Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, melancarkan manuver politik agresif menjelang pemilihan umum yang dijadwalkan berlangsung pada 27 Oktober mendatang. Dalam upaya mengamankan posisi partainya, Likud, Netanyahu secara terbuka mendesak partai-partai kecil sayap kanan untuk menarik diri dari kontestasi. Langkah ini diambil di tengah kekhawatiran bahwa suara yang terpecah di kubu kanan akan menguntungkan koalisi lawan dan berujung pada kekalahan telak bagi pemerintahannya saat ini.
Ketegangan memuncak setelah Netanyahu mengunggah konten provokatif di platform X pada Kamis (22/10). Dalam unggahan tersebut, ia menampilkan sosok Ofer Winter, mantan perwira militer yang kini memimpin partai Amcha Israel, sedang membakar surat suara. Narasi yang dibangun Netanyahu cukup eksplisit: suara yang diberikan kepada partai kecil yang gagal menembus ambang batas parlemen hanya akan sia-sia dan justru membuka celah bagi kubu kiri untuk berkuasa.
Sistem pemilu di Israel memang menerapkan ambang batas parlemen sebesar 3,25 persen. Partai yang gagal meraih angka tersebut akan kehilangan seluruh suaranya, sebuah skenario yang sangat dihindari oleh Netanyahu. Dalam kalkulasi politiknya, jika partai-partai seperti Amcha Israel tetap maju namun gagal melampaui ambang batas, maka suara-suara tersebut akan hangus dan tidak memberikan kursi bagi blok sayap kanan di Knesset.
Netanyahu secara spesifik menyoroti ancaman dari tokoh-tokoh oposisi seperti Gali Eisenkot dari partai Yashar, Avigdor Lieberman dari Yisrael Beiteinu, hingga Yair Golan dari kubu kiri The Democrats. Ia mengklaim bahwa pemerintahan yang dipimpin oleh tokoh-tokoh tersebut merupakan ancaman berbahaya bagi stabilitas Israel. Dengan taktik menakut-nakuti pemilih, Netanyahu berusaha menggiring basis massa untuk melakukan konsolidasi suara hanya ke arah Likud, yang dalam kertas suara ditandai dengan kode huruf Machal.
Latar belakang dari manuver ini adalah hasil survei yang terus menunjukkan tren penurunan popularitas bagi Netanyahu dan partai Likud. Krisis kepercayaan publik serta dinamika politik yang semakin terfragmentasi membuat posisi petahana ini berada di ujung tanduk. Tanpa dukungan solid dari partai-partai kecil sayap kanan, harapan Netanyahu untuk kembali memegang kendali pemerintahan Knesset menjadi sangat tipis.
Bagi publik Indonesia, fenomena ini mencerminkan dinamika politik yang sebenarnya cukup familiar dalam sistem multipartai. Strategi mengonsolidasikan suara agar tidak 'terbuang' ke partai kecil yang berisiko tidak lolos ambang batas (parliamentary threshold) adalah taktik klasik yang juga sering terjadi di tanah air. Persaingan ketat antar-koalisi untuk mengamankan kursi di legislatif sering kali memicu manuver serupa, di mana partai besar mencoba melakukan absorpsi atau menekan partai gurem agar tidak mengganggu peta kekuatan utama.
Namun, konteks di Israel memiliki kompleksitas tambahan karena keterkaitannya dengan situasi geopolitik di Timur Tengah. Kebijakan Netanyahu sering kali menjadi sorotan global, terutama terkait agresi di Jalur Gaza yang melibatkan banyak figur militer dalam politik praktis. Ketika mantan perwira militer seperti Winter atau Eisenkot terjun ke dunia politik, hal ini menunjukkan bahwa garis demarkasi antara militer dan pemerintahan di Israel semakin kabur.
Ketegangan pemilu ini juga memberikan dampak psikologis bagi pemilih di Israel yang saat ini terpecah antara dukungan terhadap kebijakan keamanan keras Netanyahu atau keinginan untuk perubahan haluan. Jika Netanyahu gagal memenangkan mayoritas, Israel dipastikan akan mengalami pergolakan politik yang lebih dalam, yang tentunya akan berdampak pada kebijakan luar negeri dan stabilitas kawasan.
Para pengamat politik menilai bahwa langkah Netanyahu ini merupakan bentuk keputusasaan. Dengan memaksa kompetitor di sisi ideologis yang sama untuk mundur, ia tidak lagi mengedepankan kompetisi demokratis yang sehat, melainkan memaksakan strategi bertahan hidup demi mempertahankan kursi kekuasaan. Hal ini bisa menjadi bumerang jika partai-partai kecil tersebut justru merasa terhina dan memilih untuk tetap maju sebagai bentuk perlawanan terhadap hegemoni Likud.
Ke depannya, jika Netanyahu berhasil menekan partai-partai tersebut untuk mundur, ia mungkin akan mendapatkan tambahan suara, namun ia juga berisiko kehilangan legitimasi moral di mata pemilih yang menginginkan keberagaman pilihan. Sebaliknya, jika desakan tersebut diabaikan, Netanyahu harus bersiap menghadapi realita pahit di mana suara sayap kanan yang terpecah justru menjadi karpet merah bagi lawannya untuk memenangkan parlemen.
Situasi ini menjadi pelajaran penting bagi sistem demokrasi bahwa ambang batas parlemen, yang awalnya dirancang untuk menyederhanakan partai politik, justru bisa dimanfaatkan sebagai senjata politik oleh petahana untuk mematikan kompetisi. Tren ke depan di Israel kemungkinan besar akan didominasi oleh polarisasi yang semakin tajam, di mana setiap suara akan diperebutkan dengan cara-cara yang semakin tidak konvensional menjelang hari pemungutan suara.