Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI Eddy Soeparno menilai implementasi program Biodiesel 50 persen (B50) sebagai langkah strategis menuju kedaulatan energi nasional. Penilaian ini disampaikannya di Jakarta, Minggu, sebagai respons atas peluncuran kebijakan mandatori B50 oleh Presiden Prabowo Subianto. Menurut Eddy, program ini selaras dengan visi kepala negara untuk memperkuat kemandirian energi dan mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap impor bahan bakar minyak (BBM) yang selama ini membebani neraca pembayaran dan kerentanan perekonomian terhadap fluktuasi harga global.
Indonesia sebagai produsen sawit terbesar dunia memiliki potensi besar untuk memanfaatkan sumber daya dalam negeri guna memenuhi kebutuhan energi transportasi dan industri. Eddy menegaskan bahwa sudah saatnya potensi kelapa sawit dimanfaatkan secara optimal, bukan hanya diekspor sebagai bahan baku mentah, tetapi diproses dalam negeri menjadi produk bernilai tambah tinggi seperti biodiesel. Strategi *downstreaming* ini diharapkan menciptakan efek multiplier bagi perekonomian domestik, mulai dari penyerapan tenaga kerja, peningkatan devisa, hingga penguatan daya saing industri hilir sawit.
Di tengah ketidakpastian geopolitik yang terus berlanjut—seperti konflik di Timur Tengah, perang dagang, dan dinamika transisi energi global—ketergantungan pada impor energi dinilai sebagai kerentanan strategis. "Gejolak geopolitik menunjukkan bahwa ketergantungan terhadap energi impor merupakan kerentanan strategis," ujar Eddy. Ia menekankan bahwa upaya Presiden Prabowo memperkuat produksi dan pemanfaatan energi dalam negeri harus mendapat dukungan penuh sebagai agenda ketahanan dan kedaulatan energi nasional. B50 menjadi benteng pertama mengurangi impor solar yang hingga 2023 masih mencatat volume puluhan juta kiloliter per tahun.
Namun, Eddy tidak mengabaikan tantangan teknis dan operasional yang menyertai kebijakan ambisius ini. Ia mengusulkan pemerintah memastikan kesiapan infrastruktur penuh—mulai dari kapasitas produksi *fatty acid methyl ester* (FAME), fasilitas penyimpanan, jaringan distribusi, unit pencampuran (*blending*) di terminal, hingga kompatibilitas bahan bakar dengan flotilla kendaraan dan mesin industri yang beredar di masyarakat. Pengujian dan pengawasan kualitas harus dilakukan secara konsisten agar konsumen mendapatkan kepastian bahwa B50 memenuhi standar SNI dan tidak merusak mesin.
Isu kritis lainnya yang disorot Eddy adalah dampak sampingan terhadap keamanan pangan dan kesejahteraan petani. Peningkatan mandatori dari B40 ke B50 akan menambah kebutuhan minyak sawit mentah (CPO) sebagai bahan baku FAME secara signifikan—diperkirakan naik sekitar 3-4 juta ton per tahun. Jika tidak dikelola cermat, lonjakan permintaan ini bisa memicu tekanan harga CPO domestik, mendorong konversi lahan tidak berkelanjutan, atau menggeser alokasi minyak goreng untuk kebutuhan rumah tangga. "Kebijakan energi harus dilihat secara menyeluruh. Kita ingin kemandirian energi, tapi harus memastikan kebutuhan pangan terjaga dan petani mendapat manfaat adil," tegasnya.
Presiden Prabowo sebelumnya menyatakan Indonesia menjadi negara pertama di dunia yang menerapkan mandatori B50 skala nasional, menandai pencapaian historis dalam perjalanan 18 tahun program biodiesel sejak B2,5 pada 2006. Kebijakan ini juga didukung DPR yang menilainya langkah strategis menuju kemandirian energi. Pakar energi memproyeksikan B50 mampu menghemat impor solar hingga 10-12 juta kiloliter per tahun, setara penghematan devisa puluhan triliun rupiah, serta mengurangi emisi karbon sektor transportasi sebesar 15-20 persen.
Untuk memastikan keberlanjutan, diperlukan sinergi kementerian—ESDM, Pertanian, Perindustrian, Perdagangan, dan Keuhatan—dalam merancang *roadmap* pasokan sawit berkelanjutan, skema insentif petani plasma, serta penguatan *downstreaming* industri oleokimia. Pemerintah juga harus mempercepat pembangunan rafineri *green diesel* dan *sustainable aviation fuel* (SAF) guna mendiversifikasi produk hilir sawit bernilai tinggi, mengurangi ketergantungan pada satu komoditas BBM, dan menjawab tuntutan transisi energi global.
Secara keseluruhan, B50 bukan hanya soal mengganti bahan bakar, melainkan uji nyata kemampuan Indonesia mengelola sumber daya alam secara berkelanjutan, adil, dan strategis. Keberhasilan program ini akan menentukan apakah kedaulatan energi hanya jargon politik atau realita terwujud yang dirasakan rakyat—mulai dari stabilitas harga BBM, kesejahteraan petani sawit, hingga daya tahan perekonomian nasional di badai geopolitik dunia.