Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat menggelar rapat dengar pendapat bersama Badan Gizi Nasional (BGN) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (17/7/2026). Rapat itu difokuskan untuk membahas laporan keuangan lembaga pelaksana Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tahun anggaran 2025. Wakil Ketua Komisi IX Putih Sari membuka sidang dengan menyampaikan bahwa kehadiran BGN diminta untuk menjelaskan tata kelola dana program prioritas nasional tersebut.
Hadir dalam rapat tersebut 26 dari 43 anggota Komisi IX yang mewakili tujuh fraksi partai politik. Sementara BGN diwakili oleh Wakil Kepala Agustina Arumsari dan Trenggono, mengingat Kepala BGN Nanik Sudaryati Deyang tidak dapat hadir karena alasan kesehatan. Ketidakhadiran kepala lembaga ini disampaikan melalui surat resmi yang dibacakan di awal sidang.
Latar belakang rapat ini tidak terlepas dari peran strategis BGN sebagai pengelola dana program MBG yang mencakup ribuan satuan pendidikan dan unit pelayanan gizi di seluruh Indonesia. Sejak diluncurkan, program ini menyerap anggaran triliunan rupiah dan menuntut akuntabilitas ketat. Komisi IX yang menangani bidang kesehatan, tenaga kerja, dan kesejahteraan sosial berwenang mengawasi pelaksanaan kebijakan gizi nasional.
Dalam kesempatan itu, Agustina Arumsari menyampaikan bahwa laporan keuangan BGN tahun 2025 telah menjalani proses audit menyeluruh oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Hasilnya, BPK memberikan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) — penilaian tertinggi yang menunjukkan laporan keuangan mencerminkan kondisi keuangan secara material benar dan patuh pada peraturan perundang-undangan.
Opini WTP ini menandakan bahwa sistem pengendalian internal BGN berfungsi dengan memadai. Setiap transaksi tercatat, diverifikasi, dan dilaporkan sesuai standar akuntansi pemerintah yang berlaku. Arumsari menegaskan bahwa pencapaian ini tidak instan, melainkan hasil penyusunan prosedur ketat sejak awal berdirinya lembaga tersebut pada tahun 2024.
Bagi publik, opini bersih ini menjadi indikator penting bahwa dana rakyat untuk program gizi gratis dikelola dengan transparan. Apalagi program MBG sering menjadi sorotan media dan masyarakat terkait efisiensi anggaran, kualitas makanan, hingga akurasi data penerima manfaat. Laporan keuangan yang bersih setidaknya menjawab sebagian kekhawatiran soal potensi penyimpangan dana.
Namun, opini WTP pada laporan keuangan tidak berarti bebas dari temuan manajemen. BPK biasanya tetap mengeluarkan temuan-temuan non-keuangan seperti keterlambatan pelaporan, kelemahan pengawasan proyek di daerah, atau ketidaksesuaian spesifikasi teknis. Komisi IX diharapkan tidak hanya menghentikan pembahasan pada opini audit, tapi menuntut tindak lanjut temuan-temuan tersebut.
Sisi lain yang patut diperhatikan adalah kesiapan BGN menghadapi skala program yang melonjak di tahun anggaran 2026. Perluasan cakupan sasaran — dari PAUD hingga SMA — berarti volume transaksi dan kompleksitas pengelolaan dana akan meningkat drastis. Sistem pengendalian internal yang memadai tahun 2025 harus dibuktikan skalabilitasnya.
Anggota Komisi IX dari berbagai fraksi mengajukan pertanyaan terkait mekanisme pembayaran ke penyedia jasa boga, verifikasi data penerima manfaat, hingga sanksi bagi unit pelaksana yang melanggar standar. Beberapa politikus menuntut digitalisasi end-to-end agar jejak dana bisa terlacak real-time, bukan hanya melalui laporan berkala.
Respons BGN soal digitalisasi ditunjukkan melalui pengembangan sistem informasi manajemen yang terintegrasi dengan platform data kesehatan dan pendidikan. Agustina mengaku pihaknya berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan dan BPKP untuk memastikan aliran dana dari kas negara hingga ke dapur sekolah tercatak otomatis. Langkah ini diharapkan meminimalkan ruang manipulasi.
Ke depan, tantangan BGN bukan hanya menjaga opini WTP, tapi membuktikan bahwa kelayakan keuangan berdampak nyata pada kualitas gizi anak-anak. Data pemantauan status gizi, tingkat kehadiran sekolah, dan kepuasan penerima manfaat harus jadi ukuran keberhasilan program — bukan hanya kelancaran pencairan dana. Komisi IX diharapkan rutin memantau indikator-outcome ini, bukan sekadar output keuangan.
Rapat ini menegaskan bahwa pengawasan parlementer terhadap program strategis nasional berjalan, meski masih bersifat periodik. Konsistensi Komisi IX menuntut pertanggungjawaban, dibarengi transparansi BGN, akan menentukan kepercayaan publik jangka panjang pada program gizi gratis yang menguras sumber daya negara besar.