Kementerian Kesehatan (Kemenkes) telah mengaktifkan dua rumah sakit lapangan di Nusa Tenggara Timur (NTT) guna menanggulangi krisis kesehatan pascagempa yang melanda pulau Flores dan sekitarnya. Kedua fasilitas itu dipasang di wilayah kerja Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Ruteng, Kabupaten Manggarai, dan RSUD Aeramo, Kabupaten Nagekeo — dua titik yang mengalami kerusakan berat hingga tidak layak huni untuk pelayanan rawat inap.
Ketua Satuan Tugas Bencana Kemenkes, Sumarjaya, mengonfirmasi bahwa tim medis telah memulai operasi darurat di dalam tenda sejak Rabu (19/2). "Hari ini telah melakukan operasi di tenda, termasuk juga di Rumah Sakit Aeramo Nagekeo, kita operasikan hari ini, sudah berjalan," ucapnya dalam konferensi pers virtual bersama BNPB. Kedua RS lapangan ini difungsikan sebagai pengaya serta pengganti sementara bagi puskesmas-puskesmas yang hancur total atau parsial akibat guncangan.
Gempa bumi magnitudo 6,1 SR yang mengguncang Kabupaten Manggarai pada Senin (17/2) lalu menimbulkan kerusakan masif pada infrastruktur kesehatan. Data awal BNPB mencatat puluhan puskesmas rusak berat, dengan sejumlah fasilitas pertama tidak bisa beroperasi sama sekali. Kondisi ini menciptakan celah pelayanan yang berbahaya bagi ribuan warga yang membutuhkan perawatan luka, persalinan, hingga penanganan penyakit menular akibat pengungsian.
Aksesibilitas menjadi tantangan terberat. Kecamatan Lamba Leda di Manggarai dan Puskesmas Dampek di Manggarai Timur terisolasi akibat longsoran yang memutus jalur darat utama. Kemenkes lalu menurunkan Emergency Medical Team (EMT) standar WHO ke kedua lokasi tersebut menggunakan jalur udara dan darat yang dipadukan dengan Basarnas. Tim-tim ini tidak hanya memberikan layanan klinik, tetapi juga mengevaluasi pasien yang memerlukan rujukan ke rumah sakit tingkat lanjut.
Di sisi logistik, Kemenkes memastikan pasokan obat-obatan dan alat kesehatan (Alkes) untuk wilayah terdampak aman hingga lima hari ke depan. Cadangan strategis disiapkan di gudang farmasi provinsi dan kabupaten, dengan skema pengiriman darurat yang bisa diaktifkan kapan saja melalui koordinasi Health Emergency Operation Center (HEOC). Saat ini, sembilan HEOC telah distandby — delapan di tingkat kabupaten/kota dan satu di tingkat provinsi — masing-masing dipimpin oleh Kepala Dinas Kesehatan setempat.
Penerapan standar WHO dalam penataan EMT dan manajemen RS lapangan menandakan pergeseran paradigma penanggulangan bencana kesehatan di Indonesia. Dulu, respons medis darurat sering bersifat ad-hoc dan terfragmentasi. Kini, dengan adanya protokol klasifikasi EMT (Type 1 fixed, Type 2, hingga Type 3), penempatan tenaga, peralatan, dan alur rujukan jadi lebih terukur. Hal ini juga memudahkan koordinasi dengan tim medis internasional jika nantinya dibutuhkan.
Dampak sosial-ekonomi pun tak bisa diremehkan. Ribuan keluarga mengungsi di tenda-tenda darurat dengan sanitasi terbatas, menciptakan risiko wabah diare, ISPA, hingga demam berdarah. RS lapangan berperan ganda: menangani trauma fisik gempa sekaligus menjadi benteng pertama surveilans epidemiologi. Data dari posko kesehatan Manggarai menunjukkan peningkatan kunjungan ISPA 40 persen dalam tiga hari pascagempa.
Kendati demikian, tantangan jangka menengah tetap mengancam. Rehabilitasi RSUD Ruteng dan Aeramo yang struktur bangunannya retak berat membutuhkan waktu dan anggaran besar. Kemenkes menargetkan pulihnya fasilitas rujukan utama dalam satu pekan, namun realistisnya butuh bulan-bulan untuk bangunan permanen. Sementara itu, kelelahan tenaga medis lokal yang sendiri jadi korban gempa menjadi variabel kritis — banyak dokter dan perawat yang rumahnya hancur namun tetap bertugas.
"Kami terus mengidentifikasi puskesmas-puskesmas yang terdampak dan terus melakukan pelayanan dengan mobilisasi tenaga melalui EMT," tegas Sumarjaya. Ia menambahkan bahwa sistem pelaporan kerusakan dan kebutuhan logistik kini terintegrasi dalam dashboard HEOC, memungkinkan alokasi sumber daya berbasis data real-time, bukan lagi estimasi kasar.
Langkah ke depan, Kemenkes akan memperkuat kapasitas laboratory di RS lapangan untuk deteksi dini wabah, serta memastikan kelangsungan program imunisasi rutin dan kesehatan ibu-anak yang terhenti seminggu ini. Sementara BNPB dan Pemprov NTT menyusun rencana relokasi pengungsian ke lokasi lebih aman dan sehat. Kesiapan sistem kesehatan di era bencana berulang ini akan diuji tidak hanya oleh kecepatan respons, tapi ketahanan jangka panjang.