Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu'ti menyatakan pihaknya sedang memetakan sekolah dasar negeri yang kekurangan murid, menyusul temuan sejumlah SDN di Pulau Jawa hanya menerima belasan hingga satu siswa baru pada tahun ajaran 2026/2027. Pernyataan itu disampaikan Jumat (17/7) setelah Kemendikdasmen menemukan fenomena penurunan drastis peminat SDN di berbagai daerah.
Mu'ti menegaskan bahwa kementeriannya saat ini mendata sekolah yang jumlah muridnya di bawah 60 orang. Ia telah berkomunikasi secara nonformal dengan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian untuk membahas persoalan tersebut. Rapat khusus antarkementerian akan digelar guna merumuskan langkah penanganan fenomena kekurangan siswa di satuan pendidikan dasar.
Kondisi ini bukan sekadar angka statistik. Di SDN Purwoyoso 01, Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang, hanya tiga anak yang masuk tahun ini. Sekolah tetap menggelar masa pengenalan lingkungan sekolah dengan tema sirkus dan kehadiran maskot Si Badut. Kepala sekolah Hajar Riatiani menuturkan awalnya ada lima pendaftar, namun dua di antaranya tidak melakukan daftar ulang.
Di Boyolali, Khanza menjadi satu-satunya siswa baru di SDN 2 Cepokosawit, Kecamatan Sawit. Guru kelas 1 Andiyani Mudrikah mengaku sempat merasa minder, namun bertekad memberikan layanan terbaik. Sementara di Tulungagung, Candra Mohammad Saputra datang terlambat ke apel pagi dengan sandal jepit dan tas ransel, salah satu dari dua murid baru SDN 2 Plandaan.
Penurunan jumlah siswa SDN mencerminkan perubahan demografi yang berlangsung cepat. Angka kelahiran di Indonesia terus melandai dalam satu dekade terakhir. Selain itu, urbanisasi membuat banyak keluarga muda menetap di kota besar, sementara desa dan pinggiran kota mengalami pengurangan populasi usia sekolah.
Persoalan ini berdampak langsung pada efisiensi layanan publik. Sekolah dengan murid sedikit membebani anggaran operasional yang tetap berjalan, mulai dari gaji pendidik hingga pemeliharaan gedung. Di sisi lain, kualitas pembelajaran bisa terdistorsi bila satu guru harus menangani kelas dengan jumlah siswa tidak proporsional.
Bagi masyarakat, khususnya di daerah, keberadaan SDN yang layak adalah bagian dari hak pendidikan dasar. Ketika sekolah kehilangan murid, orang tua di lokasi tersebut kehilangan pilihan dekat rumah. Imbasnya, mereka terpaksa menyekolahkan anak ke tempat lebih jauh atau beralih ke swasta dengan biaya tambahan.
Mu'ti menuturkan bahwa penurunan jumlah murid sudah disampaikan kepada Mendagri agar penataan sekolah bisa selaras dengan kebijakan kependudukan dan tata ruang daerah. "Nanti akan diadakan rapat khusus membahas fenomena tersebut," kata dia. Langkah pendataan menjadi pintu masuk sebelum ada rekomendasi penggabungan atau penyesuaian zonasi.
Hajar menegaskan meski hanya tiga murid, sekolah tetap menyambut meriah karena pendidikan bukan soal kuantitas. Andiyani di Boyolali menambahkan pengajaran harus tetap optimal meski kelas hanya berisi satu anak. Kedua guru itu merepresentasikan dedikasi pendidik di lapangan yang tetap bekerja di tengah situasi tidak mudah.
Ke depan, pemerintah perlu memutuskan apakah sekolah dengan murid di bawah ambang tertentu akan digabung atau dipertahankan dengan skema perintis. Rapat dengan Kemendagri diproyeksikan menghasilkan peta jalan penataan SDN agar tidak ada pemborosan anggaran sekaligus menjaga akses pendidikan. Tanpa intervensi cepat, fenomena sepi peminat akan meluas seiring turunnya angka kelahiran nasional.
Penataan tersebut juga harus mempertimbangkan transformasi digital sekolah. SDN dengan murid sedikit dapat memanfaatkan pembelajaran jarak jauh terbatas atau guru penggerak lintas desa. Namun, hal itu membutuhkan infrastruktur merata yang belum sepenuhnya tersedia di seluruh wilayah Indonesia.