Nama KHR As'ad Syamsul Arifin mungkin tidak sepopuler tokoh nasional lain, tetapi jejaknya dalam menjaga keutuhan bangsa sangatlah besar. Ulama kharismatik asal Situbondo, Jawa Timur, itu dikenal sebagai sosok kunci yang menjembatani ketegangan antara negara dan umat Islam saat pemerintah Orde Baru menerapkan asas tunggal Pancasila pada 1980-an.
Keputusan itu tidak mudah. Ketika Presiden Soeharto mewajibkan seluruh organisasi kemasyarakatan dan partai politik berasaskan Pancasila, gelombang penolakan keras datang dari kalangan Islam. Sebagian menganggap kebijakan itu sebagai upaya mengebiri identitas keislaman. Di tengah situasi yang memanas, Kiai As'ad mengambil sikap yang berbeda: menerima, namun dengan penegasan yang tegas.
Lahir di Makkah dan besar di Pamekasan, Madura, Kiai As'ad bukanlah ulama yang mudah tunduk pada kekuasaan. Ia justru dikenal sebagai murid dari ulama besar Syaikhona Kholil Bangkalan yang teguh memegang prinsip agama. Keputusan menerima Pancasila bukanlah bentuk kompromi politik, melainkan hasil perhitungan mendalam berdasarkan kaidah fiqih: menolak kebijakan saat itu justru akan menimbulkan mafsadat atau kerusakan yang lebih besar dibandingkan menerimanya.
Ketegangan itu mencapai puncaknya pada Musyawarah Nasional Alim Ulama Nahdlatul Ulama tahun 1983 di Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah, Sukorejo, Situbondo. Munas yang dipimpin Kiai As'ad menjadi ajang perdebatan sengit. Wakil Rais 'Aam PBNU, KH Afifuddin Muhajir, yang juga santri Kiai As'ad, mengungkapkan bahwa pertentangan di kalangan kiai saat itu sangat kuat. Banyak yang menolak, tetapi Kiai As'ad berhasil meyakinkan peserta bahwa menerima Pancasila adalah langkah yang tepat.
Yang membuat keputusan ini luar biasa adalah cara Kiai As'ad menenangkan para kiai yang masih keberatan setelah keputusan final diambil. Ia menegaskan bahwa NU berasaskan Pancasila, tetapi akidahnya tetap Islam ala Ahlussunah Waljamaah atau Aswaja. Penegasan ini meredakan ketegangan. Dengan demikian, NU tetap menjadi organisasi keagamaan yang taat pada negara, tanpa kehilangan jati diri keislamannya.
Sikap ini kemudian dipertegas dalam Muktamar Ke-27 NU tahun 1984 yang juga digelar di Ponpes Sukorejo. Muktamar tersebut menjadi tonggak sejarah karena secara resmi NU menerima Pancasila sebagai asas tunggal. Keputusan itu tidak hanya menyelamatkan NU dari konflik dengan penguasa, tetapi juga menjadi contoh bagi organisasi Islam lain untuk tidak terjebak dalam pertentangan berkepanjangan.
Bagi Kiai As'ad yang ditetapkan sebagai pahlawan nasional pada 2016, Indonesia adalah warisan leluhur yang wajib dijaga. Ia memandang Pancasila sebagai keputusan final yang tidak perlu dipersoalkan lagi. Sebab, dalam proses perumusannya pada 1945, tokoh-tokoh Islam seperti KH Wachid Hasyim dan KH Masykur juga terlibat langsung di BPUPKI. Menolak Pancasila berarti mengingkari peran para ulama dalam mendirikan republik ini.
Peran Kiai As'ad dalam peristiwa itu mendapat pengakuan luas. KH Afifuddin Muhajir bahkan menegaskan bahwa seandainya tidak ada Kiai As'ad, keputusan NU menerima Pancasila sebagai asas tunggal tidak akan pernah terwujud. Keberanian Kiai As'ad menentukan sikap berdasarkan prinsip agama, bukan kepentingan sesaat, menjadikannya tokoh yang langka di zamannya.
Warisan Kiai As'ad masih relevan untuk direnungkan hari ini. Di tengah menguatnya politik identitas dan gesekan antarkelompok, sikapnya mengajarkan bahwa agama dan kebangsaan bukan dua hal yang bertentangan. Kiai As'ad menunjukkan bahwa kepentingan bersama yang lebih besar harus dikedepankan, tanpa harus mengorbankan prinsip keagamaan.
Langkah Kiai As'ad juga menjadi preseden penting bagi hubungan agama dan negara di Indonesia. Pancasila bukanlah sekadar kompromi politik, melainkan kesepakatan luhur yang mengakomodasi keberagaman. Dengan memahami sejarah ini, generasi muda dapat lebih menghargai keberadaan Pancasila sebagai rumah bersama bagi seluruh elemen bangsa. Sikap Kiai As'ad adalah bukti bahwa menjaga keindonesiaan adalah bagian dari pengamalan ajaran agama itu sendiri.