Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menggandeng Indonesia Business Council for Sustainable Development (IBCSD) meluncurkan gerakan "Warga Jakarta Bijak Pangan" guna mengatasi tumpukan sampah organik yang mencapai hampir separuh dari 9.059 ton sampah harian ibukota. Inisiatif ini menargetkan rumah tangga hingga pelaku usaha sektor hotel, restoran, dan katering agar mengubah pola konsumsi dan pengelolaan sisa makanan dari sumber.
Kepala Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta Dudi Gardesi Asikin menegaskan pengurangan sisa makanan dari tingkat rumah tangga dan tempat usaha memberikan dampak langsung ke efisiensi sistem pengelolaan sampah kota. "Semakin sedikit makanan yang terbuang, semakin kecil volume sampah yang harus dikumpulkan, diangkut, dan diolah," ujar Dudi dalam keterangan tertulis, Jumat. Ia menambahkan kebiasaan merencanakan belanja, mengambil makanan secukupnya, serta memanfaatkan bahan yang masih layak konsumsi harus jadi rutinitas warga.
Latar belakang gerakan ini tak lepas dari tekanan kapasitas Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Bantargebang yang sudah mendekati batas muatan. Data Dinas LH menunjukkan sampah organik mendominasi komposisi sampah Jakarta, dengan sisa makanan sebagai kontributor terbesar. Kondisi ini memaksa pemprov memperluas strategi dari sekadar pengangkutan dan pengolahan akhir ke pencegahan di hulu — yakni mengubah perilaku konsumsi masyarakat.
Kolaborasi dengan IBCSD hadir sebagai jembatan ke sektor swasta. Executive Director IBCSD Indah Budiani mengungkapkan gerakan ini mendorong masyarakat memandang sisa makanan sebagai masalah yang bisa dicegah lewat perubahan kebiasaan sederhana. Menurutnya, perencanaan belanja sesuai kebutuhan, penyimpanan pangan yang benar, pengolahan ulang makanan layak konsumsi, hingga penyaluran ke yang membutuhkan, jadi kunci utama. "Perubahan di rumah tangga berdampak besar jika dilakukan konsisten jutaan warga," tegas Indah.
Sektor usaha makanan jadi fokus prioritas mengingat volume sisa makanan yang dihasilkan restoran, hotel, dan katering jauh lebih besar per unit dibanding rumah tangga. Pemprov mendorong pelaku usaha menerapkan manajemen persediaan ketat, porsi fleksibel, serta sistem donasi makanan surplus yang masih layak konsumsi. Langkah ini selain mengurangi beban TPA juga menurunkan biaya operasional bisnis yang selama ini mengeluarkan biaya untuk membuang makanan yang sebenarnya masih bernilai.
Dampak ekonomi terasa langsung di tingkat rumah tangga. Mengurangi food waste berarti menghemat pengeluaran belanja bulanan — isu yang relevan di tengah tekanan inflasi harga pangan. Survei internal Dinas LH menunjukkan rumah tangga yang menerapkan perencanaan belanja dan pengolahan sisa makanan bisa menghemat hingga 15-20 persen anggaran makanan bulanan. Angka ini signifikan bagi keluarga menengah ke bawah di Jakarta yang proporsi belanja pangan mereka mencapai 50-60 persen dari total pengeluaran.
Di sisi sosial, gerakan ini membuka ruang kolaborasi dengan food bank dan komunitas peduli pangan. Sejumlah restoran di Jakarta telah bermitra dengan yayasan untuk menyalurkan makanan surplus ke titik-titik kerentanan pangan. Model ini tidak hanya mengurangi sampah tapi juga menjawab paradox kelaparan di tengah kelimpahan — fenomena yang kerap terabaikan dalam kebijakan kota metropolitan.
Realisasi awal menunjukkan progres. Dudi mengungkapkan 225 ribu rumah tangga di Jakarta sudah menerapkan pilah sampah mandiri, dan volume truk sampah ke Bantargebang mulai menurun sejak program pilah sampah digulirkan. Namun tantangan besar tetap ada: mengubah kebiasaan konsumtif masyarakat urban yang terbiasa dengan kultur "all-you-can-eat" dan belanja impulsif butuh waktu dan pendekatan berkelanjutan, bukan sekadar kampanye sesaat.
Ke depan, Pemprov menargetkan perluasan cakupan gerakan ke seluruh kelurahan serta integrasi dengan aplikasi berbasis teknologi untuk monitoring real-time volume sisa makanan per sektor. Rencana juga mencakup insentif bagi pelaku usaha yang konsisten mengurangi food waste, serta regulasi yang lebih tegas soal wajib pilah sampah organik-anorganik di tingkat sumber. Keberhasilan Jakarta dalam hal ini bisa jadi templat bagi kota-kota metropolitan lain di Indonesia yang menghadapi permasalahan serupa.