Komando militer tertinggi Iran melalui juru bicaranya mengeluarkan peringatan keras kepada Amerika Serikat soal Selat Hormuz. Teheran menegaskan tidak akan mengizinkan campur tangan Washington di jalur perdagangan minyak vital tersebut, yang dinilai sebagai garis merah kedaulatan Iran. Ancaman ini muncul setelah serangkaian eskalasi diplomatik dan militer antara kedua negara selama pekan lalu.
Juru bicara militer Iran menyatakan secara tegas bahwa setiap upaya AS mengotak-atik keamanan Selat Hormuz akan dibalas dengan serangan terhadap infrastruktur kepentingan Washington di seluruh wilayah Timur Tengah. Retorik ini menandai peningkatan ketegangan setelah periode relatif tenus berkat nota kesepahaman damai yang ternyata rapuh.
Pemicu terbaru datang dari kebijakan Presiden Donald Trump yang pada Senin (13/7) mengumumkan rencana memungut biaya 20 persen kepada setiap kapal yang melintas di Selat Hormuz. Trump mengklaim biaya itu sebagai imbalan jasa AS mengamankan lalu lintas maritim di selat yang menjadi pintu masuk 20 persen pasokan minyak dunia. Kebijakan unilateral ini langsung menimbulkan protes keras dari Teheran.
Namun, rencana tarif itu dibatalkan hanya sehari kemudian, Selasa (14/7), setelah Trump berunding dengan para pemimpin negara-negara Teluk. Menurut Trump, para pemimpin Arab menawarkan investasi besar-besaran ke AS sebagai ganti agar tarif tidak diberlakukan. Trump mengakui kecewa karena peran pengamanan AS tampak tidak mendapat imbalan, namun menerima tawaran investasi yang dinilainya sangat besar.
Di balik gejolak diplomatik ini tersimpan sengketa fundamental soal siapa yang berhak mengendalikan Selat Hormuz. Iran ingin berbagi kontrol bersama Oman dan berhak menarik biaya lewat tanpa merinci besaran. Sementara AS secara historis memainkan peran polisi laut di wilayah itu. MoU damai yang pernah disepakati kedua pihak justru tidak mengatur jelas soal kedaulatan jalur air strategis ini, menciptakan zona abu-abu yang kini memicu konfrontasi.
Pekan lalu, Trump mengumumkan gencatan senjata tidak lagi berlaku dan kedua pihak telah melanjutkan saling menyerang. Eskalasi ini mengancam stabilitas pasar energi global. Selat Hormuz adalah arteri utama ekspor minyak dari Arab Saudi, Irak, Uni Emirat Arab, Kuwait, dan Iran sendiri. Gangguan kecil pun berpotensi mengacaukan harga minyak dunia dan merambat ke inflasi global.
Bagi Indonesia sebagai negara importir minyak dan gas, ketidakstabilan di Selat Hormuz memiliki dampak langsung. Kenaikan harga minyak mentah akan membebani anggaran subsidi energi dan menimbulkan tekanan inflasi domestik. Pemerintah dan Bank Indonesia harus siaga memantau perkembangan ini, mengingat ketergantungan impor BBM Indonesia yang masih tinggi.
Analis keamanan maritim menilai ancaman Iran bukan sekadar retorik. Kapal-kapal IRGC Navy dan proksi militer Iran di Yemen, Irak, dan Suriah memiliki kemampuan menyerang aset AS dan mitra di wilayah tersebut. Serangan terhadap tanker atau fasilitas pelabuhan di Selat Hormuz bisa memicu perang terbuka yang merugikan semua pihak.
Di sisi lain, negara-negara Teluk seperti Arab Saudi dan Uni Emirat Arab terpaksa berjalan di atas tali. Mereka mengandalkan payung keamanan AS namun juga ingin menjaga hubungan baik dengan Iran tetangga. Tawaran investasi besar ke AS bisa jadi upaya menenangkan Trump, tapi tidak menghilangkan risiko fundamental di lapangan.
Masyarakat internasional termasuk ASEAN seharusnya mendorong diplomasi multilateral, bukan unilateral. Mekanisme keamanan kolektif di bawah PBB atau forum regional lebih berkelanjutan dibanding ancaman tarif atau demonstrasi kekuatan militer. Indonesia dengan posisi netral bisa turut mendorong dialog.
Ke depan, situasi akan sangat bergantung pada apakah Trump akan mencoba menerapkan tarif lagi, atau Iran akan bereaksi lebih agresif. Pemilihan presiden AS mendatang juga menjadi variabel besar. Ketenangan di Selat Hormuz bukan hanya urusan Iran dan AS, tapi kepentingan bersama dunia — termasuk Indonesia.