Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Jenderal TNI (Purn.) Djamari Chaniago menegaskan bahwa kekompakan lembaga negara tidak terwujud secara otomatis, melainkan harus dibangun melalui komunikasi yang terbuka dan berkelanjutan. Pernyataan itu disampaikannya saat membuka silaturahmi antarpimpinan di Markas Besar TNI Angkatan Laut, Cilangkap, Jakarta Timur, Selasa (12/8).
Hadir dalam pertemuan itu Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto, Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo, Kepala BIN Muhammad Herindra, Jaksa Agung Sanitiar Rahardjo, serta ketiga Kepala Staf Angkatan Darat, Laut, dan Udara. Kehadiran lengkapnya menandakan seriusnya upaya sinkronisasi di tingkat tertinggi.
Menko Polkam menyoroti bahwa sekat-sekat formalitas seringkali memperlambat koordinasi di lapangan. "Hubungan yang cair memungkinkan kita berbicara jujur sebelum masalah membesar," ujarnya. Pendekatan ini dimaksudkan agar antarpemimpin saling mengenal karakter dan cara berpikir lawan bicara, bukan sekadar mengenal jabatan.
Latar belakang pertemuan ini tidak terlepas dari dinamika politik domestik yang semakin kompleks. Sejumlah isu sensitif — mulai dari penanganan hoaks, keamanan siber, hingga potensi provokasi massa — menuntut respons terpadu. Ketika setiap lembaga bergerak sendiri, celah justru terbuka bagi aktor yang ingin memanfaatkan ketidaksepakatan.
Panglima TNI Agus Subiyanto mengapresiasi inisiatif ini sebagai momentum memperkuat sinergi yang selama ini sudah terjalin. Menurutnya, pertemuan bersifat informal justru melahirkan kepercayaan yang sulit dibangun melalui rapat formal berbentuk surat-menyurat. "Kita butuh ruang untuk saling mengoreksi tanpa rasa takut," tambahnya.
Dalam konteks keamanan nasional, sinergi TNI-Polri-BIN-Kejaksaan menentukan kecepatan respons terhadap ancaman hibrida. Pengalaman menunjukkan, kasus-kasus terorisme dan radikalisme berhasil terungkap karena alur intelijen BIN, eksekusi Polri, dan proses hukum Kejaksaan berjalan lancar. Kelemahan di salah satu rantai berdampak fatal.
Di sisi lain, komunikasi antarpimpinan juga berfungsi sebagai mekanisme pencegahan tumpang tindih wewenang. Seringkali terjadi kebingungan di lapangan karena TNI dan Polri keduanya hadir di area yang sama tanpa aturan main yang jelas. Silaturahmi rutin diharapkan menyepakati protokol sebelum insiden terjadi.
Wamenko Polkam Letjen TNI (Purn.) Lodewijk F. Paulus yang turut hadir menilai kebiasaan ini perlu diturunkan ke tingkat operasional. "Jika pimpinan saja jarang bertemu, jangan harap staf di bawahnya bisa sinkron," katanya. Ia menargetkan pertemuan serupa digelar berkala, tidak hanya saat ada krisis.
Analis keamanan nasional melihat langkah ini sebagai sinyal matangnya arsitektur pertahanan sipil Indonesia. Era di mana TNI dan Polri saling curiga sudah lewat; sekarang tantangannya adalah bagaimana membangun interoperabilitas tanpa mengorbankan fungsi dan kewenangan masing-masing lembaga.
Ke depan, uji nyata kompaknya komunikasi ini akan terlihat pada momen-momen kritis: Pilkada serentak 2024, penanganan isu SARA, hingga ancaman keamanan maritim di Natuna. Jika antarpimpinan sudah terbiasa berdiskusi secara terbuka, keputusan strategis bisa diambil lebih cepat dan terhindar dari perdebatan publik yang melemahkan otoritas negara.
Menko Polkam menutup sambutannya dengan harapan agar silaturahmi ini menjadi teladan bagi kementerian dan lembaga lain. "Kompak di atas, solid di bawah," pepatah yang ia sebut sebagai kunci ketahanan bangsa. Tantangannya kini beralih pada konsistensi: apakah kebiasaan baik ini akan bertahan melewati pergantian pejabat dan tekanan politik praktis.