Benjamin Netanyahu berdiri di podium Majelis Umum PBB akhir September lalu dengan sikap menantang. Di tengah aksi walk-out massal para delegasi dunia sebagai bentuk protes terhadap kebijakan perangnya di Gaza, ia justru melontarkan sindiran tajam kepada mereka yang meninggalkan ruangan. Momen ini menjadi potret sempurna dari wajah kepemimpinan Netanyahu yang kini menghadapi tantangan elektoral berat dalam pemilu Israel pada 27 Oktober mendatang.
Bagi pendukungnya, arogansi dan ketegasan Netanyahu di panggung internasional adalah bentuk kekuatan yang sulit digantikan. Mantan ajudannya, Mitchell Barak, menyebut bahwa bagi sebagian warga Israel, Netanyahu adalah satu-satunya sosok yang mampu memimpin dengan cara yang membuat mereka bangga menjadi Yahudi. Namun, di balik narasi kekuatan tersebut, sang perdana menteri terlama dalam sejarah Israel ini justru meninggalkan warisan berupa polarisasi masyarakat yang semakin dalam.
Lahir di Tel Aviv pada 1949, Netanyahu ditempa oleh pandangan pesimistis ayahnya, seorang sejarawan sayap kanan yang melihat dunia sebagai ancaman eksistensial bagi bangsa Yahudi. Pengalaman militer keluarganya, terutama kematian sang kakak, Yonatan, dalam misi penyelamatan di Entebbe, membentuk karakter politiknya yang cenderung konfrontatif. Sejak menjabat perdana menteri termuda pada 1996 hingga enam periode masa jabatannya, ia mahir merajut koalisi sekaligus mengarahkan opini publik demi kelangsungan karier politiknya.
Kini, Israel berada di persimpangan jalan. Netanyahu memimpin pemerintahan yang dianggap paling kanan dalam sejarah negara tersebut. Ia secara sistematis menolak solusi dua negara yang sebelumnya dirintis oleh Yitzhak Rabin. Di bawah kepemimpinannya, ekspansi pemukiman ilegal di Tepi Barat meningkat tajam. Data PBB mencatat lonjakan serangan pemukim dari 1.291 insiden pada 2023 menjadi 1.835 pada 2025, yang memakan korban jiwa lebih dari 1.000 warga Palestina.
Strategi Netanyahu melibatkan tokoh-tokoh kontroversial seperti Menteri Keamanan Nasional Itamar Ben-Gvir dan Menteri Keuangan Bezalel Smotrich. Langkah ini bukan sekadar taktik politik biasa, melainkan upaya untuk mengonsolidasikan dukungan dari faksi paling radikal di Israel. Analis politik Nimrod Flaschenberg menilai bahwa Netanyahu sengaja menciptakan kekacauan dan terus berada dalam mode kampanye untuk menutupi masalah hukum pribadinya, termasuk tuduhan kejahatan perang dari Mahkamah Pidana Internasional.
Konfrontasi Netanyahu dengan sistem peradilan Israel menjadi puncak dari upaya melanggengkan kekuasaan. Upaya perombakan yudisial pada Januari 2023 memicu gelombang demonstrasi masif yang membelah masyarakat Israel. Ketegangan ini menunjukkan bahwa oposisi yang ia hadapi saat ini bukanlah kelompok yang bersatu karena kesamaan ideologi, melainkan karena kebutuhan mendesak untuk mengakhiri gaya kepemimpinan yang dianggap merusak tatanan demokrasi.
Bagi publik Indonesia, dinamika politik Israel ini memberikan pelajaran berharga tentang bagaimana polarisasi ekstrem dapat digunakan sebagai alat untuk mengamankan kekuasaan. Di Indonesia, di mana demokrasi sering kali diwarnai oleh pertarungan narasi yang tajam, fenomena Netanyahu mengingatkan pentingnya institusi pengawas yang independen. Ketika seorang pemimpin lebih mengutamakan kelangsungan politik pribadi di atas kepentingan hukum, stabilitas nasional menjadi taruhan utamanya.
Secara geopolitik, kebijakan luar negeri Netanyahu yang menolak konsensus internasional juga berdampak pada posisi tawar negara-negara pendukung perdamaian, termasuk Indonesia. Posisi Indonesia yang konsisten mendukung kemerdekaan Palestina semakin teruji dengan adanya rezim yang secara terang-terangan mengabaikan hukum internasional dan hak asasi manusia. Pemilu mendatang di Israel tidak hanya akan menentukan nasib Netanyahu, tetapi juga masa depan stabilitas di Timur Tengah yang berdampak langsung pada diplomasi global.
Aida Touma-Sliman, anggota parlemen dari partai Hadash, menegaskan bahwa Netanyahu tidak menciptakan rasisme di Israel, namun ia secara sadar memfasilitasinya demi agenda politik. Kemampuannya untuk bertahan di tengah krisis dan skandal hukum menunjukkan bahwa ia adalah seorang manipulator politik ulung. Namun, setiap taktik memiliki batas, dan oposisi yang ia ciptakan kini menjadi kekuatan yang paling mengancam posisinya.
Menjelang pemilu, pertanyaan mendasar adalah apakah Israel akan terus menempuh jalan isolasi internasional atau berbalik arah. Jika Netanyahu kalah, tantangan bagi penggantinya adalah memulihkan kepercayaan publik yang hancur dan memperbaiki reputasi Israel di mata dunia. Namun, jika ia kembali terpilih, Israel kemungkinan besar akan semakin dalam terperosok ke dalam konflik internal dan permusuhan regional yang berkepanjangan.
Pada akhirnya, warisan terbesar Netanyahu bukanlah kebijakan ekonomi atau militer, melainkan perpecahan mendalam yang ia tanamkan di tengah masyarakatnya sendiri. Ia telah mengubah wajah Israel dari negara yang mencari keamanan melalui diplomasi menjadi negara yang bertumpu pada kekuatan militer dan retorika perpecahan. Sejarah akan mencatat bagaimana seorang pemimpin yang terobsesi dengan eksistensi bangsa justru menjadi arsitek bagi keruntuhan moral dan persatuan bangsanya sendiri.
Langkah selanjutnya sangat bergantung pada partisipasi pemilih Israel yang kini terbelah. Apakah mereka akan memilih kelanjutan dari status quo yang penuh kekerasan atau mencari jalan baru yang lebih moderat? Apapun hasilnya, dampak dari masa jabatan panjang Netanyahu akan terasa dalam waktu yang sangat lama, baik bagi warga Israel sendiri maupun bagi tatanan geopolitik di kawasan tersebut.