Jakarta menegaskan posisinya sebagai kota yang menjunjung tinggi toleransi dengan menggelar ajang penghargaan keberagaman tingkat Asia Tenggara untuk pertama kalinya. Acara Harmony in Diversity Award 2026 berlangsung selama dua hari, 14 hingga 15 Juli 2026, di Balai Agung, Balai Kota Jakarta. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung membuka rangkaian acara melalui jamuan makan malam yang dihadiri sejumlah tokoh berpengaruh di kawasan ini.
Kehadiran Jakarta sebagai tuan rumah bukan sekadar simbolis. Pramono menegaskan bahwa pilihan ini mencerminkan komitmen kolektif untuk memperkuat perdamaian, persahabatan, dan persatuan di tengah geopolitik dunia yang semakin kompleks. "Keberagaman adalah sumber kekuatan utama Jakarta," ucapnya tegas di hadapan para undangan, menyoroti kebijakan provinsi yang konsisten memfasilitasi ruang perayaan bagi seluruh kelompok masyarakat.
Latar belakang penyelenggaraan anugerah ini berakar pada kebutuhan kawasan untuk memperkuat solidaritas antar bangsa. Asia Tenggara menghadapi tantangan beragam, mulai dari tekanan perubahan iklim, dinamika kekuatan besar, hingga gesekan internal yang berpotensi memecah belah keharmonisan sosial. Ajang ini dirancang sebagai wadah membangun kepercayaan dan kepedulian antarsesama warga negara ASEAN, melampaui batas-batas agama, etnis, dan bahasa.
Pemilihan Kardinal Orlando Beltran Quevedo sebagai penerima penghargaan tahun ini membawa bobot sejarah yang mendalam. Kardinal asal Filipina itu diperhitungkan perannya dalam memediasi konflik berdecade di Mindanao, termasuk melalui inisiatif Bishops-Ulama Conference yang menghubungkan pemimpin Katolik dan Islam. Kiprahnya membuktikan bahwa dialog lintas agama dan komunitas mampu membuka jalan menuju perdamaian berkelanjutan — pelajaran yang relevan bagi Indonesia yang juga memiliki keanekaragaman serupa.
Di sisi lain, kehadiran mantan Presiden Singapura Halimah Yacob, mantan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dan Marty Natalegawa, serta Arsjad Rasjid sebagai Founder and Chair of 5P Global Movement, menandakan dukungan politik dan diplomatik tingkat tinggi untuk narasi keberagaman. Kehadiran mereka bukan sekadar formalitas, melainkan pengakuan bahwa stabilitas regional bergantung pada kemampuan mengelola perbedaan dengan bijak.
Konteks Indonesia memberikan makna tambahan. Sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia yang berdampingan dengan komunitas Kristen, Hindu, Buddha, Konghucu, dan kepercayaan lain, Indonesia sering dijadikan rujukan — sekaligus diuji — dalam mengelola keberagaman. Kebijakan Jakarta yang Pramono sebutkan, mulai dari Christmas Carol Kolosal, perayaan Imlek, parade Ogoh-ogoh, Jakarta Bedug Kolosal, hingga Waisak, adalah bukti nyata bahwa ruang publik dapat dibagi secara adil tanpa mengorbankan identitas masing-masing kelompok.
Namun, tantangan nyata tetap ada. Data Komnas HAM dan berbagai LSM mencatat kasus intoleransi dan diskriminasi berbasis agama yang masih terjadi di berbagai daerah, termasuk di ibukota. Penyelenggaraan ajang internasional ini seharusnya tidak berhenti pada simbolisme, melainkan mendorong penguatan regulasi perlindungan minoritas, pendidikan multikulturalisme di sekolah, serta penegakan hukum yang tidak memihak bagi pelaku kekerasan atas nama agama.
Dampak jangka menengah dari acara ini bisa terlihat pada penguatan citra Jakarta sebagai kota global yang inklusif. Bagi investor dan pelaku usaha, lingkungan yang toleran berarti tenaga kerja beragam merasa aman, kreativitas berkembang, dan risiko konflik sosial menurun. Sementara bagi warga biasa, narasi resmi yang konsisten dari pemimpin dapat menjadi rem pengaman terhadap narina kebencian yang menyebar di media sosial.
Proyeksi ke depan, keberhasilan Jakarta sebagai tuan rumah pertama membuka peluang bagi kota-kota besar lain di Indonesia — seperti Surabaya, Medan, atau Makassar — untuk mengajukan diri menggelar edisi berikutnya. Rotasi tuan rumah di dalam negeri akan memperluas dampak narasi keberagaman ke tingkat daerah, sekaligus mendorong pemerintah daerah lain meniru kebijakan inklusif yang telah terbukti efektif di ibukota.
Secara diplomatik, anugerah ini juga memperkuat soft power Indonesia di mata ASEAN. Ketika Indonesia mampu menunjukkan praktik nyata pengelolaan keberagaman, bukan hanya retorika, posisi negosiasi Republik di forum regional — mulai dari isu Maritim Selatan Tiongkok hingga kerjasama ekonomi — semakin kuat. Keberagaman, yang selama ini sering dilihat sebagai tantangan, kini diposisikan sebagai aset strategis.
Langkah selanjutnya yang krusial adalah penguatan mekanisme follow-up. Komite penyelenggara perlu merumuskan rekomendasi konkret dari diskusi para tokoh agar tidak menguap begitu acara berakhir. Kolaborasi dengan Kementerian Luar Negeri, Kementerian Agama, dan masyarakat sipil akan menentukan apakah Harmony in Diversity Award 2026 hanya menjadi kenangan manis, atau benar-benar menanam benih perubahan sistemik bagi keberagaman di Asia Tenggara.