Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman secara langsung menyerahkan bantuan tunai sebesar Rp1 miliar kepada Bupati Bener Meriah Tagore Abubakar di Kabupaten Bener Meriah, Aceh. Penyerahan tersebut dilakukan pada Selasa pekan ini sebagai komitmen pemulihan pasca-bencana yang melanda wilayah tersebut pada akhir tahun 2025.
Dana tersebut ditujukan khusus untuk merehabilitasi masjid di Bener Meriah yang mengalami kerusakan parah akibat banjir bandang dan tanah longsor. Penyerahan berlangsung setelah Mentan meninjau kawasan pembibitan kopi di Desa Rimba Raya, Kecamatan Pintu Rime Gayo, yang menjadi salah satu titik sentuh program pertanian di daerah pegunungan Aceh tersebut.
Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah turut hadir menyaksikan proses penyerahan bantuan sebelum Amran melanjutkan rangkaian kunjungan kerja menuju Medan, Sumatera Utara. Kehadiran pejabat tinggi provinsi dalam agenda yang bersifat sosial keagamaan ini menunjukkan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam menangani luka pasca-bencana di Tanah Rencong.
Bencana hidrometeorologi yang menerjang Aceh pada akhir 2025 silam meninggalkan jejak kerusakan yang tidak hanya menyentuh sektor pertanian, tetapi juga fasilitas umum dan tempat ibadah. Bagi masyarakat Bener Meriah, masjid bukan sekadar bangunan suci, melainkan pusat kehidupan sosial dan ekonomi warga di tengah kawasan perkebunan kopi.
Andi Amran Sulaiman mengungkapkan bahwa ikatan emosional yang kuat dengan Aceh menjadi landasan kepeduliannya. Hubungan keluarga serta sejarah leluhur yang berkaitan erat dengan wilayah Bener Meriah membuat menteri asal Sulawesi Selatan itu merasa memiliki tanggung jawab moral untuk turun tangan ketika musibah melanda.
Kiprah Kementerian Pertanian dalam penanganan bencana di Aceh sebenarnya telah dimulai sejak hari-hari kritis pasca-bencana. Amran menceritakan bagaimana dirinya yang saat itu sedang menjalani perawatan medis langsung memimpin rapat penanganan bantuan begitu menerima kabar duka dari Aceh.
Kementerian Pertanian bersama seluruh jajaran keluarga besar kementerian berhasil menghimpun bantuan logistik senilai Rp75 miliar untuk tiga provinsi terdampak bencana di Sumatra. Aceh menerima porsi terbesar dari total dana darurat tersebut, mengungguli Sumatera Barat dan Sumatera Utara yang turut terkena imbas bencana serupa.
Langkah Mentan mengalokasikan dana di luar sektor pertanian, seperti perbaikan rumah ibadah, mencerminkan fleksibilitas respons kementerian teknis di Indonesia saat menghadapi krisis nasional. Di tengah budaya birokrasi yang kerap kaku, intervensi langsung berupa tunai Rp1 miliar ini memberikan napas lega bagi pemerintah kabupaten yang tengah mengejar target rehabilitasi infrastruktur sosial.
Bagi warga Bener Meriah, kehadiran bantuan ini memiliki nilai strategis. Rehabilitasi masjid diharapkan mampu memulihkan psikologis masyarakat yang trauma akibat longsor dan banjir. Kegiatan keagamaan yang sempat terhenti dapat kembali berjalan, sekaligus menggerakkan roda perekonomian mikro di sekitar kawasan masjid yang selama ini hidup dari interaksi jemaah.
"Infus kami cabut. Langsung pimpin rapat 40 menit, kami pimpin rapat dari Kementerian Pertanian dan seluruh keluarga besarnya itu untuk tiga provinsi, memberi sumbangan Rp75 miliar," ujar Amran menceritakan kala itu. Ia menegaskan bahwa pemerintah tidak pernah tinggal diam ketika masyarakat di daerah terpencil menghadapi musibah.
Menteri kelahiran Bone itu juga menyatakan prinsip solidaritas yang mendalam terhadap masyarakat Aceh. "Duka Aceh duka kami, masalah Aceh masalah kami. Kami harus turun tangan," kata Amran. Pernyataan tersebut menjadi penanda bahwa pendekatan pemerintah tidak hanya bertumpu pada angka statistik, melainkan juga kedekatan emosional dengan korban bencana.
Ke depan, pemerintah melalui Kementerian Pertanian berjanji akan terus mendampingi Aceh melalui berbagai program pemulihan berkelanjutan. Dukungan tidak lagi terbatas pada logistik darurat, tetapi merambah pada pengembangan lahan pertanian dan pembibitan kopi yang menjadi komoditas unggulan Bener Meriah.
Tren pendekatan lintas sektoral dalam penanganan bencana seperti ini diprediksi akan terus berlanjut. Kolaborasi antara kementerian teknis dengan pemerintah daerah membuktikan bahwa pemulihan pascabencana membutuhkan kehadiran negara secara menyeluruh, dari perbaikan tempat ibadah hingga penguatan ketahanan pangan lokal warga.