Teheran memperkeras ancaman balas dendam terhadap kepentingan Amerika Serikat di kawasan Timur Tengah. Juru Bicara Markas Pusat Khatam al-Anbiya, Ebrahim Zolfaghari, menegaskan bahwa seluruh aset militer AS yang masih utuh di wilayah tersebut akan menjadi sasaran prioritas jika Washington melaksanakan rencana ofensifnya terhadap infrastruktur Iran. Pernyataan ini dilepaskan sehari setelah Presiden Donald Trump mengancam akan membombardir sejumlah jembatan strategis di Iran, sekaligus menolak menetapkan tenggat waktu bagi perundingan diplomatik.
Ketegangan antara kedua negara menguat sejak 8 Juli lalu, ketika Komando Pusat AS (CENTCOM) melancarkan beberapa gelombang serangan ke wilayah Iran. Pentagon mengklaim tindakan itu sebagai respons atas gangguan Iran terhadap pelayaran komersial di Selat Hormuz, jalur vital yang dilalui sekitar 20 persen pasokan minyak global. Sebagai balasan, Tehran menembakkan proyektil ke pangkalan-pangkalan AS di Kuwait, Bahrain, dan Yordania — memperluas radius konflik dari konfrontasi laut ke daratan.
Latar belakang eskalasi ini tidak terlepas dari dinamika Selat Hormuz yang telah lama menjadi titik gesekan. Iran mengklaim hak penuh mengawasi selat sempit itu, sementara AS dan sekutunya menuntut kebebasan navigasi internasional. Sejak penarikan AS dari Perjanjian Nuklir 2018, sanksi ekonomi yang melumpuhkan ekspor minyak Iran mendorong Teheran mengancam menutup selat tersebut — ancaman yang kini terealisasi melalui intervensi terhadap tanker asing.
Diplomasi pun terjebak kebuntuan. Trump menolak memberi tenggat waktu bagi Iran, sinyal bahwa Washington memilih tekanan maksimum daripada jalan damai. Sementara itu, Iran menegaskan tidak akan tolerir campur tangan AS soal Selat Hormuz, menganggapnya urusan kedaulatan dan keamanan nasional. Kedua sisi saling menuduh memprovokasi, menciptakan siklus balas dendam yang sulit dihentikan.
Dampak bagi stabilitas regional sangat mengkhawatirkan. Serangan ke pangkalan AS di tiga negara Teluk — Kuwait, Bahrain, Yordania — menarik negara-negara Arab ke dalam lingkaran api. Monarki-monarki ini mengandalkan payung keamanan AS, namun kini menghadapi risiko menjadi medan perang proksi. Irak dan Suriah, yang sudah rapuh, berpotensi terjebak lebih dalam jika eskalasi berlanjut.
Bagi pasar energi global, ketidakpastian di Hormuz berarti volatilitas harga minyak. Meskipun produksi AS dan negara non-OPEC menampung sebagian kekurangan, gangguan aliran 21 juta barel per hari melalui selat itu tetap mengancam pasokan. Harga Brent telah naik signifikan sejak awal Juli, membebankan negara impor minyak termasuk Indonesia yang masih bergantung 40-50 persen kebutuhan BBM dari impor.
"Jika AS melaksanakan rencananya untuk menyerang infrastruktur Iran, maka segala sesuatu yang masih utuh, yakni seluruh infrastruktur di kawasan tersebut, akan menjadi sasaran serangan dahsyat oleh angkatan bersenjata Iran," tegas pernyataan resmi Markas Khatam al-Anbiya yang disiarkan media negara Iran. Retorika "serangan dahsyat" mengindikasikan Tehran mempersiapkan respons skala besar, bukan sekadar tembakan peringatan.
Pakistan, tetangga Iran yang punya senjata nuklir, turut mengeluarkan pernyataan mendesak kedua belah pihak menghentikan serangan dan kembali ke meja perundingan. Islamabad khawatir konflik meluas ke Asia Selatan, mengganggu proyek pipa gas Iran-Pakistan yang sudah tertunda lama. Turki dan Rusia juga menawarkan mediasi, namun belum ada indikasi penerimaan dari Washington atau Teheran.
Analis militer menilai Iran memiliki kemampuan asymetrik yang berbahaya: rudal balistik presisi, drone suicide, dan jaringan proksi seperti Hezbollah, Houthi, dan milisia Syiah di Irak. AS mengunggulkan superioritas udara dan laut, namun basis-basisnya di Teluk rentan terhadap serangan presisi. Perang penuh akan merugikan kedua sisi, tapi Iran siap menerima korban lebih tinggi demi deterrensi.
Langkah selanjutnya bergantung pada apakah Trump mengeksekusi ancaman bombardir jembatan — target yang bersifat simbolik namun strategis untuk logistik Iran. Jika ya, Iran kemungkinan besar akan memenuhi janji menyerang seluruh aset AS di kawasan. Jalur keluar paling realistis adalah diplomasi tertutup via Oman atau Qatar, yang sering jadi perantara. Tanpa deeskalasi, Timur Tengah berjalan ke perang terbuka yang tidak ada pemenangnya.