Kementerian Agama (Kemenag) menggelar pertemuan koordinasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum (PU) dan Sekretariat Presiden guna mempercepat pelaksanaan Program Hasil Tindak Cepat (PHTC) revitalisasi madrasah. Fokus utama kolaborasi lintas sektor ini adalah memastikan empat satuan pendidikan di Kompleks Pondok Pesantren Ar Rasyidi Penimbung, Lombok, Nusa Tenggara Barat, menerima perbaikan infrastruktur prioritas pada Juli 2026.
Sekretaris Jenderal Kemenag Kamaruddin Amin menegaskan komitmen penuh kementeriannya untuk memaksimalkan program yang menjadi salah satu prioritas Presiden Prabowo Subianto. Ia menyoroti pentingnya keakuratan data sebagai fondasi agar akselerasi berjalan efektif. "Kami akan pastikan data akurat dan up to date," ujarnya di Jakarta, Jumat.
Latar belakang percepatan ini adalah ketidakmerataan kondisi fisik madrasah di berbagai wilayah. Dari total 2.120 madrasah yang diusulkan Kemenag, sebanyak 1.404 unit saat ini masih dalam tahap pengerjaan oleh Kementerian PU. Sementara itu, 853 madrasah lain sudah menerima manfaat revitalisasi. Angka-angka tersebut menggambarkan skala tantangan yang dihadapi pemerintah dalam meratakan kualitas sarana pendidikan Islam.
Kolaborasi dengan Deputi Dukungan Program Presiden di Sekretariat Presiden dibuka untuk memfasilitasi peralihan sejumlah madrasah agar bisa ditindaklanjuti secara taktis. Mekanisme ini dirancang mengurangi hambatan birokrasi yang sering melambatkan proyek infrastruktur pendidikan di daerah. Kemenag berharap pendekatan ini memangkas waktu dari perencanaan hingga eksekusi di lapangan.
Dalam perspektif pemerataan pendidikan, penargetan Lombok sebagai lokasi prioritas awal mencerminkan kebijakan affirmative action bagi wilayah dengan keterbatasan infrastruktur. Nusa Tenggara Barat tercatat memiliki sejumlah madrasah dengan kondisi bangunan tidak layak pakai. Revitalisasi di kompleks pesantren Ar Rasyidi Penimbung diharapkan jadi model replikasi untuk kluster madrasah lain yang bermukim di lingkungan pondok pesantren.
Dampak program ini melampaui perbaikan fisik bangunan. Madrasah yang terevitalisasi cenderung menarik minat orang tua, menurunkan angka putus sekolah, dan meningkatkan mutu pembelajaran. Data Kemenag menunjukkan korelasi positif antara kualitas sarana prasarana dengan capaian kompetensi siswa. Investasi infrastruktur ini sekaligus memperkuat eksistensi madrasah sebagai pilar sistem pendidikan nasional di samping sekolah umum.
Direktur Kurikulum Sarana Kelembagaan dan Kesiswaan (KSKK) Madrasah Nyanyu Khodijah mengungkapkan sisi teknis pelaksanaan. Ia mengakui volume pekerjaan yang masif menuntut sinkronisasi jadwal antara tim perencana Kemenag dan pelaksana lapangan PU. "Kemenag akan terus proaktif dan berkolaborasi untuk memastikan semakin banyak madrasah menerima manfaat PHTC ini," kata Nyanyu.
Kutipan dari Kamaruddin Amin memperkuat narasi kolaboratif: "Ke depannya, pemerintah bahkan berencana merancang skema inklusif dengan membuka keran pengajuan proposal revitalisasi secara langsung oleh satuan pendidikan melalui dinas atau tim terkait di daerah." Pernyataan ini menandakan pergeseran dari pendekatan top-down ke bottom-up, di mana madrasah berhak mengajukan kebutuhan sendiri berdasarkan kondisi aktual.
Skema inklusif yang direncanakan untuk Tahun Anggaran 2027 diharapkan mengatasi keterlambatan identifikasi kebutuhan. Saat ini, pengusulan masih terpusat di tingkat pusat, sehingga madrasah di daerah terpencil atau yang baru berdiri sering terlewat. Dengan membuka akses proposal via dinas pendidikan agama kabupaten/kota, basis data jadi lebih dinamis dan responsif.
Tantangan ke depan terletak pada kapasitas anggaran dan kinerja kontraktor di daerah. Revitalisasi massal memerlukan disbursement dana yang tepat waktu serta pengawasan kualitas konstruksi yang ketat. Kemenag dan PU perlu menetapkan milestone yang jelas agar target 1.404 madrasah dalam proses tidak mengalami kembalinya pekerjaan atau penyimpangan spesifikasi teknis.
Secara jangka panjang, program ini menempatkan madrasah pada posisi yang lebih setara dalam pembagian sumber daya pendidikan. Jika berkelanjutan, kesenjangan infrastruktur antara madrasah perkotaan dan pedesaan bisa menyusut. Keberhasilan model kolaborasi Kemenag-PU-Sekretariat Presiden ini juga bisa dijadikan referensi untuk revitalisasi institusi pendidikan keagamaan lain seperti pondok pesantren non-formal.