Menteri Hukum Supratman Andi Agtas mengungkapkan rencana penggratian tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) untuk pemberitahuan persetujuan laporan tahunan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Usulan ini telah disampaikan ke Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan ditargetkan dapat terealisasi dalam tahun berjalan, segera setelah diterbitkan surat keputusan dari Kementerian Keuangan.
Kebijakan ini muncul sebagai respons atas sistem pelaporan laporan tahunan RUPS secara elektronik yang baru resmi dibuka Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU) pada 1 Juni 2026. Sementara penyesuaian tarif PNBP baru efektif berlaku pada 1 Agustus 2026 berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2026. Supratman menilai jendela waktu antara pembukaan sistem dan penerapan tarif baru menjadi momentum strategis untuk membangun kebiasaan kepatuhan di kalangan pelaku usaha.
Latar belakang kebijakan ini tidak terlepas dari tekanan praktis yang dihadapi pelaku usaha, khususnya usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Sebelum adanya sistem elektronik terintegrasi, pelaporan laporan tahunan RUPS sering kali terabaikan karena proses manual yang rumit dan biaya yang dirasakan memberatkan. Asosiasi-asosiasi pelaku usaha telah menyampaikan keluhan ini kepada Kementerian Hukum, mendorong lahirnya inisiatif penghapusan biaya administrasi ini.
Menurut data Kementerian Hukum, jumlah badan usaha yang wajib melaporkan laporan tahunan RUPS mencapai ratusan ribu entitas di seluruh Indonesia. Namun tingkat kepatuhan pelaporan historis masih relatif rendah, di bawah 40 persen. Dengan menghilangkan hambatan biaya, pemerintah berharap angka kepatuhan bisa naik signifikan, menciptakan basis data kepemilikan dan tata kelola perusahaan yang lebih akurat untuk keperluan kebijakan publik dan pengawasan hukum.
Dampak kebijakan ini terasa langsung bagi ekosistem bisnis Indonesia. Bagi UMKM yang sering kali terbatas modal dan SDM hukum, penghapusan biaya PNBP — yang sebelumnya bisa mencapai ratusan ribu rupiah per pelaporan — mengurangi beban operasional sekaligus menghilangkan alasan untuk tidak patuh. Di sisi lain, bagi korporasi besar dengan struktur kepemilikan kompleks, kemudahan akses sistem elektronik tanpa biaya tambahan mempercepat proses kepatuhan massal.
Kebijakan gratis PNBP ini juga selaras dengan narasi reformasi birokrasi yang digulirkan pemerintah. Alih-alih mengejar target penerimaan negara dari sektor administrasi hukum, Kementerian Hukum memilih strategi "compliance first, revenue later". Pendekatan ini mengakui bahwa basis data hukum yang bersih dan lengkap memiliki nilai jangka panjang jauh lebih besar daripada penerimaan administrasi sekali bayar.
Sementara untuk layanan lain, Supratman mengungkapkan pihaknya juga merekomendasikan penghapusan tarif pendaftaran hak cipta buku dan seni rupa. Usulan ini mengikuti jejak kebijakan gratis PNBP yang sudah berlaku untuk pendaftaran hak cipta lagu atau musik, pengesahan koperasi tertentu, serta kondisi khusus paten. Semua ini tercantum dalam PP 30/2026 yang menjadi payung hukum penyesuaian tarif di lingkungan Kementerian Hukum.
"Jadi lebih bagus kepatuhan itu dulu muncul dibandingkan dengan soal penerimaan negara," tegas Supratman saat ditemui di Jakarta, Kamis. Pernyataan ini menegaskan perubahan paradigma: biaya administrasi tidak lagi dilihat sebagai instrumen pendapatan, melainkan sebagai variabel yang bisa diatur untuk mendorong perilaku hukum yang diinginkan.
Di sisi lain, pemerintah tetap mempertahankan tarif khusus terjangkau untuk pendaftaran merek UMKM sebesar Rp500 ribu per kelas. Kebijakan diferensiasi ini menunjukkan pendekatan yang matang: gratis untuk layanan yang bersifat kewajiban pelaporan periodik, namun tetap subsidi untuk layanan perlindungan aset intelektual yang bersifat sukarela dan strategis bagi daya saing produk lokal.
Langkah selanjutnya menunggu respons resmi dari Kementerian Keuangan. Jika disetujui, surat keputusan Menteri Keuangan akan menjadi dasar hukum pelaksanaan tarif nol rupiah. Kementerian Hukum siap mengimplementasikan segera, mengingat infrastruktur sistem elektronik AHU Online sudah beroperasi dan teruji sejak Juni lalu.
Ke depan, keberhasilan kebijakan ini akan diukur dari lonjakan angka kepatuhan pelaporan tahunan RUPS pada periode pelaporan 2027. Jika terbukti efektif, model "gratis administrasi untuk kepatuhan" ini berpotensi direplikasi ke layanan hukum lain, seperti pelaporan perubahan data perusahaan atau perpanjangan izin usaha, menciptakan ekosistem hukum yang lebih inklusif dan transparan bagi seluruh pelaku usaha Indonesia.