Iran melancarkan serangan siber dengan memanfaatkan kerentanan protokol telekomunikasi lama untuk melacak posisi ponsel personel militer Amerika Serikat di Timur Tengah. Kampanye yang terkoordinasi ini terdeteksi sejak Februari saat ketegangan bersenjata antara AS, Israel, dan Iran memuncak di kawasan.
Lembaga riset Mobile Surveillance Monitor mencatat gelombang sinyal yang menyebar di jaringan telekomunikasi regional pada awal konflik Februari lalu. Sinyal tersebut memanfaatkan protokol Signaling System No. 7 (SS7), teknologi pengendali jaringan seluler yang dirancang pada 1970-an dan dikenal memiliki celah keamanan serius. Melalui protokol itu, pelaku dapat meminta data lokasi perangkat tanpa sepengetahuan pemiliknya.
Gary Miller, pendiri Mobile Surveillance Monitor, menyatakan temuan itu mengindikasikan adanya operasi pelacakan yang terstruktur. Puluhan ribu personel militer AS yang bertugas di negara-negara Teluk menjadi sasaran. Bahrain, yang mengoperasikan salah satu pangkalan utama AS, mencatat lonjakan permintaan data lokasi melalui jaringan operator lokal.
Serangan ini terjadi di tengah eskalasi militer langsung antara Washington dan Teheran. Selain serangan udara balasan ke pangkalan AS, Iran memperluas front ke ranah siber sebagai instrumen tekanan. Jaringan peretas Iran telah lama menggunakan metode digital untuk memproyeksikan pengaruh dan mengganggu kepentingan Amerika di kawasan.
Pemanfaatan SS7 bukan hal baru dalam dunia spionase. Peretas dari Iran, Rusia, China, dan sejumlah negara lain telah mengeksploitasi celah sistem telekomunikasi global untuk memata-matai target selama bertahun-tahun. Tahun lalu, perusahaan keamanan siber asal Swedia, Enea, menemukan firma pengawasan di Timur Tengah menggunakan kerentanan serupa untuk melacak pengguna ponsel tertentu.
Bagi Indonesia, ancaman bertipe ini relevan karena infrastruktur seluler nasional juga masih mengandalkan SS7 pada jaringan legacy. Meski operator lokal telah menerapkan filter tertentu, celah protokol lintas negara sulit ditutup sepenuhnya. Pengguna ponsel di Indonesia berpotensi menjadi target pelacakan jika tersambung ke jaringan mitra internasional yang tidak mengamankan SS7.
Kompleksitas ancaman siber kini berbeda dari satu dekade lalu. Nikita Shah dari Center for Strategic and International Studies (CSIS) menilai Iran semakin kreatif dan canggih dalam memanfaatkan sinyal telepon untuk menemukan target. Kemampuan itu berbahaya bagi personel AS yang berada dalam jangkauan rudal Iran.
Kongres AS menyuarakan kekhawatiran karena Kementerian Pertahanan dinilai belum maksimal melindungi pasukannya dari ancaman lokasi komersial. Pada April, Komando Pusat AS (CENTCOM) mengakui pihaknya menerima laporan soal penggunaan data lokasi komersial oleh pihak lawan. Namun saat dimintai tanggapan pekan ini, juru bicara CENTCOM mengaku belum mengetahui laporan pelacakan via SS7 dan menolak menjelaskan langkah mitigasi.
"Dalam beberapa tahun terakhir, terutama selama konflik ini, Iran menjadi sangat kreatif. Bagi saya, ini menunjukkan adanya peningkatan tingkat kecanggihan," kata Shah. Pernyataan itu sejalan dengan temuan Miller yang menyebut sinyal menargetkan ponsel terhubung ke jaringan operator lokal, termasuk yang dipakai tentara AS.
Kejadian ini menambah daftar panjang serangan siber Iran ke institusi Amerika. Februari lalu, kelompok afiliasi intelijen Teheran mengklaim membocorkan email dan foto pribadi Direktur FBI, Kash Patel. Operasi semacam itu menunjukkan bahwa ancaman tidak terbatas di medan tempur Timur Tengah, tetapi menjangkau personel dan pejabat AS di wilayahnya sendiri.
Ke depan, militer AS diprediksi akan memperketat penggunaan jaringan seluler oleh personel di luar negeri dan beralih ke saluran komunikasi terenkripsi khusus. Modernisasi protokol telekomunikasi menjadi kebutuhan mendesak, meski penggantian SS7 di tingkat global membutuhkan koordinasi lintas negara yang rumit. Tanpa itu, pelacakan posisi via sinyal lama akan tetap menjadi senjata intelijen yang murah dan efektif.
Indonesia perlu menyiapkan strategi serupa melalui Badan Siber dan Sandi Negara serta operator telekomunikasi. Audit berkala pada gerbang SS7 antaroperator dan pembatasan akses internasional menjadi langkah krusial. Ancaman pelacakan ponsel bukan sekadar masalah militer, tetapi juga privasi warga negara yang setiap hari bergantung pada layanan seluler.