Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Arifah Fauzi mengeluarkan arahan tegas agar Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Kabupaten Sampang mengoptimalkan pemanfaatan Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik Perlindungan Perempuan dan Anak Tahun 2026. Instruksi ini disampaikan secara langsung di Jakarta, Selasa lalu, sebagai respons atas kasus kekerasan seksual yang menimpa seorang anak perempuan berusia 15 tahun di Kabupaten Sampang, Jawa Timur.
Arahan Menteri Arifah Fauzi menegaskan bahwa dana khusus tersebut harus difokuskan untuk memenuhi kebutuhan perlindungan dan pemulihan korban secara menyeluruh. Pihak Kementerian PPPA telah melakukan koordinasi intensif dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Pemerintah Kabupaten Sampang, UPTD PPA, aparat penegak hukum, serta lembaga layanan terkait. Koordinasi lintas sektor ini bertujuan memastikan seluruh kebutuhan korban, mulai dari aspek kesehatan, hukum, hingga psikososial, terpenuhi tanpa hambatan birokrasi yang bertele-tele.
Kasus di Sampang mengungkap keparahan praktik kekerasan seksual terhadap anak yang melibatkan banyak pelaku. Sejauh ini, Kepolisian telah menetapkan 27 orang sebagai tersangka. Dari jumlah tersebut, 12 orang telah berhasil diamankan, sementara 15 orang lainnya masih masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO). Penanganan hukum kasus ini mengacu pada kerangka hukum yang kuat, yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS), Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, serta Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
Latar belakang dorongan optimalisasi DAK Nonfisik ini tidak terlepas dari kompleksitas penanganan pasca-kasus. Menteri Arifah Fauzi menegaskan bahwa kekerasan seksual terhadap anak menimbulkan dampak psikologis jangka panjang yang mendalam. Korban berisiko mengalami trauma, kecemasan berkepanjangan, ketakutan berlebihan, hilangnya rasa aman, hingga gangguan perkembangan sosial dan emosional. Oleh karena itu, pemulihan tidak bisa bersandar pada proses hukum semata.
Kementerian PPPA mendorong pendekatan pemulihan berbasis ekosistem. Hal ini mencakup pendampingan psikososial yang berkelanjutan, akses layanan kesehatan reproduktif dan mental yang memadai, bantuan hukum yang mudah dijangkau, serta penguatan sistem perlindungan di tingkat daerah. Peran keluarga dan lingkungan yang aman menjadi variabel kritis agar rehabilitasi korban berjalan efektif dan mereka dapat kembali menjalani kehidupan normal.
Dalam konteks tata kelola daerah, DAK Nonfisik berfungsi sebagai instrumen fiskal transfer untuk mendukung program prioritas nasional di tingkat daerah. Untuk sektor perlindungan perempuan dan anak, dana ini vital untuk membiayai operasional rumah perlindungan, honorarium tenaga pendamping, biaya medis forensik, hingga program reintegrasi sosial. Kendala yang sering dihadapi daerah adalah serapan dana yang lambat dan ketidaksesuaian alokasi dengan kebutuhan aktual di lapangan.
Di sinilah peran teknologi informasi menjadi krusial, meskipun sering terabaikan dalam narasi kebijakan sosial. Sistem informasi manajemen kasus terintegrasi — yang menghubungkan Polri, KemenPPPA, Dinas Sosial, dan UPTD PPA — dapat mempercepat verifikasi data korban sehingga pencarian, memantau aliran bantuan DAK secara real-time, serta memetakan zona rawan untuk pencegahan dini. Tanpa infrastruktur data yang andal, pengambilan keputusan berbasis bukti (evidence-based policy) sulit terealisasi.
Kasus Sampang dengan 27 tersangka juga menegaskan urgensi forensik digital dalam penegakan hukum UU TPKS. Bukti elektronik, jejak komunikasi di platform media sosial, dan data geolokasi seringkali menjadi kunci pengungkapan jaringan pelaku. Kapasitas aparat penegak hukum dalam mengumpulkan, mempreservasi, dan menganalisis bukti digital menentukan keberhasilan proses peradilan. Investasi DAK Nonfisik seharusnya juga mencakup penguatan kapabilitas cyber forensik di tingkat UPTD dan Reskrim Polres.
Perspektif ke depan, Kementerian PPPA bersama Pemprov Jatim diharapkan melakukan monitoring evaluasi (monev) ketat terhadap realisasi DAK Nonfisik 2026 di Sampang. Indikator keberhasilan tidak hanya pada persentase serapan anggaran, tetapi pada *outcome*: berapa jumlah korban yang terlayani penuh, berapa lama rata-rata waktu pemulihan, dan apakah sistem perlindungan daerah menjadi lebih responsif. Transparansi data pengelolaan dana ini harus dibuka untuk publik guna mencegah kecurangan.
Simultaneously, upaya pengejaran 15 tersangka DPO harus dimaksimalkan melalui kolaborasi antardaerah dan pemanfaatan sistem informasi polisi terintegrasi. Kasus ini menjadi *stress test* bagi sistem perlindungan anak Indonesia: apakah kerangka hukum yang progresif (UU TPKS) didukung oleh kapasitas fiskal (DAK), kapasitas teknologi (sistem data & forensik), dan kapasitas manusia (tenaga pendamping) yang setara? Jawabannya akan menentukan nasib ribuan anak lain di daerah.