Jakarta kembali menjadi titik panas aktivitas demonstrasi pada Rabu (28/10). Ratusan personel kepolisian dan militer dikerahkan di pusat ibu kota, lengkap dengan kendaraan taktis lapis baja yang berjaga di titik-titik strategis. Langkah pengamanan ketat ini dilakukan menyusul rencana aksi unjuk rasa besar-besaran oleh mahasiswa, termasuk kelompok dari Universitas Indonesia, yang menyuarakan protes terhadap kebijakan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Para pengunjuk rasa yang mengusung tagar #IndonesiaAware menuntut pemerintah mengambil langkah konkret terkait penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang terus melanda Sumatra dan Kalimantan. Mereka mendesak pemerintah menetapkan kondisi kabut asap dan dampak kesehatan pernapasan yang diakibatkannya sebagai bencana nasional. Selain isu lingkungan, mahasiswa juga menyoroti kebijakan fiskal pemerintah yang dianggap kurang tepat sasaran, terutama alokasi anggaran untuk program makan gratis yang digagas Presiden Prabowo.
Ketegangan ini bukan muncul tanpa alasan. Data dari Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) menunjukkan tren penurunan tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Presiden Prabowo secara konsisten sejak akhir tahun lalu. Memasuki tahun kedua masa jabatannya, tekanan ekonomi dan isu lingkungan menjadi katalis utama meningkatnya sentimen negatif di kalangan masyarakat, khususnya mahasiswa yang kerap menjadi motor penggerak kritik sosial.
Gelombang protes ini merupakan kelanjutan dari ketidakpuasan yang sudah memuncak sejak Agustus lalu, di mana demonstrasi besar berujung pada penahanan ratusan peserta. Situasi keamanan nasional memang sedang dalam pengawasan ketat, terutama setelah serangkaian kerusuhan yang dipicu insiden kekerasan aparat di tahun 2025 yang menelan korban jiwa. Trauma kolektif atas peristiwa tersebut tampaknya masih membayangi hubungan antara mahasiswa dan aparat keamanan.
Di luar Jakarta, eskalasi serupa telah terjadi di berbagai daerah. Pekan lalu, aksi protes pecah di Kalimantan Tengah sebagai respons atas memburuknya kualitas udara akibat kebakaran hutan. Masyarakat di wilayah terdampak merasa pemerintah pusat lamban dalam menangani krisis lingkungan yang secara langsung mengancam kesehatan warga dan produktivitas ekonomi daerah.
Penggunaan kendaraan taktis dan kehadiran militer dalam pengamanan unjuk rasa sipil sering kali memicu perdebatan mengenai proporsionalitas penegakan hukum. Bagi para aktivis, pengerahan kekuatan berlebih justru dianggap sebagai bentuk pembungkaman ruang demokrasi. Namun, otoritas keamanan berdalih bahwa langkah tersebut diambil untuk mencegah potensi kerusuhan yang lebih luas dan menjaga ketertiban umum di tengah situasi politik yang dinamis.
Analisis mendalam menunjukkan bahwa isu lingkungan seperti karhutla kini telah bertransformasi menjadi isu politis yang sangat sensitif. Jika sebelumnya protes hanya terfokus pada isu ekonomi atau hukum, kini integrasi isu perubahan iklim dan hak atas kesehatan lingkungan menjadi narasi utama yang menyatukan berbagai kelompok mahasiswa di seluruh Indonesia.
Perspektif masyarakat luas terhadap aksi ini terbelah. Di satu sisi, ada dukungan kuat bagi mahasiswa yang berani menuntut akuntabilitas pemerintah. Di sisi lain, sebagian masyarakat khawatir bahwa demonstrasi yang berkelanjutan dapat mengganggu stabilitas ekonomi dan iklim investasi yang sedang coba dipulihkan oleh pemerintah di tengah tantangan global.
Langkah pemerintah selanjutnya akan menjadi penentu apakah ketegangan ini akan mereda atau justru semakin meluas. Jika pemerintah tetap bersikukuh pada program-program populisme tanpa menyentuh akar permasalahan lingkungan dan kesejahteraan rakyat, bukan tidak mungkin gelombang protes akan terus membesar dalam beberapa bulan ke depan.
Proyeksi ke depan menunjukkan bahwa Indonesia akan menghadapi tantangan besar dalam mengelola aspirasi publik. Transparansi dalam alokasi anggaran dan efektivitas penanganan bencana alam akan menjadi tolok ukur utama bagi kepercayaan publik. Tanpa komunikasi politik yang lebih persuasif, pemerintah berisiko kehilangan legitimasi di tengah masyarakat yang semakin kritis terhadap setiap kebijakan publik.