif media sosial berusia 13-18 tahun, namun belum ada regulasi spesifik yang membatasi waktu layar mereka. Startup edutech lokal seperti Ruangguru sempat menyoroti kecanduan gawai, tapi kebijakan publik di level nasional masih minim.
Dampaknya terhadap pengguna Indonesia berpotensi besar jika platform global menerapkan pembatasan serupa secara otomatis di seluruh wilayah. Pemblokiran fitur guliran tak terbatas, misalnya, akan mengubah kebiasaan konsumsi konten anak muda di Tanah Air tanpa perlu undang-undang lokal.
Menteri Keselamatan Online Inggris Kanishka Narayan membela sifat sukarela dari jam malam tersebut. Ia menolak anggapan bahwa remaja akan langsung mematikan pembatasan saat berbicara di Sky News. "Kita ingin memberdayakan remaja," ujar Narayan, merujuk pada uji coba sebelumnya di mana lebih dari 90 persen remaja membiarkan pengaturan pembatasan tetap aktif.
Ia menegaskan bahwa pendekatan "lereng landai" lebih tepat daripada larangan terang-terangan bagi kelompok 16-17 tahun. Narayan menyatakan bukti dan motivasi di balik kebijakan sudah jelas, serta enggan meremehkan disiplin remaja dengan asumsi mereka akan mematikan pengaturan.
Lawan politik dan pegiat perlindungan anak meragukan efektivitas aturan itu. Laura Trott dari Partai Konservatif menyebut rencana tersebut tidak logis karena remaja bisa menyetel ulang sendiri. Sementara badan amal NSPCC mengapresiasi langkah itu namun memperingatkan kebijakan hanya menjadi "plester luka" jika algoritma adiktif tak ditangani lebih tegas.
Rancangan tersebut masih harus disahkan secara formal sebagai undang-undang. Mengingat ini termasuk langkah legislatif terakhir pemerintahan Starmer, pelaksanaannya kemungkinan beralih ke tangan Andy Burnham yang diproyeksikan menjadi pengganti perdana menteri.
Tren pembatasan media sosial remaja diprediksi meluas ke negara berkembang yang memiliki populasi pengguna muda masif. Indonesia mungkin terdorong merumuskan standar perlindungan serupa, setidaknya lewat panduan bagi sekolah dan orang tua, sebelum tekanan publik memaksa regulasi lebih kaku.