Kementerian Kesehatan mengamankan komitmen investasi skala besar dari perusahaan asing untuk membangun industri hilirisasi kesehatan, khususnya pabrik turunan plasma darah dan vaksin dalam negeri. Langkah ini diumumkan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin di Jakarta pada Jumat sebagai bagian dari pilar Ketahanan Kesehatan dalam agenda Transformasi Kesehatan nasional.
Salah satu komitmen terbesar datang dari Takeda, perusahaan asal Jepang yang menjadi salah satu produsen produk turunan plasma terkemuka di dunia. Sepanjang 2026, Takeda menyatakan kesediaannya membangun pabrik plasma kedua di Indonesia dengan kapasitas produksi lebih masif dibanding fasilitas sebelumnya. Kehadiran investor ini melengkapi langkah hilirisasi yang sudah berjalan sejak pemerintah merelaksasi regulasi pembangunan pabrik plasma pada 2023.
Krisis selama pandemi COVID-19 menjadi penyebab utama percepatan hilirisasi ini. Indonesia sempat mengalami kelangkaan parah alat pelindung diri, masker, reagen PCR, vaksin, hingga obat esensial karena ketergantungan tinggi pada impor. Harga obat kategori Plasma Derived Products ikut melonjak dan sulit diakses masyarakat.
Produk turunan plasma seperti Albumin, IVIG, Faktor-8, dan Faktor-9 sangat kritikal bagi pasien dengan gangguan pembekuan darah dan daya tahan tubuh lemah. Obat tersebut dihasilkan melalui fraksionasi plasma dari darah manusia. Sebagai negara dengan penduduk terbesar keempat di dunia, Indonesia sebenarnya memiliki pasokan bahan baku darah yang melimpah untuk diolah mandiri.
Kemenkes mencatat bahwa kebijakan relaksasi regulasi sejak 2023 langsung menarik minat SK Plasma dari Korea Selatan. Perusahaan itu bermitra dengan Lembaga Pengelola Investasi atau Indonesia Investment Authority pada 2024. Pabrik mereka menyerap investasi 300 juta dolar AS dengan kapasitas 600 ribu liter per tahun.
Fasilitas fraksionasi plasma pertama di Indonesia tersebut rampung dibangun pada 2026. Operasi penuh ditargetkan berjalan 2027 setelah izin edar dan operasional dari BPOM keluar. Kehadiran pabrik lokal diharapkan menekan ketergantungan impor sekaligus menjaga stabilitas pasokan obat strategis.
Di sektor vaksin, kemandirian juga mulai terwujud melalui dua pabrik domestik berskala besar. PT Etana Biotechnologies Indonesia dan PT Biotis Pharmaceuticals Indonesia didorong beroperasi penuh oleh Kemenkes. Biotis bahkan mengembangkan Vaksin Merah Putih hasil riset murni anak bangsa.
Bagi masyarakat, hilirisasi ini berarti akses obat dan vaksin akan lebih terjamin dan terjangkau. Rumah sakit tidak lagi bergantung pada rantai pasok global yang rentan terganggu saat krisis. Industri kesehatan dalam negeri pun mendapat dorongan pertumbuhan nyata.
"Di masa pandemi, masyarakat sangat kesulitan dan harus membayar mahal untuk mendapatkan obat-obatan esensial kategori Plasma Derived Products," ujar Budi. Ia menegaskan bahwa sumber daya darah lokal harus dihilirisasi agar negara tidak kembali terjebak kelangkaan saat darurat kesehatan.
"Melalui Transformasi Ketahanan Kesehatan, kita tidak sekadar belajar dari krisis, tetapi bertindak nyata membenahinya," kata Menkes. Keempat fasilitas dari Etana, Biotis, SK Plasma, dan Takeda dipastikan membuat ketersediaan obat dan vaksin rakyat aman serta diproduksi di negeri sendiri.
Ke depan, pemerintah perlu menjaga konsistensi pasokan donor darah sebagai bahan baku utama fraksionasi. Pengawasan BPOM juga menentukan kecepatan pabrik baru beroperasi tanpa mengorbankan mutu. Jika tren ini berlanjut, Indonesia berpeluang menjadi pusat produksi plasma dan vaksin di Asia Tenggara.
Investasi bertahap dari Jepang dan Korea Selatan menunjukkan kepercayaan pasar global terhadap iklim kesehatan Indonesia. Kolaborasi dengan INA memperkuat struktur pembiayaan sehingga proyek tidak hanya bergantung pada APBN. Kemandirian kesehatan mulai berwujud dari sekadar rencana menjadi fasilitas fisik yang siap berproduksi.