Kelurahan Susukan, Kecamatan Ciracas, Jakarta Timur, Jumat (27/6) menyerahkan 63 unit tong sampah pilah yang difungsikan sebagai lubang biopori jumbo kepada ketua-ketua RW. Penyerahan simbolis dilakukan oleh Lurah Puja Akbar Sahroni di halaman kantor kelurahan, disaksikan oleh perangkat setempat dan tokoh masyarakat. Bantuan tersebut berasal dari program Corporate Social Responsibility (CSR) sepuluh perusahaan yang bekerjasama dengan pemerintah kelurahan.
Setiap RW menerima sembilan tong biopori jumbo dilengkapi tiga sak semen untuk konstruksi lubang resapan. Akbar menuturkan, inisiatif ini merupakan turunan langsung dari kebijakan Pemprov DKI Jakarta yang mewajibkan pemilahan sampah dari sumber. "Tong ini akan menampung sisa dapur warga agar terolah jadi pupuk di lingkungan masing-masing," ujarnya. Ia menargetkan cakupan rumah tangga yang pilah sampah naik dari 61 persen saat ini ke 80 persen pada akhir Juli.
Latar belakang kebijakan ketat ini tak terlepas dari kondisi TPST Bantar Gebang yang mendekati kapasitas maksimum. Pemprov DKI telah menetapkan batas keras: mulai Agustus 2025, sampah campuran dilarang dikirim ke tempat pengolahan terpadu tersebut. Kebijakan ini memaksa seluruh kelurahan di Jakarta mempersiapkan infrastruktur pengelolaan mandiri, termasuk biopori, bank sampah, dan tempat pengolahan sampah berbasis lingkungan (TPS 3R).
Data kelurahan mencatat 8.967 kepala keluarga tersebar di tujuh RW. Hingga Juni, 5.442 rumah tangga atau 61 persen sudah menerapkan pemilahan. Angka ini masih di bawah target provinsi yang mengejar 100 persen partisipasi. Untuk mengejar ketinggian, perangkat kelurahan mengaktifkan kader lingkungan dan RT/RW melakukan pendampingan rumah ke rumah, sekaligus memastikan sarana pemilahan tersedia di setiap blok.
Di tingkat Jakarta Timur, Suku Dinas Lingkungan Hidup (Sudin LH) telah mendistribusikan 2.405 tong sampah pilah ke sepuluh kecamatan sepanjang semester pertama 2025. Distribusi ini dipadukan dengan pelatihan kompositing bagi kader PKK dan Karang Taruna. Kepala Sudin LH Jaktim, dalam kesempatan terpisah, mengaku mengevaluasi kesiapan setiap kelurahan melalui rapat koordinasi bulanan.
Inovasi terbaru yang disiapkan adalah sistem kantong plastik berwarna untuk memudahkan identifikasi jenis sampah saat pengangkutan. Warna hijau untuk organik, biru untuk anorganik daur ulang, dan merah untuk residu. Program ini masih dalam tahap konsultasi dengan Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta terkait standarisasi spesifikasi dan mekanisme pengambilan. Jika terealisasi, Jakarta akan menjadi kota pertama di Indonesia yang menerapkan kode warna nasional untuk sampah rumah tangga.
Pengamat lingkungan menghargai langkah Kelurahan Susukan namun mengingatkan soal keberlanjutan. Biopori jumbo dari tong bekas memang murah dan cepat pasang, namun kapasitasnya terbatas untuk kepadatan permukiman padat. Di area dengan lahan sempit, biopori berisiko banjir air tanah saat musim hujan jika tidak dilengkapi pipa overflow. Perlunya standar teknis desain biopori jumbo agar tidak jadi sumber masalah baru.
Sisi ekonomi juga patut diperhitungkan. Setiap tong biopori jumbo plus semen dibutuhkan biaya sekitar Rp 300.000 hingga Rp 400.000. Untuk 63 unit, anggaran CSR yang dialokasikan mencapai puluhan juta rupiah. Skema pembiayaan jangka panjang harus dirancang agar tidak bergantung sepenuhnya pada dana CSR yang sifatnya tidak pasti. Beberapa kelurahan lain mulai mencoba skema gotong royong warga membeli tong secara kolektif dengan subsidi parsial dari dana desa.
Partisipasi warga di Susukan menunjukkan tren naik berkat pendekatan kultural. Perangkat kelurahan melibatkan tokoh agama dan karang taruna dalam sosialisasi, menyisipkan pesan lingkungan dalam pengajian rutin dan kegiatan olahraga pagi. Pendekatan ini terbukti efektif mengubah perilaku dibanding sekadar pemasangan spanduk atau sanksi administratif. Model ini layak direplikasi ke kelurahan lain dengan karakteristik demografi serupa.
Masa depan, tantangan terbesar bukan lagi penyediaan sarana tapi konsistensi operasional. Siapa yang mengaduk kompos di biopori setiap minggu? Bagaimana pengelolaan leachate agar tidak mencemar sumur warga? Pertanyaan-pertanyaan teknis ini butuh jawaban dalam SOP kelurahan yang saat ini masih disusun. Tanpa SOP jelas, biopori jumbo berpotensi jadi monumen proyek semata tanpa fungsi ekologis nyata.
Pemprov DKI Jakarta melalui Dinas Lingkungan Hidup menargetkan 100 persen kelurahan punya TPS 3R fungsional sebelum Agustus. Per Juli 2025, capaian baru sekitar 68 persen. Kelurahan Susukan dengan inisiatif biopori jumbo ini termasuk yang relatif cepat beradaptasi. Keberhasilan atau kegagalan model ini akan jadi rujukan evaluasi kebijakan pengelolaan sampah desentralisasi di seluruh Jakarta.