Menteri Sosial Saifullah Yusuf menegaskan pentingnya terciptanya suasana aman dan nyaman bagi siswa Sekolah Rakyat selama pelaksanaan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) tahun ajaran 2026/2027. Arahan tersebut disampaikan untuk mencegah praktik perpeloncoan serta kekerasan dalam proses adaptasi peserta didik di lingkungan baru.
Gus Ipul, sapaan akrab menteri sosial, memberikan instruksi tersebut dalam rapat koordinasi bersama Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono dan seluruh kepala Sekolah Rakyat secara daring di Kantor Kemensos, Jakarta, pada Senin (13/7). Fokus utama arahan itu adalah memastikan seluruh peserta didik, termasuk siswa lama yang beralih dari sekolah rintisan ke Sekolah Rakyat Permanen, dapat beradaptasi tanpa tekanan.
Program Sekolah Rakyat merupakan inisiatif pendidikan yang digagas untuk menjangkau keluarga kurang mampu di Indonesia. Kehadiran sekolah ini membawa harapan besar bagi pemerataan akses pendidikan berkualitas, namun juga menyimpan tantangan sosial yang tidak ringan. Transisi dari lingkungan keluarga ke asrama sekolah kerap memicu trauma psikologis apabila tidak dikelola dengan pendekatan yang tepat.
Praktik perpeloncoan dalam kegiatan pengenalan sekolah telah lama menjadi momok di berbagai institusi pendidikan tanah air. Meski berbagai regulasi telah diterbitkan, kasus kekerasan fisik maupun mental masih kerap muncul di masa orientasi siswa. Pengalaman tahun lalu menjadi catatan berharga bagi Kemensos, di mana bulan pertama dan kedua terbukti sebagai periode paling krusial dengan tingginya tingkat rasa rindu orang tua dan ketidakbetahan siswa.
Kondisi psikologis siswa yang berasal dari keluarga paling tidak mampu menuntut kepekaan ekstra dari tenaga pendidik. Sekolah Rakyat tidak sekadar menyediakan bangku pendidikan, tetapi juga menjadi rumah kedua yang harus memberikan rasa aman. Ketahanan mental peserta didik di awal masuk sekolah akan menentukan keberhasilan proses belajar mengajar di tahun-tahun berikutnya.
Penekanan pada pendekatan empati ini memiliki implikasi luas terhadap sistem pendidikan berasrama di Indonesia. Ketika negara hadir melalui Sekolah Rakyat, tanggung jawab moral untuk melindungi anak dari kekerasan struktural menjadi prioritas utama. Keberhasilan MPLS yang humanis akan mencetak generasi yang tidak hanya cerdas secara akademis, tetapi juga memiliki kekuatan karakter.
Bagi masyarakat luas, khususnya keluarga penerima manfaat, pesan Gus Ipul memberikan jaminan bahwa anak mereka tidak akan menjadi korban kekerasan sistemik. Ini merupakan langkah korektif dari budaya sekolah lama yang sering menormalisasi perpeloncoan sebagai bagian dari pembentukan kedisiplinan. Perubahan paradigma ini krusial mengingat Sekolah Rakyat menampung anak-anak dari lapisan sosial paling rentan.
Di sisi lain, arahan untuk menjaga sarana dan prasarana sekolah juga menekankan aspek tanggung jawab publik. Gedung dan fasilitas tersebut dibangun menggunakan anggaran negara yang bersumber dari pajak rakyat. Pendidikan karakter siswa dinilai mulai terlihat dari bagaimana mereka menjaga kebersihan dan disiplin di lingkungan sekolah yang didesain khusus untuk mereka.
"Pastikan mereka aman dan nyaman, tidak ada perploncoan, tidak ada tindakan kekerasan, tidak ada hal-hal yang menciderai MPLS. Ini masa di mana kita harus punya kemampuan untuk beradaptasi dengan situasi dan kondisi yang baru," tegas Gus Ipul dalam arahannya.
Ia menambahkan, para kepala sekolah dan guru harus menguatkan serta mendampingi siswa dengan penuh empati. "Kuatkan mereka, dampingi dengan penuh empati dan untuk itu bapak-ibu sekalian saya berharap, kita berhasil menciptakan kondisi mereka betah di Sekolah Rakyat," ujar Mensos kepada jajarannya.
Pelaksanaan MPLS tahun ini akan digelar bertahap melibatkan 101 Sekolah Rakyat yang terbagi dalam empat gelombang. Sebanyak 19 Sekolah Rakyat Permanen memulai gelombang pertama pada 14 Juli, disusul 63 sekolah permanen pada gelombang kedua di 31 Juli.
Langkah strategis ini berlanjut dengan kedatangan 8 Sekolah Rakyat rintisan Jabodetabek pada 15 Agustus dan 11 sekolah permanen gelombang keempat pada 31 Agustus. Dengan pembagian waktu yang terukur, Kemensos berupaya meminimalisasi kepadatan operasional sehingga pendampingan personal terhadap siswa dapat berjalan maksimal di setiap titik.