Jakarta – Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) menekankan bahwa sinergi antarlembaga penegak hukum merupakan faktor krusial dalam menuntaskan dugaan korupsi pengadaan dan pemenuhan pasokan batu bara untuk sejumlah pembangkit listrik tenaga uap (PLTU). Hal ini disampaikan menyusul terungkapnya kasus yang melibatkan mantan pejabat tinggi kejaksaan dan pihak swasta, serta menyeret sektor energi strategis nasional.
Anggota Kompolnas Mohammad Choirul Anam menyatakan bahwa komitmen koordinasi yang ditunjukkan aparat penegak hukum menjadi modal dasar untuk menjaga profesionalisme penyidikan hingga perkara benar-benar tuntas. Menurutnya, konferensi pers bersama yang melibatkan Komisi III DPR RI, Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortastipikor) Bareskrim Polri, dan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) menunjukkan bahwa sinergi tersebut masih terjaga dengan baik.
“Kami memang memastikan rekan-rekan kepolisian profesional, dan kalau melihat konferensi pers bersama-sama kemarin yang ada Komisi III DPR RI, ada Kortastipikor, ada Jampidsus itu komitmennya masih bersinergi dan sebagainya,” kata Anam saat dihubungi di Jakarta, Minggu. Ia menilai kolaborasi semacam ini perlu terus dijaga agar proses penyidikan berjalan secara objektif dan akuntabel, mengingat perkara ini memiliki dampak luas terhadap kepentingan publik, termasuk ketersediaan listrik.
Tidak hanya soal profesionalisme penyidik, Anam juga mengapresiasi keterbukaan informasi yang dilakukan Kepolisian Republik Indonesia (Polri). Langkah menjelaskan duduk perkara, memaparkan hasil penyitaan, serta menyebut titik penggeledahan secara transparan dinilai dapat memperkuat akuntabilitas proses hukum di mata masyarakat. Transparansi semacam ini menjadi penting untuk membangun kepercayaan publik yang selama ini sering ragu terhadap penanganan kasus korupsi di Indonesia.
Anam berharap sinergi antarlembaga dan keterlibatan masyarakat dalam pengawasan dapat mendorong penanganan perkara berjalan maksimal. Partisipasi publik melalui pelaporan dan pemantauan independen akan memperkuat upaya pemberantasan korupsi, khususnya di sektor strategis seperti energi. Selain itu, pengawasan eksternal dapat meminimalisasi potensi intervensi yang dapat mengganggu independensi penyidikan.
Sebagai latar belakang, Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortastipidkor) Bareskrim Polri sebelumnya melimpahkan penanganan perkara dugaan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang melibatkan mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Febrie Adriansyah (FA) kepada Kejaksaan Agung. Pelimpahan tersebut dilakukan berdasarkan kesepakatan antara Polri dan Kejaksaan Agung sebagai wujud nyata sinergi penegakan hukum.
FA bersama seorang pihak swasta berinisial DR ditetapkan sebagai tersangka setelah penyidik melakukan gelar perkara. Kepala Kortastipidkor Bareskrim Polri Irjen Pol Totok Suharyanto menyebutkan bahwa penyidik telah memeriksa 15 saksi dan dua ahli, serta melakukan penggeledahan di sejumlah lokasi. Penanganan kemudian diserahkan ke Kejaksaan Agung untuk memperkuat sinergi dan efektivitas penuntasan kasus.
Dalam rangkaian penyidikan, tim gabungan Kortastipidkor Polri dan Polda Metro Jaya menyita barang bukti yang cukup fantastis, yakni emas batangan seberat 74 kilogram, uang dalam berbagai mata uang senilai sekitar Rp476 miliar, dokumen, telepon seluler, dan sejumlah barang lainnya. Penggeledahan dilakukan di kawasan Sentul, Kabupaten Bogor, yang merupakan bagian dari penyidikan gabungan berbagai perkara dugaan korupsi.
Perkara ini tidak berdiri sendiri. Penyidikan turut mengaitkan tata kelola batu bara yang diduga memicu pemadaman listrik, kasus PT Asabri dan PT Jiwasraya, serta dugaan TPPU terkait penyelesaian utang PT CBS kepada PT KNI. Hal ini menunjukkan kompleksitas korupsi di sektor sumber daya alam yang beririsan dengan berbagai skandal besar di tanah air.
Analisis mendalam menunjukkan bahwa korupsi pada rantai pasok batu bara PLTU bukan sekadar kerugian keuangan negara, tetapi juga mengancam keamanan energi nasional. Pemadaman listrik yang terjadi sebelumnya diperparah oleh manipulasi pasokan, yang pada gilirannya berdampak pada sektor industri, termasuk industri teknologi yang mengandalkan listrik stabil untuk pusat data dan operasional digital. Oleh karena itu, sinergi penegak hukum yang didukung oleh sistem monitoring berbasis teknologi dapat menjadi langkah ke depan untuk mencegah terulangnya praktik serupa.