Pendapat tersebut disampaikan menyusul serangkaian pertemuan strategis yang digagas oleh Jenderal Listyo Sigit Prabowo bersama jajaran petinggi TNI dan Kejaksaan Agung. Langkah ini dianggap krusial untuk meredam potensi gesekan antarlembaga negara yang kerap muncul ketika penanganan kasus hukum menyentuh unsur dari korps lain.
R. Haidar Alwi menilai, kehadiran Kapolri didampingi Wakapolri, Kabareskrim, Kakortas Tipikor, hingga Kadiv Humas menunjukkan bahwa pertemuan tersebut merupakan keputusan resmi institusi, bukan sekadar inisiatif personal. Komposisi pejabat utama Mabes Polri yang hadir mempertegas komitmen pimpinan dalam menjaga stabilitas sistem penegakan hukum nasional.
Dinamika antarlembaga penegak hukum di Tanah Air kerap kali menghadirkan tensi terselubung, terutama ketika sebuah perkara menyeret nama besar dari institusi lain. Pengalaman masa lalu menunjukkan bahwa sentimen korps kerap mengaburkan substansi hukum, sehingga proses penyidikan berisiko terdistorsi oleh rivalitas kelembagaan.
Dalam konteks ini, pertemuan Kapolri dengan Panglima TNI beserta jajaran kepala staf menjadi sinyal kuat bahwa proses hukum terhadap individu tertentu tidak boleh dibaca sebagai konfrontasi antara Polri dan TNI. Penegakan hukum membutuhkan ruang yang steril dari solidaritas personal maupun loyalitas kelompok yang berlebihan.
Hal serupa terjadi dalam hubungan Polri dengan Kejaksaan Agung. Meski sebelumnya Polri menangani perkara yang melibatkan mantan pejabat tinggi Kejaksaan, langkah Kapolri menemui Jaksa Agung membuktikan bahwa sinergi antarkorps penegak hukum tetap terjaga. Pembatasan ranah antara dugaan tindak pidana individu dan marwah institusi menjadi kunci utamanya.
Bagi ekosistem penegakan hukum di Indonesia, pendekatan yang diambil Kapolri ini menciptakan preseden baru tentang kedewasaan kelembagaan. Menyerahkan kelanjutan penyidikan kepada Kejaksaan Agung bukanlah tanda kekalahan, melainkan wujud profesionalisme tingkat tinggi di mana batas kewenangan dihormati secara mutlak.
Penyelidik di lapangan turut merasakan dampak langsung dari keputusan ini. Dengan adanya koordinasi tingkat atas, para penyidik terlindungi dari tekanan potensi konflik antarlembaga. Mereka dapat fokus bekerja berdasarkan alat bukti dan ketentuan hukum yang berlaku tanpa harus memikul beban politis dari rivalitas institusi.
Publik Indonesia juga menjadi pihak yang diuntungkan. Kepercayaan terhadap institusi penegak hukum sering kali anjlok ketika masyarakat melihat elite negara saling bentrok. Dengan memastikan soliditas Polri, TNI, dan Kejaksaan, ruang bagi pihak-pihak yang ingin menghentikan proses hukum melalui manuver konflik dapat ditutup rapat.
"Kapolri menunjukkan kemampuan memimpin yang melampaui kepentingan Korps Bhayangkara. Keberhasilan penegakan hukum tidak boleh berubah menjadi perang terbuka antarinstitusi negara," tegas Haidar Alwi dalam keterangan tertulisnya.
Ia menambahkan, Polri telah meletakkan fondasi perkara secara matang melalui pemeriksaan saksi, ahli, penggeledahan, penyitaan barang bukti, penetapan tersangka, hingga penahanan. "Penyerahan perkara tidak menghapus fakta bahwa Polri membuka pintu pertama dalam pengungkapan kasus tersebut," ujar pendiri HAI tersebut.
Ke depan, koordinasi tripartit antara Polri, TNI, dan Kejaksaan Agung diharapkan bukan sekadar respon sesaat, melainkan tertuang dalam prosedur operasional standar yang mengikat. Regulasi atau nota kesepahaman yang mempertegas batas dan alur pelimpahan perkara perlu segera disempurnakan agar tidak bergantung pada inisiatif pimpinan periode tertentu.
Kapolri sendiri dipandang telah memilih jalan yang lebih berat dengan melepaskan 'panggung' publikasi demi menjaga tanggung jawab moral atas keberlanjutan perkara. Stabilitas nasional dan kepastian hukum akan menjadi tolok ukur nyata apakah strategi peredaman rivalitas ini mampu dipertahankan secara berkelanjutan.