Menteri Sosial Saifullah Yusuf menegaskan larangan keras terhadap praktik suap, kolusi, dan nepotisme dalam proses penerimaan peserta didik di Sekolah Rakyat. Peringatan tersebut disampaikan langsung saat menghadiri pembukaan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) Sekolah Rakyat Terintegrasi I di Kabupaten Sragen, Jawa Tengah, pada Selasa, 14 Juli 2026, didampingi Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono serta jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah setempat.
Program Sekolah Rakyat dirancang sebagai intervensi strategis pemerintah untuk membuka akses pendidikan bagi kelompok paling tertinggal. Gus Ipul, sapaan karib menteri, menekankan bahwa seleksi siswa harus berjalan transparan dan tepat sasaran agar manfaatnya tidak dialihkan oleh pihak yang tidak berhak. Program ini secara spesifik menyasar keluarga miskin dan miskin ekstrem yang selama ini kesulitan mengakses layanan pendidikan berkualitas.
Mekanisme penjangkauan peserta didik telah disiapkan melalui kolaborasi antara pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) dengan pemerintah daerah. Pendamping PKH dinilai memiliki basis data yang akurat serta pengalaman lapangan dalam mengidentifikasi keluarga penerima manfaat. Kerja sama ini melibatkan tim bupati, wali kota, hingga gubernur, yang berkoordinasi erat dengan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah (Dikdasmen).
Peringatan antisuap ini muncul karena program Sekolah Rakyat menyita perhatian publik luas sejak digulirkan. Keluarga tidak mampu sering kali menjadi sasaran empuk penipuan oleh oknum yang menawarkan bantuan masuk sekolah dengan imbalan tertentu. Saifullah mengingatkan masyarakat agar tidak mudah percaya dan segera melaporkan pihak-pihak yang meminta bayaran untuk memuluskan kelolosan administrasi sang anak.
Di sisi anggaran, negara menggelontorkan dana besar untuk memastikan kelancaran operasional sekolah ini. Pemerintah mengalokasikan sekitar Rp 4 triliun pada tahun berjalan, dengan kebutuhan operasional mencapai Rp 3 juta hingga Rp 4 juta per siswa setiap bulan. Dana sebesar itu digunakan untuk menopang layanan pendidikan dan pendampingan intensif bagi anak-anak dari keluarga prasejahtera di seluruh tanah air.
Kendati demikian, program ini masih menghadapi kendala pemenuhan kuota, terutama di jenjang Sekolah Dasar (SD). Dari total alokasi nasional sekitar 9.000 siswa, baru lebih dari 5.000 kursi SD yang berhasil terisi. Sebaliknya, kuota untuk jenjang SMP dan SMA telah terpenuhi sepenuhnya, menunjukkan tingginya antusiasme di tingkat pendidikan menengah bawah dan atas.
Salah satu penyebab rendahnya minat siswa SD adalah keberatan orang tua melepas anak mengikuti sistem asuh intensif. Pola pendidikan Sekolah Rakyat mengharuskan peserta didik mendapat pendampingan penuh, yang bagi sebagian keluarga di daerah dianggap berat secara emosional. Hal ini menunjukkan bahwa tantangan program tidak hanya bersifat administratif, melainkan juga menyangkut sensitivitas sosial-budaya di akar rumput.
Saifullah menegaskan komitmen pemerintah untuk menjaga integritas program dari ancaman penyelewengan. "Jangan sampai ada yang main-main, jangan sampai ada yang menyuap, membayar, atau kongkalikong untuk bisa masuk Sekolah Rakyat," ujarnya di hadapan peserta MPLS. Pernyataan tegas ini menjadi sinyal bahwa pengawasan akan diperketat di tingkat daerah maupun pusat guna memastikan tidak ada kebocoran anggaran.
Transisi infrastruktur juga menjadi fokus pemerintah dalam memperluas jangkauan Sekolah Rakyat ke berbagai wilayah. Dari rencana 166 titik secara nasional, sebanyak 93 gedung permanen telah memasuki tahap pembangunan dengan progres beragam, mulai 7 persen hingga 100 persen. Terdapat pula 11 lokasi tambahan yang masih dalam proses lelang ulang, sehingga total 104 titik sedang berproses secara simultan.
Pemerintah daerah Sragen mendapat apresiasi khusus karena berhasil menyediakan lahan untuk fasilitas permanen Sekolah Rakyat Terintegrasi I. Fasilitas tersebut diharapkan dimanfaatkan secara maksimal karena dibangun menggunakan uang rakyat. Menutup tahun ini, rencananya akan ditambah sekitar 100 pembangunan gedung permanen di berbagai wilayah Indonesia untuk memperkuat ekosistem pendidikan inklusif bagi masyarakat marginal.
Ke depan, keberhasilan Sekolah Rakyat akan sangat bergantung pada sinergi pengawasan antara Kementerian Sosial, pemerintah daerah, dan masyarakat luas. Penyaluran bantuan yang tepat sasaran harus dibarengi edukasi publik yang masif. Keluarga miskin harus benar-benar merasakan manfaat intervensi negara tanpa terbebani biaya liar atau pungutan tak resmi dari pihak mana pun.
Langkah preventif seperti yang disampaikan Gus Ipul menjadi krusial mengingat besaran anggaran yang dikeluarkan. Jika praktik KKN berhasil dicegah sejak dini, program ini berpotensi menjadi cetak biru pemerataan pendidikan di Indonesia. Transparansi dan integritas menjadi kunci agar Sekolah Rakyat benar-benar menjadi tangga sosial bagi generasi keluarga prasejahtera.