Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, secara terbuka menyatakan penolakan partainya terhadap usulan pemilihan kepala daerah (Pilkada) yang hanya diikuti calon tunggal tanpa pendamping. Penolakan ini disampaikan di sela kegiatannya di Museum HOS Tjokroaminoto, Surabaya, pada Senin (10/8), sebagai respons atas wacana yang sempat digulirkan oleh Fraksi PKB di Komisi II DPR RI.
Hasto menegaskan bahwa posisi wakil kepala daerah merupakan elemen integral dalam sistem pemerintahan di Indonesia yang lahir dari semangat reformasi. Menurutnya, konsep dwi-tunggal ini memiliki urgensi fungsional, terutama untuk mengantisipasi kondisi darurat atau situasi di mana kepala daerah berhalangan tetap dalam menjalankan kewajiban konstitusionalnya.
Wacana penghapusan posisi wakil kepala daerah sebelumnya dilontarkan oleh anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi PKB, Muhammad Khozin, dalam rapat kerja bersama Menteri Dalam Negeri pada 30 Juli lalu. Khozin menyoroti fenomena ketidakharmonisan yang kerap terjadi antara kepala daerah dan wakilnya setelah terpilih. Ia berargumen bahwa selama ini posisi wakil kepala daerah sering kali hanya berfungsi sebagai vote getter atau pengumpul suara saat kampanye, namun kehilangan peran signifikan setelah menjabat.
Menanggapi kritik tersebut, Hasto menilai bahwa permasalahan yang muncul dalam relasi kepala daerah dan wakilnya bukanlah alasan untuk meniadakan jabatan tersebut. Baginya, tantangan utama yang harus diselesaikan justru terletak pada upaya sistematis dalam menyiapkan calon pemimpin melalui peran partai politik sebagai kawah candradimuka.
Partai politik, menurut Hasto, memiliki tanggung jawab moral untuk menggembleng kader agar memiliki kompetensi dan integritas sebelum dicalonkan. Ia mengeklaim bahwa PDIP telah menerapkan mekanisme sekolah partai untuk mencegah praktik jual-beli rekomendasi, sehingga proses kaderisasi dapat berjalan tanpa membebani calon dengan biaya politik yang fantastis.
Isu biaya politik tinggi memang menjadi perhatian serius bagi banyak pihak. Hasto menghubungkan tingginya ongkos demokrasi dengan kondisi fiskal negara yang saat ini tertekan oleh beban pembangunan infrastruktur masif di era sebelumnya. Ia menekankan perlunya realokasi anggaran yang lebih prioritas, seperti pendidikan, kesehatan, dan pendidikan vokasi, ketimbang sekadar memangkas struktur birokrasi daerah.
Analisis mengenai peran wakil kepala daerah ini sebenarnya menyentuh akar masalah sistem tata pemerintahan lokal di Indonesia. Seringnya terjadi gesekan atau dualisme kepemimpinan di tingkat daerah membuktikan bahwa desain hubungan kerja antara kepala daerah dan wakilnya memang perlu dievaluasi. Namun, solusi yang ditawarkan dengan meniadakan posisi wakil justru berpotensi menimbulkan kekosongan kekuasaan yang berisiko bagi stabilitas pemerintahan daerah.
Di sisi lain, usulan agar wakil kepala daerah ditunjuk langsung oleh kepala daerah terpilih—sebagaimana disarankan oleh Khozin—dapat mengubah peta kekuatan politik lokal secara drastis. Jika hal tersebut diterapkan, posisi wakil akan kehilangan legitimasi elektoral yang diperoleh dari rakyat, dan berpotensi menjadi bawahan murni yang sepenuhnya bergantung pada preferensi personal kepala daerah.
Bagi masyarakat, keberadaan wakil kepala daerah seringkali menjadi penyeimbang atau representasi kelompok tertentu yang tidak terwakili oleh kepala daerah. Menghilangkan posisi ini berarti mempersempit ruang partisipasi publik dalam kontestasi politik lokal. PDIP tampaknya ingin mempertahankan struktur yang sudah ada dengan alasan mitigasi risiko pemerintahan.
Langkah ke depan diperkirakan akan memicu perdebatan panjang di parlemen. Pemerintah dan DPR perlu mempertimbangkan secara matang apakah perubahan sistem ini akan memperkuat efektivitas pemerintahan atau justru melemahkan check and balances di tingkat daerah. Isu ini kemungkinan besar akan menjadi poin krusial dalam revisi aturan pilkada selanjutnya.
Pada akhirnya, substansi demokrasi bukan sekadar efisiensi birokrasi, melainkan bagaimana kedaulatan rakyat tetap terjaga. Memastikan pemimpin yang terpilih memiliki kesiapan sistemik jauh lebih mendesak daripada melakukan perombakan struktur yang berisiko menciptakan celah otoritarianisme baru di tingkat daerah.